Oleh : Khadijah

(Ibu Rumah Tangga dan Pegiat Dakwah, Bandung)

Mediaoposisi.com-  Penurunan harga BBM non subsidi awal tahun ini dianggap telat di tengah harga minyak dunia yang mulai merangkak naik. PT Pertamina (Persero) menurunkan harga BBM nonsubsidi yakni pertalite,pertamax, dan pertamax turbo, serta dex dan dexilite. Penurunan harganya berkisar antara Rp 100 hingga Rp 250 perliter.

Menurut Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Muhammad Faisal kepada kumparan.com, penurunan BBM ini dinilai terlambat. Seharusnya harga BBM nonsubsidi tersebut
turun saat November atau Desember tahun lalu . Sementara saat ini patokan harga minyak mentah
seperti Brent atau West Texas Intermediate sudah mulai merangkak naik.

Di negara lain seperti Australia, harga BBM sudah turun sejak November lalu dan Indonesia dinilai terlambat merespon harga minyak terhadap BBM. Penurunan pun terlalu sedikit, cuma Rp 100 sampai 250 yang semestinya turun sekitar 30 persen antara Rp. 1.000 sampai Rp. 2.000 per liter.

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dalam keterangan resminya mengatakan, penurunan
harga BBM non subsidi mengikuti rata-rata harga minyak dunia serta penguatan nilai tukar rupiah
terhadap dolar AS. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon juga berpendapat harusnya harga BBM nonsubsidi turun dari dulu menyesuaikan harga minyak dunia. Karenanya Fadli menilai turunnya harga Pertamax cs merupakan kebijakan yang politis (m.detik.com, 05/01/2019)

Seperti sudah menjadi kelaziman menjelang kontestasi politik nasional kebijakan-kebijakan yang
tidak populer cenderung diambil oleh penguasa yang bermaksud untuk kembali berlaga. Meski terkadang tidak masuk akal serta tidak tepat, namun dalam rangka memikat para pemilih dan
mencitrakan diri sebagai pemimpin pro rakyat, maka kebijakan tersebut akan diambil, seperti
penurunan harga BBM nonsubsidi.

Padahal diketahui harga minyak dunia mulai merangkak naik. Lantas masihkah kita percaya bahwa kebijakan tersebut dikeluarkan murni untuk kepentingan rakyat; mengurangi beban hidup mereka, sementara selama ini penguasa tidak peduli dengan nasib rakyatnya. Rakyat berjuang sendiri untuk mampu memenuhi berbagai kebutuhan hidup mereka di tengah naiknya harga-harga kebutuhan pokok.

Tetapi menjelang dan memasuki tahun politik penguasa yang sebelumnya memalingkan muka dari rakyat, tiba-tiba berwajah manis, seolah-olah mereka peduli. Benarkah demikian ?
Penurunan harga BBM ditengah merangkaknya harga minyak dunia hanyalah sandiwara politik ,
untuk menipu dan membohongi rakyat demi meraih simpati.

Sebelum dipilih rakyat, mereka bermulut manis, membuat program pro-rakyat, siap menjadi pejuang kesejahteraan rakyat dan segudang janji lainnya. Sebut saja janji tidak akan menaikkan TDL ataupun mencabut subsidi BBM. Nyatanya, beberapa bulan setelah pelantikannya, janji itu kosong belaka.

Gebrakkan menyakitkan langsung membuat rakyat tercengang. Ternyata, beginilah rezim penipu rakyat, mencederai kepercayaan rakyat serta ingkar terhadap janji sebelumnya. Kecewa? Pasti terasa pada orang yang benar-benar mempercayakan nasibnya juga menggantungkan sejuta harapan dipundaknya.

Sistem politik demokrasi sebagai bagian dari ideologi kapitalisme yang di terapkan di Indonesia hanyalah menjadikan rezim mengabdi untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya saja , bukan
untuk rakyat. Inilah bukti kebobrokan rezim pada sistem kapitalisme yang telah gagal mensejahterakan rakyatnya.

Lebih memihak asing dan aseng ketimbang rakyat. Perjuangan bela rakyat hanya omong kosong
belaka, sementara bela komprador lokal dan asing semakin nyata. Miris dan ironis. BBM Dalam Pandangan Islam BBM adalah kebutuhan yang mendasar bagi semua rakyat di mana rakyat berhak mendapatkannya dengan mudah dan murah. Sebab di dalam Islam manusia berserikat dalam tiga hal, yaitu air, padang gembalaan, dan api (HR. Ahmad).

BBM dalam konteks hadis tersebut masuk ke dalam satu dari 3 hal yang tidak boleh dimonopoli baik individu, swasta, maupun negara, yaitu api. Yang ditugaskan untuk mengelolanya adalah negara. Sehingga menjadi kewajiban pemerintah untuk menyediakan BBM yang murah untuk kepentingan rakyat.

Sebab seorang pemimpin adalah penanggung jawab berbagai urusan rakyat yang akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Bukan sebaliknya, menjadikan BBM sebagai alat memuluskan dahaga kekuasaaan penguasa semata. Meski memang bagi rezim zalim saat ini hal tersebut wajar saja.

Karenanya sudah saatnya kita rindu untuk kembali kepada sistem yang akan mampu menyelesaikan
seluruh permasalahan rakyat, yaitu sistem Islam, sebagai satu satunya aturan yang mengatur seluruh
aspek kehidupan. Wallahu a'lam bi Ash Shawab [MO/ra]

Posting Komentar