Oleh : Septa Anitawati, S.I.P.

(Founder dan Owner Sekolah Tahfizh Plus Khoiru Ummah Purwakarta)

Mediaoposisi.com-  Undangan tes baca Al Quran yang ditujukan kepada Paslon Capres dan Cawapres. Keduanya menyatakan siap oleh kedua pasangan. Jika tesnya meliputi penerapan Al Quran dalam bernegara, apakah kedua pasangan siap? Pasalnya, ini ranah Pemimpin Negara. Orang yang memiliki kewenangan untuk menentukan kebijakan. Bisa memilih aturan berlandaskan Islam, Demokrasi, maupun Komunis.

Posisi Al Quran dalam Sistem Demokrasi

Negeri ini menganut Sistem Demokrasi. Seluruh kebijakan Pemimpin Negara harus sesuai
dengannya. Berasal dari " Demos kratos " yang berarti kedaulatan ada di tangan rakyat. Atau dengan kata lain, yang berkuasa untuk membuat aturan adalah rakyat, manusia. Bukan Tuhan. Disebut wakil rakyat. Atau dewan perwakilan rakyat. Mereka membuat keputusan berdasarkan voting atau suara terbanyak. Tidak menggunakan Al Quran. Meski mayoritas anggota dewan adalah muslim.
Misalnya, aturan tentang Zina. Jika dilakukan oleh orang yang suka sama suka, tidak ada
larangan. Bahkan lokalisasi zina menjadi sumber pendapatan daerah dan negara. Yang menjadi masalah jika tanpa ijin. Sehingga dianggap illegal. Bukan karena zina itu haram menurut Al Quran. Namun karena pelakunya tidak punya perijinan semacam sertifikasi PSK (pekerja seks komersial). Sehingga tidak memberikan pendapatan Negara maupun daerah. Pelaku zina yang terkena razia adalah yang tidak memberikan keuntungan pada pemilik modal maupun income setempat. Hal ini sejalan dengan kepentingan para kapitalis/pemilik modal lokalisasi. Bekerjasama dengan pihak pemerintah terkait. Sama halnya dengan minol, minuman beralkohol. Menurut Al Quran, haram untuk meminumnya. Akan tetapi halal menurut Demokrasi. Asalkan melalui prosedur perijinan. Ijin
perusahaan menguntungkan pihak pemerintah setempat. Sementara kebijakan menghalalkan minol
atau miras, menguntungkan pihak kapitalis, pemilik perusahaan. Yang dianggap illegal, terkena razia jika tanpa ijin. Karena tidak memberikan income pada pemerintah setempat.
Contoh lain, riba. Halal dan legal di negeri ini. Rentenir local sampai internasional. Yang
mencekik leher rakyat. Yang mengakibatkan bayi baru lahir juga harus menanggung hutang Negara. Dan akibatkan kesengsaraan dunia akhirat. Tumbuh subur di alam Demokrasi. Sekalipun mayoritas
penduduknya muslim. Dan haram bagi muslim terlibat aktivitas ribawi. Demikian juga dengan kebijakan yang lain. Simbiose mutualisme, saling memberikan keuntungan antara pemilik kebijakan dengan pemilik perusahaan. Tanpa mengindahkan apakah sesuai dengan perintah atau larangan Alloh yang tercantum di Al Quran atau tidak. Padahal mayoritas penduduk negeri ini adalah muslim. Juga tanpa melihat kepentingan rakyat yang telah memilih anggota dewan saat Pemilu. Posisi Al Quran di dalam Sistem Demokrasi, dicampakkan dari kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Al Quran hanya dipegang di atas kepala saat pelantikan atau sumpah jabatan saja. Tidak dibuka apalagi diterapkan. Demokrasi berlandaskan Sekulerisme. Fashluddin ‘anil hayah (pemisahan agama dari kehidupan) dan fashluddin ‘aniddaulah (pemisahan agama dari Negara). Agama tidak boleh ikut campur urusan publik, bermasyarakat. Agama ditempatkan di ruang privat. Al Quran dipasung di
ranah pribadi.

