Oleh : Sayyida Marfuah

Mediaoposisi.com-Seperti telah banyak diketahui, sebagai salah satu upaya konsolidasi dan koordinasi pelaksanaan anggaran pada akhir tahun, Sri Mulyani melakukan video conference dengan seluruh pejabat eselon I dan II di seluruh Indonesia.
Kegiatan rutin tahunan ini dipusatkan di Aula Djuanda Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dengan mengikutsertakan seluruh pejabat Eselon I dan II Kantor Pusat dan instansi vertikal Kemenkeu yang berlokasi di DKI Jakarta. Sementara, pejabat eselon II instansi vertikal Kemenkeu di seluruh Indonesia mengikuti dari 34 kota, dari Aceh hingga Papua.
Video conference diisi dengan penyampaian laporan pelaksanaan tugas sepanjang tahun 2018 pada instansi vertikal Kemenkeu di seluruh Indonesia. Laporan tersebut mencakup pencapaian program strategis di bidang penerimaan, pengeluaran, dan capaian program strategis nasional di setiap regional instansi vertikal Kemenkeu.
Dalam keterangan tertulisnya, seperti dikutip dari laman Kementerian Keuangan, Senin (31/12/2018), Sri Mulyani berujar bahwa pada tahun ini untuk pertama kalinya Kementerian Keuangan tidak mengundang-undangkan APBN Perubahan dan tahun 2018 ditutup dengan penerimaan negara sebesar 100 persen, belanja negara mencapai 97 persen dan defisit atau primary balance di bawah 2 persen sejak 2012. (Liputan6.com, 31/12/2018)
Dalam postur APBN 2018, pendapatan negara dipatok Rp 1.894,7 triliun dan belanja negara Rp 2.220,7 triliun. Sedangkan defisit anggaran terhadap produk domestik bruto (PDB) 2,19 persen.
Adapun belanja negara, antara lain untuk belanja pemerintah pusat Rp 1.454,5 triliun yang digunakan untuk belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 847,4 triliun dan belanja non K/L sebesar Rp 607,1 triliun. Sedangkan transfer ke daerah dan dana desa Rp 766,2 triliun.
Pendapat Analys Ekonomi
Berbagai tanggapanpun muncul, keberhasilan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam merealisasikan penerimaan negara di 2018 dianggap semu karena bukan murni dari kinerja pemerintah. Realisasi penerimaan negara tahun 2018 berhasil tembus 102,5% atau setara Rp 1.942,3 triliun dari target Rp 1.894,7 triliun. Namun, hal itu karena fenomena naiknya harga minyak dunia, bukan faktor kunci kinerja pemerintah yang berasal dari pajak.
Dalam keterangannya, analys ekonomi Gede Sandra menjelaskan bahwa tercapainya target 100% penerimaan negara dan berkurangnya defisit ternyata bukan berasal dari perbaikan kinerja. Indikator kunci (key indicator) dari kinerja Menteri Keuangan sebenarnya adalah rasio penerimaan pajak. (detikFinance, 03/01/2019)
Gede menjelaskan, jika Kementerian Keuangan memproyeksikan pertumbuhan ekonomi selama 2018 berada di level 5,15%, maka produk domestik bruto (PDB) menurutnya ada di angka Rp 24.288,6 triliun. Artinya, dengan penerimaan pajak tahun 2018 hanya sebesar Rp 1.315,9 triliun, maka rasio penerimaan pajak terhadap PDB atau tax ratio definisi sempit versi pemerintahan saat ini adalah sebesar 9,2%.
Menurutnya pula, berdasarkan data Bank Dunia bahwa besaran tax ratio tahun 2018 sebesar 9,2% ini bukan saja yang terburuk selama 4 tahun pemerintahan Jokowi, melainkan juga yang terendah dalam 45 tahun terakhir perjalanan sejarah Indonesia.

