Oleh :  Galang Panggalih

Mediaoposisi.com-Sebuah kasus datang menyeret Habaib Bahar Bin Smith, Setelah lebih dari 12 jam diperiksa polisi, Habib Bahar ditetapkan sebagai tersangka ujaran kebencian. Dia dijerat UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis dan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. Hal ini menjadi bukti adanya larangan untuk mengkritik dan mencela Rezim seperti yang dinyatakan, Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf.

Hasto Kristiyanto mengatakan, status tersangka itu bukan upaya kriminalisasi ulama. Pihak Kepolisian sudah melakukan tugasnya sebagaimana diatur dalam undang-undang.
"Tidak pernah. Namanya ulama, masa dikriminalisasi. Yang namanya upaya untuk menegakkan hukum itu harus berdiri di atas seluruh kepentingan pribadi. Hukum harus ditegakkan dengan prinsip keadilan dan prinsip kemanusiaan itu," ucap Hasto di Jakarta, Jumat (7/12).

Dia menuturkan, seharusnya, siapapun presidennya, adalah presiden Indonesia dan harus dihormati. "Apa yang disampaikan beliau (Habib Bahar) bukan sekadar mencela, mengkritik, tapi kan sudah ujaran kebencian. Sehingga dampaknya yang harus kita lihat," jelas Hasto.

Habib Bahar ditetapkan sebagai tersangka dalam pemeriksaan perdananya di Bareskrim Mabes Polri, Kamis (6/12). Namun, Habib Bahar tak langsung ditahan oleh polisi. "Hasilnya beliau ditetapkan tersangka. Tadi habib sudah duluan karena ada keperluan," kata Kuasa Hukum Habib Bahar, Sugito Atmo Pawiro di Mabes Polri.

Presiden memang harus dihormati tapi dia juga harus memakmurkan rakyat, Namun bila Presiden minta dihormati sedangkan rakyat di lupakan maka sudah sepatutnya Rezim di gulingkan.

Dalam kasus lain, ujaran Ahmad Dhani yang berujung pelaporan pencemaran nama baik ini sempat dilontarkannya dalam video di facebook. Saat itu, Dhani yang hendak mengikuti deklarasi tagar 2019 Ganti Presiden dihadang oleh sejumlah massa Koalisi Bela NKRI. Dalam videonya, Dhani menyebut orang-orang yang menghadangnya idiot.

"Dalam kasus yang berujung pada pelaporan itu, kami sudah memeriksa beberapa ahli bahasa, ahli lain, saksi-saksi juga. Kami telah menetapkan yang bersangkutan (Ahmad Dhani) sebagai tersangka," ujar Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Frans Barung Mangera saat jumpa pers di Mapolda Jatim Jalan Ahmad Yani Surabaya, Kamis (18/10/2018).

Usai mengumpulkan keterangan baik dari Dhani, pelapor, dan saksi ahli, kata barung, pihaknya telah menyimpulkan jika Dhani resmi menjadi tersangka.

Ada pula laporan kasus lainnya yang menyeret ulama Habaib Rizieq Syihab, Dua lembaga, yakni Student Peace Institute dan Rumah Pelita (forum mahasiswa-pemuda lintas agama), melaporkan Habib Rizieq dengan tuduhan menyebarkan kebencian bernuansa suku, agama, ras, dan antargolongan, sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP dan Pasal 28 ayat 2 juncto Pasal 45 ayat 2 UU ITE.

UU yang di buat pemerintah dapat dilihat jelas hanya untuk melindung dirinya, para kapitalis dan para antek peliharaan istana saja. Hal ini sangat mudah terindra, mereka yang anti-islam di lingkungan Pro-Rezim sangat terawat. Sedangkan para pendakwah yang tak sepaham Rezim dikucilkan, ditempeli label Radikal.[MO/ge]

Posting Komentar