Al Quran Mengatur Kehidupan Bermasyarakat dan Bernegara

Berbeda dengan Sistem Demokrasi yang menempatkan Al Quran sebagai ranah pribadi. System
Islam menempatkan Al Quran sebagai way of life. Tak sekedar slogan. Tidak hanya untuk keperluan
pribadi. Tetapi juga keperluan public. Diantaranya mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Karena yang menciptakan manusia adalah Alloh. Maka Alloh lah satu-satunya Dzat yang paling tahu
terhadap apa saja yang diperlukan manusia. Yang paling tahu solusi segala masalah yang dihadapi oleh manusia.

QS. Yusuf ayat 40 :
ان الحکم الا لله
" Sesungguhnya hukum itu hanyalah milik Alloh "

Ayat ini menunjukkan, yang layak untuk memutuskan suatu hukum halal haram hanyalah Alloh. Sang Pencipta dan Pengatur manusia dan alam semesta ini. Yang menghidupkan dan mematikan. Bukan kesepakatan dan voting manusia. Yang diwakili di Senayan. Dan bukan buatan pemilik perusahaan dan pejabat berdasarkan kepentingannya. Misal aturan tentang zina (berhubungan suami istri tanpa ikatan pernikahan). Di dalam Al Quran disebutkan haram. Bahkan diberikan hukuman setimpal kepada pelakunya. Dengan cara dipertontonkan kepada khalayak. Agar menjadikan jera bagi pelaku. Dan menjadi pelajaran bagi yang tidak melakukan kemaksiatan. Namun hukuman itu sekaligus menjadi penebus dosa bagi pelaku. Sehingga di akhirat nanti tidak lagi dimintai pertanggungjawaban tentang kemaksiatan itu. Semua tertata dalam kehidupan Islam di bawah naungan Khilafah. Jangankan Zina. Mendekati zina saja, seperti berduaan atau pacaran, Al Quran sudah mengaturnya dalam QS. Al Isra:32. Demikian juga dengan minol atau miras. Ditentukan halal atau haram bukan berdasarkan kepentingan pengusaha dan birokrat. Namun berdasarkan Al Quran. Alloh mengharamkan khamr. Baik dengan ijin atau tanpai ijin. Bagi yang melanggarnya, mendapatkan hukuman seperti yang dicantumkan di dalam Al Quran juga.
Contoh lain, riba. Di dalam QS. Al Baqoroh ayat 275 disebutkan, orang-orang yang memakan riba
tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Rentenir local, Bank-Bank yang ada di negeri ini. Maupun rentenir internasional seperti World Bank. Tidak akan diijinkan berdiri dan beroprasi. Karena Al Quran mengharamkan praktek riba. Pelakunya mendapatkan hukuman jika melakukan pelanggaran syariat. Khalifah, pemimpin Negara memutuskan setiap perkara berdasarkan Al Quran dan As Sunnah. Bukan berdasarkan kepentingannya.

واذقال ربک للملاءکة اني جاعل فی الارض خليفة
" Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi " ( QS. Al Baqarah: 30 )

Ayat ini menunjukkan kepemimpinan yang dikehendaki Alloh di muka bumi. Senantiasa taat dan
mengajak menghamba hanya kepada Alloh. Dan menjaga bumi agar tidak rusak oleh tangan dan sistem selain Islam. Seperangkat hukum bermasyarakat dan bernegara, mengacu pada Al Quran.
Tidak heran jika Islam mengalami masa emas saat menjadikan Al Quran sebagai way of life.
Termasuk dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Semoga kepemimpinan berdasarkan Al Quran segera terwujud. Seperti yang Alloh janjikan dalam QS. An Nur ayat 55 :
 " Alloh telah menjanjikan kepada orang-orang diantara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah Dia Ridhoi. Dan Dia benar-benar mengubah
(keadaan) mereka, setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap
menyembahKu dengan tidak mempersekutukanKu dengan sesuatupun. Tetapi barangsiapa (tetap) kafir setelah janji itu, maka merekalah orang-orang yang fasik " (MO/ra)

Posting Komentar