Gambar: Ilustrasi
Oleh: 
Muhammad Reza Santirta

Mediaoposisi.com-Kita mengenal beberapa institusi negara di bawah pemerintahan Indonesia. Ada DPR, MPR, DPRD, DPD, MK, MA, dan yang lagi heboh saat ini adalah KPU. Lembaga tersebut merupakan lembaga pemerintahan yang murni bekerja di bawah kedaulatan pemerintah. Tugasnya adalah menyelenggarakan Pemilihan Umum. Pemilu yang seharusnya bersih dari berbagai kepentingan pihak tertentu, akhirnya menjadi tertaklukkan.

Padahal, lembaga ini harusnya menjalankan tugas sebagaimana layaknya lembaga pemerintahan yang jauh dari kepentingan pragmatis. Terdapat beberapa masalah yang menyebabkan nama KPU menjadi lemah. Hal itu terjadi di tahun ini, dan tahun ini merupakan yang terburuk dalam pelaksanaan tata Pemilu. Ada isu terkait surat suara yang telah tercoblos dalam 7 kontainer dan setelah ditelusuri ternyata berita bohong (hoax).

Kemudian, ada kotak suara kardus, KTP yang tercecer, terbocornya data pemilih sebanyak 31 juta, hingga yang terakhir adalah pembatalan Debat Capres yang harusnya dilaksanakan pada 9 Januari 2019. Tentu menjadi pertanyaan bagi kita semua, ada apa dengan KPU? Harusnya KPU merenung, mengapa terjadi skandal dalam pelaksanaan pemilu untuk tahun ini. Berbeda dengan pemilu sebelumnyayang jauh dari skandal tersebut.

Pemilu terlaksana dengan baik dan transparan. Ibarat wasit, KPU harusnya bisa menentukan pelaksanaan pemilu tanpa ikut campur dalam penentuan pemenangan calon. Berbeda dengan tahun ini, pelaksanaan debat capres cawapres di-fix batal. Sebelumnya, Ray Rangkuti pernah menyampaikan sikap KPU terkait tidak difasilitasinya penyampaian visi-misi capres.

"Sejatinya, KPU sendiri punya desain dan pikiran yang bisa ditawarkan kepada kedua pasangan dan bahkan pada tingkat tertentu memastikan posisi KPU dalam titik tertentu tidak berubah," ujar Ray Rangkuti kepada Tribunnews.com, Minggu (6/1/2019).

Menilik pernyataan tersebut, harusnya KPU bisa mewadahi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden dalam menyampaikan grand design kebijakan yang akan diusulkan. Hal itu malah tidak difasilitasi, seakan KPU turut ikut campur.

Pembatalan debat capres-cawapres pada tanggal 9 Januari 2019 oleh KPU dilakukan karena adanya usul dari tim TKN (Tim Kampanye Nasional) kubu Jokowi-Ma'ruf Amin. Pihaknya mengklaim bahwa penyampaian visi-misi cukup dilaksanakan oleh timses (tim sukses) masing-masing pasangan capres-cawapres. Hal itu tentu sangat disayangkan banyak pihak, termasuk kubu TKN Prabowo-Sandi.

Pengamat politik dari Indonesian Public Institute (IPI), Jerry Massie mengatakan seharusnya kubu Joko Widodo-Ma'ruf Amin tak perlu khawatir terkait penyampaian visi misi."Jadi bagi Jokowi tidak perlu takut untuk debat kan sang petahana sudah menjalani roda pemerintahan jadi bisa paham secara eksitensi, esensi dan substansial," katanya, Senin (7/1/2019).

Menurutnya, Presiden pertahana Ir. Jokowi Dodo sudah memahami roda pemerintahan di Indonesia. Seharusnya hal itu bisa menjadi kesempatan bagi Joko Widodo untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan dari kebijakan sebelumnya. Pernyataan itu sangat dibenarkan karena Jokowi sudah banyak mengalami berbagai dinamika dan pengalaman dalam menduduki jabatan sebagai presiden selama 5 tahun. Seharusnya, presiden pertahana yang ingin mengajukan diri menjadi capres bisa memahami kebijakan-kebijakan yang selama ini dilaksanakan.

Bagaimana Integritas KPU?

Terkait dengan pembahasan di atas, KPU harusnya bisa mengedepankan integritas dalam mengadakan pelaksanaan pemilu. Sebagai lembaga pemerintah, seharusnya tidak ikut campur dalam menentukan siapa pemenangnya. Hal ini juga menjadi pertanyaan bagi masyarakat, dimana kewibawaan KPU sebagai lembaga independen?

Kewenangan yang diemban harusnya bersifat teknis, yaitu pelaksanaan pemilu. Tentu saja lucu jika pihak penentu pelaksanaan pemilihan pemimpin menentukan siapa pemenangnya. Harusnya, debat capres tetap dilaksanakan dengan memaparkan visi-misi agar masyarakat bisa menilai, siapa pemimpin yang layak dipilih untuk memimpin Indonesia hingga 5 tahun ke depan.

Benar menurut Chusnul Mar'iyah yang disampaikan dalam Indonesian Lawyers Club (ILC) yang disiarkan di salah satu televisi swasta pada 9 Januari 2019 kemarin. Menurut beliau, yang menentukan sang calon presiden dan calon wakil presiden layak dipilih adalah 250 juta masyarakat Indonesia, bukan pihak tertentu apalagi KPU.

Tentu saja kita sayangkan, dimana keberpihakan KPU ketika membatalkan pelaksanaan debat capres-cawapres hanya karena masalah bahasa atau retorika? Bukankah dalam debat, hal itu biasa terjadi.

Ingat, masyarakat yang menentukan siapa yang layak maju memimpin negara. Harusnya, jika merenungi hal itu, KPU memberikan kesempatan bagi pasangan calon untuk menyampaikan visi-misi tanpa mencampuri urusan salah satu calon. Biarlah masyarakat menentukan siapa yang berhak menang.[MO/RE]

Posting Komentar