Oleh: Ummu Najmi

Mediaoposisi.com-Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kota/kabupaten di Jawa Barat berpotensi adanya penyimpangan. Terlebih terkait anggaran perjalanan dinas yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

Berdasarkan data Forum Indonesia Untuk Transparansi Keuangan (FITRA), anggaran perjalanan dinas dalam kurun waktu 3 tahun 92016-2018 untuk kota/kabupaten di seluruh Jawa Barat, dengan total mencapai 1,5-2 triliun pada setiap tahun anggaran.

Angka perjalanan dinas yang paling besar yakni Kabupaten Bogor dengan Rp.143,7 miliar, lalu Kabupaten Bandung dengan Rp. 120,5 miliar dan kota Bogor Rp. 101,8 miliar. Sementara yang paling kecil yakni Kabupaten Pangandaran Rp. 17,8 miliar, Kota Cirebon dengan RP 18 miliar kemudian Kota Banjar dengan 21,2 miliar.

Sementara itu, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang paling besar mengalokasikan anggaran perjalanan dinas yaitu Setwan DPRD. Dimana anggaran perjalanan dinas tersebut hampir seluruhnya untuk membiayai perjalanan luar kota anggota DPRD dengan beragam kegiatan.

Sejumlah kegiatan tersebut, mulai dari peningkatan kapasitas dan unsur pimpinan dan anggota, pembahasan peraturan daerah yang didalamnya ada kegiatan studi banding ke luar daerah.

Sementara itu anggaran perjalanan dinas DPRD paling besar yakni Kota Bandung, dengan 46,3 miliar, disusul Kota Bogor Rp. 41,5 miliar dan Kota Bekasi dengan Rp. 35 miliar, Minggu (13/01).

Perencanaan yang kurang tepat dalam perjalanan dinas seperti berlebihnya personil yang turut melakukan perjalanan dinas dan melakukan pekerjaan yang sama yang dilakukan berkali-kali serta melakukan perjalanan dinas dalam waktu dekat  mengakibatkan borosnya keuangan dan tidak efektifnya suatu pekerjaan dilaksanakan.

Menghemat biaya perjalanan dinas adalah bagian dari menghemat anggaran negara yang sudah seharusnya dikeluarkan dengan penuh perhitungan. Karena uang negara adalah uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan penggunaannya.

Jika uang perjalanan dinas berlebih maka harus dipergunakan untuk kepentingan rakyat bukan dihabiskan untuk kepentingan dan fasilitas birokrat, pejabat dan politisi, karena pengabaian terhadap kepentingan rakyat merupakan penghianatan terhadap amanah.

Perjalanan dinas selama ini menjadi lahan subur penghasilan baru para pejabat, belanja perjalanan adalah belanja yang paling banyak penyimpangan. Kenyataan menunjukkan bahwa keuangan negara yang seharusnya dibelanjakan untuk sebesar-besarnya kemaslahatan rakyat justru banyak digunakan untuk fasilitas dan kepentingan birokrat.

Besarnya biaya perjalanan dinas dan fasilitas birokrasi, pejabat, politisi itu semestinya bisa dipangkas setidaknya akan mengurangi defisit APBN , selama ini defisit APBN itu selalu ditutupi oleh Pemerintah dengan mencari utang.

Sistem Kpitalis telah nyata rusak karena kebijakan yang banyak berfihak pada korporasi pada gilirannya membuat kekayaan di negara ini semakin terakumulasi pada sebagian penduduk. Disisi lain, peran negara dalam mendistribusikan kekayaan kepada rakyat kecil makin minim.

Dampak dari hal itu adalah makin tingginya tingkat kesenjangan pendapatan antara penduduk menengah kebawah dan penduduk menengah ke atas. Inilah ideologi kapitalisme yang menjadikan uang sebagai panglima dan menghalalkan segala cara untuk meraih tujuan. Dalam kondisi sekarang rezim telah gagal mengurusi urusan rakyat.

Islam mengatur penggunaan uang negara, dimana khalifah/pemimpin akan bertangung jawab dalam mngurusi uang negara karena pemimpin adalah penanggung jawab urusan dan kemaslahatan rakyat dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas hal itu dihadapan Allah SWT.

Nabi saw bersabda : “Seorang imam (pemimpin) pengatur dan pemelihara urusan rakyatnya; dia akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan rakyatnya. (HR.al-Bukhari dan Muslim).

Syariah Islam memiliki serangkaian hukum dan aturan yang menjadi panduan bagi pemerintah dan rakyat tentang bagaimana keuangan negara itu dikelola.

Jika pemerintah lalai dalam hal itu, rakyat secara individual maupun berkelompok, termasuk partai politik memiliki kesempatan yang luas untuk mengoreksi pemerintah.

Bahkan  mereka bisa mengajukan penguasa itu ke hadapan Mahkamah Mazhalim. Jika terbukti berkhianat, bisa saja mereka diberhentikan.[MO/ad]

Posting Komentar