Oleh: Nila Indarwati 
(Lingkar Studi Perempuan dan Peradaban)

Mediaoposisi.com-Lagi, Uyghur kembali menjerit. Bukan terselesaikan permasalahan etnis ini justru semakin menjadi. Negeri - negeri muslim tak banyak melakukan aksi nyata. Semisal Indonesia,  untuk sekadar memberikan pernyataan pun tak ada. Media pun tak begitu antusias memberitakan apa yang terjadi pada mereka.

Penindasan atas etnis muslim Uyghur bukan pertama kali ini terjadi. Namun hal ini sudah terjadi sejak tahun 1949 dimana Cina menjalankan operasi militer  sistematis untuk membersihkan 15 juta etnis Muslim Uyghur di Xinjiang. Dan kekejiaan oleh Cina ini bertambah parah sejak adanya kejadian 911 tentang war on terrorism. Mengatasnamakan perang melawan terorisme, Cina mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap etnis Muslim Uyghur di Xinjiang.

Dengan kekuatan Negara, Cina melarang syiar Islam di wilayah Xinjiang. Selain itu, mereka juga memaksa etnis Muslim Uyghur untuk keluar dari agama Islam (murtad, red). Cina telah bertindak represif terhadap etnis Muslim Uyghur.  Narasi Hak Asasi Manusia hanya teori basa basi.  Sekian banyak pelanggaran Hak Asasi Manusia menimpa kaum muslim minoritas. Namun,  dunia kembali mendiamkan negara pelanggara Hak Asasi Manusia seperti Cina.

Sebuah panel HAM PBB melaporkan bahwa hampir 1,1 juta Muslim Uyghur ditahan di kamp-kamp konsentrasi di Xinjiang—wilayah otonomi di Cina barat, yang menampung sekitar 11 juta warga Uyghur. Sedangkan menurut, Gay McDougall—yang duduk di Komite PBB tentang Penghapusan Diskriminasi Rasial—mengklaim bahwa populasi yang dipenjara bisa mencapai dua juta jiwa. Diluar perkiraan tersebut, nyatanya jumlah Muslim Uyghur yang ditangkap, direnggut dari keluarga dan hidup mereka, dan dipenjarakan di kamp-kamp konsentrasi—tanpa alasan lain selain menjadi Uyghur dan Muslim—meningkat setiap harinya.

Muslim Uyghur yang Terasingkan
Etnis Muslim Uyghur di Xinjiang merupakan bagian dari klan Turki yang hidup di Asia Tengah. Dimana daerahnya disebut dengan Uyghuristan atau Turkistan Timur.

Menurut sejarah, bangsa Uyghur merdeka telah tinggal di Uyghuristan lebih dari 2.000 tahun. Tapi Cina mengklaim daerah itu warisan sejarahnya, dan oleh karenanya tak dapat dipisahkan dari Cina. Orang Uyghur percaya, fakta sejarah menunjukkan klaim Cina tidak berdasar dan sengaja menginterpretasikan sejarah secara salah, untuk kepentingan ekspansi wilayahnya.

Uyghuristan merupakan tanah subur 1.500 mil dari Beijing, dengan luas 1.6 juta km2 - hampir 1/6 wilayah Cina. Dan Xinjiang adalah provinsi terbesar di Cina. Di sebelah Utara, tanah Uyghur berbatasan dengan Kazakstan; Mongolia di Timur Laut; Kirghiztan dan Tajikistan di Barat Laut; dan dengan Afghanistan-Pakistan di Barat Daya.

Keturunan-keturunan klan Turki di Asia Tengah memiliki asal, bahasa, tradisi dan kebudayaan dan agama yang sama. Tahun 1924, rezim Bolshevik Rusia, Joseph Stalin, membagi klan Turki ini menjadi Uyghur, Kazakh, Lyrgyz, Ubzek, Turkmen, Bashkir dan Tatar (dalam konferensi etnik dan pembagian negara di Tashkent, Uzbekistan).

Jika ditilik lebih mendalam, apa yang terjadi antara etnis muslim Uyghur dan pemerintah Cina sejatinya berkaitan dengan ideologi, kekuasaan, dan sumber daya alam di wilayah Xinjiang. Uyghur menganggap pemerintah Cina bertanggungjawab atas ketidakadilan ekonomi di Xinjiang yang kaya dan berbagai tindak kekerasan untuk melawan kezaliman pemerintah Cina. Mereka menuntut otonomi politik sebagaimana telah diatur dalam Konstitusi Cina.

Pemerintah Cina menganggap Xinjiang sebagai wilayah ekonomi, politik, dan geostrategis penting. Pemerintah meyakini kontrol pemerintah komunis di wilayah ini sangat penting untuk mencegah minoritas lain memasuki wilayah ini. Disparitas ekonomi dan sosial, stereotip etnis, perjuangan untuk mengendalikan sumber daya alam, kurangnya kebebasan beragama dan budaya, dan kontrol media yang ketat pemerintah Cina merupakan inti dari konflik ini. Kesamaan dan pemisah antara kedua pihak menunjukkan bahwa situasinya jauh lebih buruk daripada yang terlihat.

Dunia Bungkam
Jutaan etnis muslim Uyghur telah menjadi korban. Namun hal itu seolah bukan suatu kejadian besar yang bisa menggemparkan dunia. Sebagaimana dialami oleh negeri-negeri muslim lainnya, seperti Rohingya, Palestina, Suriah dan yang lainnya, dunia memilih diam atau sekadar mengecam tanpa adanya aksi nyata.

Pertanyaannya, kemana suara para pegiat HAM? Terhadap penindasan Uyghur mereka diam seribu bahasa. Hak Asasi yang sering digaugkan seakan mati suri. Tak berlaku jika penindasan itu terjadi pada kaum muslim.

Para ahli mendefinisikan tentang HAM sebagai hak-hak dasar yang dimiliki setiap pribadi manusia sebagai anugerah Tuhan yang dibawa sejak lahir. Sedangkan pengertian HAM menurut PBB adalah hak yang melekat dengan kemanusiaan kita sendiri, yang tanpa hak itu kita mustahil hidup sebagai manusia.

Di dalam pengaturan tentang HAM terbagi menjadi enam poin besar antara lain, hak asasi pribadi, hak asasi ekonomi, hak asasi politik, hak asasi hukum, hak asasi budaya, dan hak asasi peradilan. Salah satu poin di dalam hak asasi pribadi adalah tentang hak kebebasan untuk memilih, memeluk, menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing. Dan dari segi hak asasi hukum, salah satu poinnya diatur hak kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan.

Lantas bagaimana penerapan HAM? Apakah benar setiap muslim mendapatkan hak yang sama jika muslim yang tertindas oleh negaranya? Jika merujuk pada teori HAM, kaum muslim yang menjadi korban pelanggaran HAM patut dibela dan dilindungi haknya. Sebagaimana yang menimpa Rohingya, Palestina, Suriah dan terbaru di Xinjiang.

Namun fakta justru berkebalikan dengan teori. Dan lagi-lagi, HAM tak diberlakukan bila hal itu menimpa kaum muslim. artinya, HAM disuarakan hanya untuk kepentingan tertentu. masihkah memercayai HAM ala Barat yang kerapkali menerapkan standar ganda kepada kaum muslim?[MO/sr]

Posting Komentar