Oleh : Ruruh Ajar

Mediaoposisi.com-Kancah pertarungan pilpres  2019 kembali riuh dengan munculnya undangan tes baca Alquran bagi pasangan capres-cawapres.

Ide ini diinisiasi oleh Dewan Ikatan Da’i Aceh yang menilai perlunya mengakhiri polemik keislaman kedua pasang calon dan rencananya akan dilaksanakan di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, pada 15 Januari 2019 (detiknews.com, 02/01/2019).

Beragam komentar mengalir, polemik pun menguak. Juru bicara TKN Joko Widodo-Ma’ruf Amin menyatakan siap memenuhi undangan tersebut.

Sedangkan dari pihak Prabowo-Sandi, juru bicaranya menyambut baik namun ketentuan ini perlu dibahas terlebih dahulu sebelum diterapkan. Jika disetujui maka penerapannya dilakukan pada 2024. Apalagi yang menjadi fokus mereka saat ini adalah perbaikan ekonomi masyarakat (medan.tribunnews.com, 01/01/2019).

Selain itu Ketua DPP PKB, Abdul Kadir Karding menyatakan setuju dengan undangan tersebut mengingat Indonesia yang mayoritas Islam tentu perlu dipimpin oleh orang yang paham Islam. Bila pemimpin Indonesia tidak paham Islam maka itu berisiko untuk rakyatnya sendiri (detiknews.com, 31/12/2019).

Jika memang disadari bahwa perlu pimpinan yang memahami Islam, ada yang menarik dari pendapat Ustadz Ismail Yusanto. Beliau mengusulkan agar tidak sekadar tes membaca Al-Qur'an, karena untuk menilai kepemimpinan tersebut islami atau tidak tentu dilihat dari sisi penerapannya.

"Kalau ada tes baca Al Quran untuk Capres, akan lebih greget kalau ada tes keberanian menerapkan aturan Al Quran dalam bernegara, karena itulah kapasitas Pimpinan Negara," ujarnya [www.tribunislam.com].

Penerapan Alquran adalah sesuatu yang relevan. Karena hakikatnya Alquran bukan sekadar bacaan, melainkan pedoman hidup dan hukum-hukum yang haq. Membacanya adalah sunnah sedangkan menerapkan isinya adalah wajib.

Alangkah sayangnya jika kemudian isi Alquran hanya dianggap sepi. Seolah tidak sesuai dengan kondisi zaman. 

Ayat-ayatnya dipreteli dan diseleksi untuk memenuhi kepentingan dunia sesaat.  Aturan-aturannya pun ada yang divonis bertentangan dengan HAM, seperti hukum rajam, hukum potong tangan, hukuman mati, qishash, dan lainnya.

Seolah Alquran hanya boleh mengatur urusan individu dalam hal ibadah ritual, dan masyarakat dalam lingkup terbatas.

Alangkah pilunya, di alam berbasis sekuler ini, Alquran dijadikan alat menaikkan elektabilitas seseorang dan menjatuhkan orang lain. Pada saat di satu sisi syariatNya ditolak, tapi di sisi lain dimanfaatkan untuk secuil dunia. 

Padahal jika ingin melihat secara objektif akan tampak bahwa Alquran itu sangat ilmiah. Mampu menjawab tantangan zaman dengan segala pernak-pernik di atasnya. Karena ia berasal dari Allah, Dzat yang Maha Pencipta dan Pengatur Kehidupan.

Jangan pernah melihat secara parsial, karena Islam yang dibawanya adalah aturan-aturan yang begitu detail dan sistematis.

Lihatlah Islam sebagai bangunan utuh sehingga akan tampaklah kecemerlangan dan kesejukan yang diembannya. Menawarkan solusi hakiki terhadap berbagai persoalan setiap denyut kehidupan berbangsa dan benegara.

Oleh sebab itu sudah saatnya kembali kepada Alquran secara sempurna. Menerapkan kebenaran sejati. Pengaturan yang shahih untuk seluruh umat manusia yang bhinneka, dan sudah teruji selama 13 abad penerapannya.

Posting Komentar