Oleh: Indah Shofiatin 
Alumnus FKM Unair, Penulis Lepas

Mediaoposisi.com-Ada yang sedang menjadi bahan obrolan seru di dunia maya akhir-akhir ini. Banyak yang kecewa karena topik ini, banyak yang tertawa-tawa bahkan ada yang mengurut dada. Topik tersebut tak lain dan tak bukan adalah kebijakan KPU membuat kotak suara untuk pemilu 2019 nanti dari bahan kardus.

Mengenai topik hangat ini, Ketua KPU Arif Budiman memberi klarifikasi dengan mengatakan bahwa kotak suara jenis ini bukan pertama kali dipakai. Sejak 5 tahun lalu sudah digunakan sebagian dan sudah memenuhi syarat. ‘Kardus’ yang ramai dibicarakan itu sebenarnya merupakan karton kedap air. Penggunaan bahan ini sudah diatur di peraturan KPU No. 15 Tahun 2018.  Lebih jauh, ini merupakan langkah penghematan KPU (m.detik.com/14/12/2018).

Meskipun demikian, nyatanya banyak kalangan masyarakat yang menyayangkan keputusan KPU ini. Ada yang khawatir dana pemilu dikorupsi. Ada yang mengkhawatirkan ekonomi negara ini sedang begitu rendah hingga harus berhemat sedemikian.

Ada yang mengkhawatirkan nasib surat suara rakyat di pemilu nanti saat harus melewati medan berat dan hujan deras atau sungai-sungai di pedalaman pulau-pulau di Indonesia. Ada yang menyangsikan asas jujur-adil-rahasia dalam pemilu tetap terjamin bila wadahnya hanya karton, bukan kayu atau aluminium. Banyak pula yang menjadikan topik kardus KPU ini sebagai meme, bahan tertawaan sampai kegelisahan atas nasib demokrasi di negeri ini.

Padahal, belum lekang juga topik seru sebelumnya. Lagi-lagi sumbernya dari KPU, saat badan penyelenggara pemilu demokratis ini memberi aturan bahwa orang gila berhak untuk memilih calon pemimpin bangsa yang mereka kehendaki di pemilu 2019. Saat itu, kehebohan dan kecemasan yang serupa pun menyeruak.

Bagaimana mungkin orang gila yang dalam KUHP pasal 44 ayat 1 dinyatakan bebas dari semua tuntutan hukum dan aturan malah ikut menentukan nasib masa depan Indonesia? Pada saat mereka dituduh menyerang para ulama di berbagai penjuru nusantara sebelumnya saja, mereka dibebaskan dari segala risiko tuntutan hukum karena faktor kegilaan tersebut! Bagaimana bisa rakyat yang gila sama-sama berandil menentukan calon pemimpin negara seperti halnya rakyat yang waras? Apa mungkin aturan ini tidak akan mengarahkan curangnya hasil pemilu? Lebih jauh, apakah proses demokrasi di Indonesia masih sehat?

Justru tidak mengherankan. Inilah wajah demokrasi. Di mana slogan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat menjadi wajah manis dari karakternya yang sebenarnya. Dalam demokrasi, aturan harus dibuat oleh manusia sendiri, oleh rakyat. Suara Tuhan dianggap null, perusak kemajemukan manusia dan penghalang manusia dari mencapai kemajuan dan kemodernan.

Maka ketika ada yang menyuarakan Islam politik dengan menjadikan wahyu Allah sebagai pengatur kehidupan bernegara, serta merta ide ini ditolak dan dianggap berbahaya. Padahal, suara rakyat yang menjadi daulat hukum demokrasi sendiri masih penuh teka-teki. Suara rakyat yang mana? Rakyat miskin? Rakyat yang lemah dan hanya dibebani pajak yang kian bertambah aneka dan jumlah? Atau rakyat yang punya kuasa uang dan berdiri di belakang para penguasa?

Inilah wajah demokrasi. Karena manusia bebas menentukan benar dan salah sendiri, aturan dibuat berdasarkan kepentingan siapa yang ingin diraih. Kepentingan rakyat kebanyakan atau rakyat dengan uang banyak? Kita bisa menjawab sendiri kepentingan mana yang difasilitasi oleh penguasa dan sesulit apa rakyat sederhana harus memperjuangkan nasib hidupnya sendiri-sendiri.