Oleh karena itu, dia menilai bahwa keberhasilan pemerintah dalam mengamankan penerimaan negara tahun 2018 adalah prestasi yang semu bagi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Angka: Dasar Kapitalis untuk Mengukur Kesejahteraan Rakyat
Sebagaimana diketahui, Kapitalisme atau Kapital adalah sistem ekonomi dimana perdagangan, industri dan alat-alat produksi dikendalikan oleh pemilik swasta dengan tujuan memperoleh keuntungan dalam ekonomi pasar. Pemilik modal dalam melakukan usahanya berusaha untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Dengan prinsip tersebut, pemerintah tidak dapat melakukan intervensi pasar guna memperoleh keuntungan bersama, tetapi intervensi pemerintah dilakukan secara besar-besaran untuk kepentingan-kepentingan pribadi. (Wikipedia Bahasa Indonesia).
Terlepas dari penilaian analys ekonomi di atas, terkait fenomena ini penulis memandang bahwa sebenarnya rakyat telah dibodohi dengan angka-angka ungkapan prestasi yang tak ada hubungannya dengan peningkatan kesejahteraan hidup mereka. Konsep ekonomi kapitalisme yang  hanya mengukur kesejahteraan dari angka-angka, pada faktanya yang diuntungkan bukanlah rakyat, tapi para kapitalislah yang berhasil meraup untung sebesar-besarnya.
Fakta di lapangan menunjukkan, pertumbuhan ekonomi yang kerap digaungkan oleh pemerintah justru berbanding terbalik dengan kondisi masyarakat. Pemerintah dalam hal ini Menkeu boleh saja mengapresiasi pencapaian Kementerian Keuangan dengan penerimaan negara mencapai 100 persen, namun lihatlah hal ini sama sekali tak ada hubungannya dengan meningkatnya kesejahteraan rakyat, yang terjadi justru sebaliknya, beban masyarakat kian berat.
Dari sini nampak jelas, bahwa ekonomi kapitalis tidak dibangun untuk memuaskan kebutuhan setiap individu dan tidak untuk menyediakan pemuasan bagi tiap-tiap individu dalam masyarakat. Ekonomi kapitalis hanya difokuskan pada penyediaan alat yang memuaskan kebutuhan masyarakat secara makro dengan cara menaikkan tingkat produksi dan meningkatkan pendapatan nasional.
Sistem Ekonomi Islam Menjamin Kesejahteraan Rakyat
Peradaban Islam telah memberikan tinta emas dalam perjalanan kehidupan manusia di berbagai aspek. Kemajuan ilmu pengetahuan hingga kesejahteraan masyarakat turut menjadi catatan gemilang ketika peradaban Islam tegak di muka bumi ini. Peradaban Islam dimaksud, yakni masa dimana Islam menjadi pedoman dalam segala lini kehidupan rakyat dengan kesempurnaan aturan yang ada di dalamnya dan tegak dalam satu institusi politik Daulah Khilafah Islamiyyah
Jaminan kesejahteraan era khilafah dapat terwujud bukan karena kebetulan, namun karena khilafah memiliki seperangkat aturan atau kebijakan . Aturan maupun kebijakan ini bersumber dari Islam. Karena sejatinya khilafah adalah representasi dari penerapan Islam secara menyeluruh dan utuh. Aturan-aturan ini mencakup ranah individu, keluarga, masyarakat dan negara. Sehingga secara sederhana semua keagungan khilafah terwujud karena Islam diterapkan secara penuh.
Berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan pokok, Islam telah menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok setiap orang baik pangan, sandang dan papan dengan mekanisme sebagai berikut:
Pertama, mewajibkan setiap muslim laki-laki, khususnya kepala keluarga untuk bekerja (QS. 62: 10) guna memenuhi kebutuhan dirinya dan memberikan nafkah bagi keluarga yang berada di bawah tanggungjawabnya, islam juga telah menjadikan hukum mencari rezeki tersebut adalah fardhu (QS. 2: 233) dimana gabungan kemashlahatan yang akan diperoleh di dunia dan pahala di akhirat menjadi dorongan besar untuk bekerja.
Kedua,mewajibkan negara untuk menciptakan lapangan kerja bagi rakyatnya.

Ketiga, "mewajibkan ahli waris dan kerabat yang mampu untuk memberi nafkah kepada yang tidak mampu" (QS. 2: 233).

Keempat, jika ada orang yang tidak mampu sementara kerabat dan ahli warisnya tidak ada atau tidak mampu menanggung nafkahnya, maka nafkahnya menjadi kewajiban negara (Baitul Mal), dalam hal ini negara bisa menggunakan harta milik negara, harta milik umum, juga harta zakat bahkan jika masih kurang negara bisa menetapkan pajak bagi orang yang kaya.

Islam juga menetapkan kebutuhan pokok berupa pelayanan yaitu pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Pemenuhan atas ketiga pelayanan itu bagi seluruh masyarakat tanpa kecuali menjadi kewajiban negara. Berkaitan dengan sistem ekonomi, khilafah memiliki kebijakan dalam mengatur kepemilikan kekayaan negara sesuai Islam. Ada kepemilikan individu, kepemilikan umum dan kepemilikan negara, yang semua itu diatur sedemikian rupa demi kemakmuran rakyat.

Pengaturan tersebut kemudian akan masuk dalam Baitul Mal yang menjadi pusat kekayaan khilafah. Tujuan akhirnya adalah untuk menjamin kehidupan per-individu rakyat agar benar-benar mendapatkan sandang, pangan dan papan, serta untuk mewujudkan jaminan bagi rakyat dalam bidang pendidikan, kesehatan, keamanan, pertanian, industri, infrastruktur dan lainnya.

Khatimah
Secara rinci akan dijumpai, bahwa pengaturan ekonomi dalam negara selalu merujuk kepada aturan Islam yang disebut dengan sistem ekonomi Islam. Dalam era khilafah, dulu ataupun yang akan tegak nantinya, sistem ekonomi Islam menjadi salah satu paket dari sistem lainnya seperti sistem  politik, pemerintahan, hukum dan sebagainya yang semuanya merujuk kepada aturan Islam dan akan diterapkan secara utuh dan menyeluruh.
Oleh karena itu, nampak jelas bahwa hanya sistem ekonomi Islam yang tegak di atas Sistem Khilafahlah yang mampu menjamin kesejahteraan bagi seluruh rakyat.[MO/sr]


Posting Komentar