Oleh: Evy Sulvy W
(Santri Ma’had Hamfara)

Mediaoposisi.com- Putusan MK tersebut, menyatakan pemilih disabilitas mental, sepanjang tidak mengalami gangguan jiwa atau ingatan yang permanen maka masih memiliki hak pilih. Menurutnya, penyandang disabilitas mental yang mau ikut mencoblos juga diwajibkan membawa bukti berupa surat keterangan dokter jiwa.

Sungguh lucu negeri ini ? Menggelitik hati ini melihat kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Orang yang tak berakal pun dipungut suaranya untuk memilih Presiden yang seharusnya mengurusi kehidupan ummat.

Ketika ummat berpendapat bahkan mengeritik kebijakan pemerintah dianggap ummat sudah tidak waras, suara ummat dibunkam dan tak sedikitpun didengarkan. Tetapi ketika atas kepentingan pemerintah, suara orang yang tidak waras juga dikumpulkan.

Padahal kita ketahui bersama orang yang tidak waras tidak dapat menggunakan akalnya  secara sempurna, karena ia merasa tertekan. Kita tahu juga banyaknya orang yang tidak waras karena hidupnya susah. Mereka hidup dengan kemiskinan, banyak hutang, tak memiliki tempat tinggal dan banyak permasalahan lainnya.

Seharusnya semua itu terpenuhi karena sudah tanggung jawab pemerintah untuk mesejahterakan rakyatnya. Bukan hanya mensejahterakan dirinya saja. Kalau tidak paham tugas pemimipin seharusnya belajar dan bertanya, jangan hanya diam saja. Ketika disalahkan oleh ummat tidak terima. Ummat dipenjarakan bahkan diasingkan.

Wahai pemimpin, jabatanmu bukan untuk mendzolimi ummat. Tetapi untuk melayani seluruh kebutuhan pokok ummat.  [MO/sr]

Posting Komentar