Maka berbagai aturan yang muncul juga tak lepas dari menguntungkan satu pihak kuat dan menekan rakyat banyak. Tak lepas pula, begitulah aturan pemilu yang dicanangkan untuk menjaga pesta demokrasi yang akan berlangsung: menguntungkan satu pihak, mengabaikan rakyat banyak. Dari suara orang gila hingga kotak suara pemilu sekuat baja, prinsip tersebut terus melekat. Pihak mana yang diuntungkan, biar fakta yang nanti berbicara.

Semua yang ditutupi telah diketahui oleh Allah Yang Maha Mengetahui dan Maha Kuasa untuk membuka semua tabir kesalahan pemerintahan zalim ini.

Inilah wajah demokrasi. Baik di negeri muslim mayoritas terbesar di dunia ini maupun di negeri-negeri penganut demokrasi yang lain di seluruh dunia. Kita hanya perlu membuka mata dan melapangkan hati, mengakui bahwa sistem demokrasi ini bukanlah sistem sempurna tanpa cacat. Justru sebaliknya, dipenuhi dengan berbagai kelemahan dan ketidakbenaran sejak perumusannya.

Sebab manusia yang sering lupa dan banyak salah yang membuatnya sendiri. Ini bukan sistem pemerintahan bermandat wahyu dari Allah Yang Maha Tahu, malah jelas-jelas dimulai dari manusia penuh nafsu yang tak mau hidup terkekang dalam aturan agama yang dipaksakan dan dijadikan alat legislasi pemerintahan. Silakan buka sejarah demokrasi di Barat dan temukan sendiri akar kerusakan sistem buatan manusia ini.

Bila sudah jelas demokrasi bukanlah sistem untuk seluruh rakyat, bagaimana bisa kita tetap menaruh harapan perbaikan nasib kaum beriman darinya? Masih tetap berharap pemilu demokratis tahun depan akan memberi hawa sejuk perubahan yang lebih adil dan memihak rakyat banyak? Bagaimana bisa itu terjadi bila demokrasi sekuler kapitalistik tetap menjadi nyawa kehidupan bernegara dan bermasyarakat?

Kembalilah kepada iman Anda, wahai kaum muslimin seluruh Indonesia! Semua drama parodi dan tragedi politik negeri ini dimulai dari kesalahan kita. Kita yang diam dan rela terus-menerus berpaling dari ayat-ayat Allah dan mengharap pada demokrasi. Kita menyatakan diri beriman tapi mencukupkan iman itu pada kehidupan pribadi.

Biar negara mau mengatur rakyatnya seperti apa, sudahkah kita peduli dengan meneliti benar-salahnya aturan itu dari sudut Al-Qur’an dan Hadis Rasulullah? Kita menyatakan diri beriman, tapi menggantungkan harapan perubahan pada demokrasi yang menolak kehidupan Islam sesuai dengan wahyu Allah?

Bagaimana kita menyatakan diri beriman, bila jalan perubahan yang kita tempuh saja jauh dari apa yang dicontohkan Rasulullah dan para sahabatnya? Bukankah kita yang salah, bila kita merasa cukup kreatif memikirkan semua strategi perubahan bangsa tanpa bercermin, apakah yang demikian sudah benar dalam penilaian Allah yang kita yakini Maha Dahsyat hisab-Nya, sesuai dengan petunjuk Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya?

Inilah narasi yang harus menjadi evaluasi setiap mereka yang mengaku beriman dan peduli pada negeri. Dengan demikian, kita akan berada pada satu titik: beriman bahwa harapan perbaikan negeri ini hanya akan menjadi nyata bila kita kembali pada seluruh syariat-Nya, Islam yang sempurna tanpa cela.

Hanya bila Islam menjadi rujukan solusi untuk seluruh masalah negeri ini –dari politik pemerintahan hingga urusan pribadi rakyat biasa– negeri ini akan menjadi negeri penuh kedamaian dan keadilan, dalam semangat iman untuk takwa pada seluruh aturan-Nya.

Inilah wajah Khilafah Islam, sistem politik yang merupakan mekanisme Allah untuk menjadikan negeri-negeri manusia kembali kepada kebaikan dengan penerapan Islam di dalam negeri dan didakwahkan keluar negeri. Inilah harapan kita, manusia beriman, yang mau kembali kepada keridhoan-Nya dan kebarokahan hidup di dunia. Bila kita mau berpikir dengan iman yang sama, perjuangan penerapan Islam kaffah ini akan menjelma menjadi cita-cita dan harapan nyata seluruh rakyat negeri ini. Karena iman kita kepada Allah sama. Karena harapan kita akan perbaikan negeri ini dimulai dari titik yang sama. Iman dalam dada kita.[MO/an]

Posting Komentar