Ayu Mela Yulianti, SPt

Mediaoposisi.com-Keberhasilan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam merealisasikan penerimaan negara di 2018 dianggap semu karena bukan murni dari kinerja pemerintah.

Realisasi penerimaan negara tahun 2018 berhasil tembus 102,5% atau setara Rp 1.942,3 triliun dari target Rp 1.894,7 triliun. Namun, hal itu karena fenomena naiknya harga minyak dunia, bukan faktor kunci kinerja pemerintah yang berasal dari pajak.

"Jadi, tercapainya target 100% penerimaan negara dan berkurangnya defisit ternyata bukan berasal dari perbaikan kinerja. Indikator kunci (key indicator) dari kinerja Menteri Keuangan sebenarnya adalah rasio penerimaan pajak," kata analys ekonom Gede Sandra dalam keterangannya seperti dikutip, Jakarta, Kamis (3/1/2019). (detik.com, januari 2019).

Sebuah prestasi luar biasa jika realisasi penerimaan negara yang berasal dari pajak, tembus sampai angka 100%.

Artinya warga masyarakat sudah menjadi taat pajak, mau membayar kewajiban tepat waktu. Terlepas dari nilainya bersifat semu atau tidak. Akan tetapi prestasi luar biasa ini seharusnya sebuah prestasi yang berimplikasi positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Bukan hanya sekedar hitungan angka diatas kertas.

Lalu untuk apa pajak dikumpulkan, jika rakyat sebagai objek pajak merasa sangat terbebani dengan kewajiban membayar pajak ini.

Tersebab banyak fakta menunjukan hal ini. Pajak sangat membebani masyarakat, hingga banyak obyek pajak yang keberatan untuk membayar kewajiban pajak. Akhirnya pemerintah harus mengeluarkan berbagai macam jurus agar masyarakat mau membayar pajak, semisal program tax amnesty.

Jika dikatakan pajak digunakan sebagai modal pembangunan. Kembali dipertanyakan pembangunan untuk siapa ?,  toh pada kenyataannya, tidak ada pemerataan pembangunan diseluruh wilayah dan sektor kehidupan.

Kalaupun ada pembangunan, hasil pembangunannyapun akan dikenai status sebagai wajib pajak. Pajak bagaikan hantu, sesuatu yang sangat menyeramkan dan menakutkan.
Pembangunan fasilitas di perkotaan dan pedesaan  saja sangat jauh berbeda.

Mulai dari pembangunan infrastrukturnya, keterjangkauan  fasilitas  kesehatan, pendidikan dan keamanan sangat timpang dan tidak merata. Akibatnya pembangunan dipedesaan jauh tertinggal dengan pembangunan diperkotaan.

Selain itu,  saat ini menunjukkan jika uang dapat membeli segalanya, konsekuensi logisnya adalah yang tidak memiliki uang tidak dapat membeli kebutuhan hidup, mati perlahan.  Inilah fakta hidup yang terjadi saat ini. Jadi dimana letak kebermanfaatan pajak yang berhasil dikumpulkan dari masyarakat ?. Padahal masyarakat dibiarkan hidup sendiri.

Jadi penerimaan pajak yang digadang-gadang sesuai target yang ditujukan sebagai modal pembangunan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup masyarakat hanyalah hitungan kertas, tanpa realitas kebermanfaatannya bagi masyarakat.

Fakta Pajak Dalam Islam
Islam mengenal istilah pajak. Pajak dalam Islam diartikan sebagai pungutan insidental kepada orang-orang kaya ketika negara mengalami defisit anggaran.

Sifatnya tidak mengikat dan sangat temporal. Dipungut dari orang-orang kaya yang memiliki kelebihan harta. Jumlah yang dipungutnyapun tidak banyak, hanya 2,5% dari harta sisa yang tidak terpakai milik orang-orang kaya saja.

Pungutan pajak dalam Islam tidak akan sampai memberatkan wajib pajak. Karena kalangan miskin dan orang-orang yang hidupnya pas-pasan tidak akan dikenakan kewajiban membayar pajak.
Apabila negara mengalami surplus anggaran, maka syariat Islam memerintahkan agar negara menghentikan pungutan pajak terhadap harta sisa orang-orang kaya.

Islam memandang jika pajak bukanlah sumber pokok penghasilan negara. Tersebab syariat Islam telah memberikan kewenangan yang begitu luas atas kepemilikan umum dan kepemilikan negara dalam membiayai operasional penyelenggaraan jaminan kehidupan seluruh warga masyarakat, baik muslim maupun nonmuslim.

Islam telah mewajibkan kepada negara agar mengurus warga masyarakatnya dengan sangat adil, menjamin kebutuhan pokoknya berupa sandang, pangan, papan, kesehatan, keamanan dan pendidikan.

Karenanya Islam telah memberikan hak pengelolaan sumber daya alam kepada  negara untuk diambil manfaatnya sebesar-besarnya bagi kesejahteraan seluruh warga masyarakat, baik muslim maupun non muslim. Tersebab sumber daya alam dalam pandangan Islam masuk dalam kategori kepemilikan umum yang tidak boleh dimiliki oleh pribadi dan korporasi.

Menyerahkan pengelolaan sumber daya alam pada korporasi dan pribadi adalah pelanggaran hukum syariat dan masuk dalam kategori dosa, karena mengambil hak kepemilikan umum.

Disinilah letaknya kehebatan hukum syariat Islam, termasuk dalam menempatkan pungutan pajak yang bersifat temporer dan tidak mengikat juga tidak memberatkan objek pajak sedikitpun. Betapa hebatnya Allah SWT dalam membuat aturan, dan betapa cerdasnya Rasulullah SAW dalam menetapkan aturan yang telah diwahyukan oleh Allah SWT melalui malaikat Jibril as.

Sehingga tak ada satupun syariat Islam yang memberatkan manusia dalam melaksanakannya. Akan tetapi justru ketika  manusia berpegang teguh pada syariat yang Allah SWT turunkan, hidupnya akan penuh dengan kepastian, kelapangan dan keberkahan.

Hal ini telah dibuktikan kebenarannya saat manusia menjalankan syariat islam kaffah dalam naungan khilafah oleh seorang Khalifah.

Karenanya, jika saat ini, ketika manusia diperintah dan hidup dalam sistem sekuler demokrasi kapitalis tidak merasakan implikasi nyata kebermanfaatan hasil pengumpulan pajak, untuk apa masih mempertahankan sistem hidup yang rusak dan sangat tidak bermanfaat bagi kehidupan manusia dan jauh dari nilai keberkahan ?.

Untuk itu saatnya manusia untuk kembali pada hukum syariat Islam yang pasti menyumbangkan banyak kebaikan dan keberkahan hidup, termasuk diantaranya adalah tentang tatacara pengelolaan harta pajak yang berhasil dikumpulkan dari manusia.[MO/ge]

Posting Komentar