Oleh: Erna Shabrina
   
Mediaoposisi.com- Manusia pada dasarnya memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi untuk melangsungkan kehidupannya. Diantara kebutuhan tersebut, ada kebutuhan pokok (primer) yang terdiri dari sandang, pangan, dan papan. Juga kebutuhan mendasar, berupa pelayanan kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Pada saat manusia mampu memenuhi dua kebutuhan tersebut (kebutuhan primer dan mendasar), maka dia seperti telah mendapatkan dunia seluruhnya. Hal inilah yang dikakaya oleh Rasulullah saw. dalam sabdanya:

" Siapa saja di antara kalian yang bangun di pagi hari  dalam keadaan diri dan keluarganya aman, fisiknya sehat, dan ia mempunyai makanan untuk hari ini, maka seolah-olah dia mendapatkan dunia." (HR. At-Tirmidzi)
   
Sayangnya, gambaran yang dikakaya oleh Rasulullah saw. tersebut, tampaknya sulit untuk didapatkan oleh mayoritas kita saat ini. Di tengah kebutuhan pokok yang harganya terus naik, pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas pun sulit didapatkan, karena harus memiliki dana yang besar.

Khusus untuk pelayanan kesehatan, walaupun pemerintah Indonesia telah menjalankan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dan membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sebagai pengelolanya, namun karena pada prinsip dan teknis pelaksanaannya JKN ini adalah asuransi, maka pelayanan yang akan diperoleh masyarakat pun sesuai dengan kemampuan ekonomi mereka. Setiap bulan mereka harus membayar premi berdasarkan kelas pelayanan kesegaran yang mereka pilih.
   
Artinya, yang menjamin kesehatan rakyat di Indonesia bukanlah negara, tetapi rakyat sendiri, karena dengan dalih gotong-royong, dari rakyatlah dana untuk pelayanan kesehatan didapat. Negara betul-betul telah lepas tangan.  Maka wajar jika dana BPJS setiap tahunnya selalu mengalami defisit. Hal tersebut telah disampaikan oleh CNBC Indonesia,  bahwa BPJS Kesehatan berpotensi defisit setiap tahun.
   
Hal tersebut diakibatkan oleh besaran iuran yang tidak dapat ditutupi oleh ratarara biaya peserta.  Pada 2017, rata-rata premi per bulan mencapai Rp. 34.119, sementara rata-rata biaya per orang Rp 39.744 per bulan. Artinya, mengalami tekor Rp 5.625 per orang per bulan. Maka dengan jumlah peserta BPJS yang mencapai 204,4 juta hingga pertengahan September 2018, defisit BPJS kesehatan per bulan mencapai Rp 1,1 triliun. Hal tersebut karena negara telah lepas tangan dalam pembiayaan pelayanan kesehatan yang hanya dibebankan kepada rakyat. Akhirnya, rakyat pula yang harus menutup defisit anggaran yang menimpa BPJS.
   
Hal ini sangat berbeda dengan aturan Islam. Islam yang memang memiliki perangkat aturan dari Allah,  Zat yang menciptakan manusia, sangat paham benar apa yang terbaik bagi manusia. Maka Islam menetapkan bahwa pelayanan kesehatan sebagai hak rakyat, merupakan kewajiban negara dalam memenuhinya.

Fasilitas kesehatan berupa rumah sakit, klinik, serta fasilitas lainnya, dihadirkan sebagai fasilitas publik demi kemaslahatan seluruh rakyat yang rakyat dapat memperolehnya secara cuma-cuma atau gratis. Hal tersebut karena negara berkewajiban dalam mengurus rakyat,  termasuk dalam pelayanan kesehatan. Sabda Rasulullah saw.:

" Pemimpin adalah pengurus rakyat dan dia bertanggung jawab atas rakyat yang dia urus." (HR. Bukhari)
   
Rasulullah Muhammad saw. ketika menjalankan perannya sebagai kepala negara di Madinah, telah menyediakan dokter gratis bagi rakyatnya. Ketika Beliau mendapatkan hadiah seorang dokter dari Muqaddimah,  Raja Mesir, Beliau menjadikan dokter tersebut sebagai dokter umum untuk melayani rakyat. (HR.Muslim).

Ketika ada serombongan orang dari Kabilah 'Uraian masuk Islam, kemudian jatuh sakit di Madinah, Rasulullah saw. Sebagai kepala negara, menempatkan mereka di penggembalaan unta zakat yang dikelola oleh Baitullah Mal, di dekat Qutaibah.  Mereka diperbolehkan minum air susu unta hingga sembuh (HR. Bukhari dan Muslim ). Hal yang sama juga dilakukan pada masa pemerintahan Umar bin Khattab ra.
   
Hadits tersebut menjadi dalil bahwa pelayanan kesehatan merupakan kewajiban negara bagi seluruh rakyat tanpa memperhatikan tingkat ekonominya, sehingga rakyat dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya sebagai manusia. Hal ini tentu saja dapat terjadi jika menerapkan aturan Allah SWT secara kaffah (QS. Al-Baqarah;208), dalam naungan Khilafah Islamiyah yang telah disyari'atkan dalam Islam. InsyaAllah, dengan menerapkan hukum Allah sajalah, maka manusia akan diperlakukan sebagai manusia dalam memenuhi kebutuhan secara benar.[MO/sr]



Posting Komentar