Oleh : Sunarti

Mediaoposisi.com- Tahun politik, begitu elit sebutan tahun 2019. Sebagaimana sebutannya, tahun ini adalah tahun diadakannya pemilu secara serempak. Pemilihan Presiden hingga DPRD.
Berita hangat mulai menyebar ke seluruh penjuru negeri, terutama tentang diperbolehkannya penyandang disabilitas dan gangguan jiwa, memiliki hak yang sama dalam pemilu nanti.

Sebagaimana diberitakan suara.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum Ilham Saputra mengaku adanya aturan penyandang disabilitas mental bisa ikut mencoblos di Pemilu pada 2019 merujuk kepada putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam putusan MK bernomor 135/PUU-XIII/2015, warga yang mengidap gangguan jiwa bisa menggunakan hak pilihnya dengan syarat khusus.

Sungguh fakta yang membuat sesak di dada, bagi orang yang mau berfikir. Suara orang waras, cendekiawan, ilmuan, bahkan para ulama disamakan dengan suara otang tidak waras/gila. Inilah fakta bahwa pada hakekatnya sistem demokrasi menyamakan orang waras dengan orang gila.
Dengan alasan, orang yang menyandang disabilitas mental maupun yang mengalami gangguan jiwa memiliki hak yang sama untuk mencoblos dalam pemilu. Meskipun dengan syarat khusus dari ahlinya (surat keterangan dari dokter spesialis jiwa).

Hal ini justru menunjukkan bahwa sistem demokrasi menghalalkan segala cara untuk meraih kekuasaan. Kekuasaan adalah segalanya, sehingga ketika meraihnya harus diupayakan melalui berbagai cara. Baik cara itu halal atau haram, semua boleh dilakukan. Termasuk menjadikan orang yang hilang akalnya untuk mendukung keberhasilannya. Ini membuktikan sistem demokrasi adalah sistem yang hanya berorientasi pada kekuasaan saja.

Dengan kejadian ini, sebagai orang yang berakal dan akalnya masih sehat, seharusnya sadar dan melek politik. Bahwa sumber dari kesemrawutan dan segala krisis adalah penerapan sistem demokrasi. Sistem yang jelas sudah rusak dan akan terus merusak. Tidak ada lagi yang bisa diharapkan dari sistem demokrasi untuk kebaikan dan keberkahan hidup. Yang terjadi adalah ketimpangan demi ketimpangan dan kerusakan bertambah kerusakan.

Sistem demokrasi bertentangan dengan sistem Islam. Dalam Islam hanya orang-orang yang berakal sehat yang akan dimintai pertanggung jawaban. Karena jelas ada dalil yang mengkhusukan bagi orang-orang yang diangkat penanya oleh Allah (tidak dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya).

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh ‘Aisyah rodhiyalloohu ‘anhaa, disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda sebagai berikut:
Diangkat(lah) pena dari tiga orang yakni dari orang yang tidur sampai orang tersebut kembali bangun, dan dari anak kecil sampai anak tersebut bermimpi (baligh), dan dari orang yang gila sampai dirinya menjadi berakal kembali

Selain dari ‘Aisyah rodhiyalloohu ‘anhaa, hadits di atas juga diriwayatkan oleh ‘Ali bin Abi Thalib radhiyalloohu ‘anhu. Hadits di atas dapat kita jumpai dalam kitab Sunan Abu Dawud, Sunan at-Tirmidzi, Sunan an-Nasa’i, serta Musnad Ahmad, dan Kitab-Kitab Musnad lainnya
Meski dari masing-masing Imam tersebut ada perbedaan pada lafadznya, namun intinya mengandung kesamaan.

Dari segi kualitas hadits, Imam al-Albani menghukumi masuk kategori shohih.
Demikianlah sistem politik dalam Islam mengaturnya. Tidak disamakan satu suara ulama dengan satu suara orang gila. Hal ini bukan karena diskriminasi atas hak manusia, tapi lebih pada bagaimana Islam mengaturnya.

Bagaimana mungkin jika seseorang yang mengurus dirinya sendiri saja tidak mampu, harus menentukan pilihan dan dimintai pertanggungjawaban? Sementara Allah saja tidak meminta pertanggung kawaban kepada orang-orang yang disebut dalam hadist di atas.

Islam sangat menjaga atas setiap perbuatan manusia, berdasarkan ketaatan kepada Allah SWT. Demikian pula dalam memilih pemimpin yang menentukan nasib rakyat bukanlah hal yang ringan. Ada pertanggungjawaban kelak di akherat. Dan semua berorientasi pada ketaatan dan ditujukan untuk kebaikan umat.[MO/sr]




Posting Komentar