Oleh: Lika Rosliana

Mediaoposisi.com- Al-Qur’an memiliki dinamika historis tersendiri dalam kontestasi politik di Indonesia beberapa tahun ini. Setelah kasus penistaan terhadap surat Al-Maidah yang menyeret politikus Ahok ke bui, membangkitkan gelora aksi bela islam yang diikuti jutaan umat muslim, dan bahkan reuni aksi bela islam yang digelar setiap tahun dengan berbagai spekulasi politiknya yang mengarah pada politik identitas menjelang pilpres tahun ini.

Nyatanya, peran dan posisi Al-Qur’an menjadi ‘strategi yang empuk’ dalam mendulang suara umat muslim atau bahkan menjadi strategi yang ampuh dalam menjatuhkan pihak kubu lawan politiknya.

Beberapa hari ini santer diberitakan adanya undangan kepada kedua Calon Presiden untuk mengikuti uji kemampuan membaca Alquran dari Ikatan Dai Aceh. Menurut ketua Dewan Ikatan Dai Aceh, Tgk Marsyuddin, tes membaca Al-Qur’an bagi kedua calon tersebut meliputi tes surat Al-fatihah dan surat pendek lainnya yang akan dilaksanakan pada 15 januari 2019 di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh. Hal ini menurutnya dimaksudkan untuk mengakhiri isu politik identitas yang menerpa kedua calon sekaligus membuktikan mana pemimpin yang pantas dipilih masyarakat.

Meskipun tawaran ini direspon berbeda oleh kedua kubu Calon Presiden. Pihak petahana (kubu Jokowi) merespon positif dan menyatakan siap untuk mengikuti tes, sedangkan kubu Prabowo merasa tes ini tidak diperlukan. Namun dari kasus ini, kita dapat melihat perspektif yang sama pada iklim demokrasi politik yang terjadi di Indonesia sekarang, yaitu menjadikan Al-Qur’an sebagai alat permainan politik untuk memenangkan persaingan di kancah perebutan kekuasaan.

Di satu sisi, para politikus menyadari betul tes kemampuan membaca Al-Qur’an ini sebagai peluang emas untuk mendapatkan simpati dan suara dari pemilih muslim. Kondisi ini menggambarkan oportunisme dalam mendapatkan kekuasaan karena begitu besarnya kantong suara dari pemilih muslim sehingga layak untuk diperebutkan.

Namun di sisi yang lain, posisi, peran, dan fungsi Al-Qur’an sering kali ditinggalkan dan keberadaannya dianggap tidak penting. AL-Qur’an sebagai bagian penting dalam agama islam hanya diperkenankan mengatur urusan dalam ranah individu saja, sedangkan dalam ranah politik diabaikan dan dijauhkan. Kondisi ini menggambarkan pragmatisme dalam menerapkan Al-Qur’an dimana posisi, peran dan fungsinya hanya diambil dalam aspek tertentu saja.

Kita memahami betul, Al-Qur’an adalah petunjuk hidup manusia yang sangat mulia. Kedudukannya menjadi rujukan tertinggi yang menjadi landasan sekaligus pedoman yang seharusnya tidak hanya diimani, tetapi bisa diterapkan dalam semua aspek kehidupan termasuk dalam aspek politik dan pemerintahan.

Al-Qur’an merupakan wahyu Allah yang memuat seluruh peraturan-peraturan hidup yang menuntut untuk diamalkan isinya secara kaffah. Dalam Al-Qur’an dimuat hukum-hukum Allah yang menuntut kita sebagai muslim untuk menerapkannya sebagai konsekuensi dari keimanan.

Dalam sistem sekuler demokrasi jelas menempatkan hukum buatan manusia sebagai hukum yang berlaku di masyarakat dan meminggirkan hukum Allah. Sudah saatnya kita mencampakkan sistem demokrasi dan mengambil serta menempatkan hukum Allah secara layak dalam kehidupan.

Sehingga Al-Qur’an tidak hanya dijadikan alat untuk memenangi persaingan tetapi bisa diterapkan seluruh isinya dalam kehidupan. Begitu pun para penampuk kekuasaan, tidak hanya baik dalam kemampuan baca Al-Qur’annya tetapi memang berani dalam menerapkan seluruh isi Al-Qurannya.
Wallahu’alam bishawab[MO/sr]


Posting Komentar