Oleh: Lintang Cahya Sasmita
(Kepala Divisi Kajian Kebijakan Kampus BEM FP UNS 2018)

Mediaoposisi.com- Pada 28 Oktober 2018 yang bertepatan dengan hari sumpah pemuda, Menristekdikti menerbitkan peraturan tentang Pembinaan Ideologi Bangsa dalam Kegiatan Kemahasiswaan di lingkungan kampus. Pengaturan ini tertuang dalam Permenristekdikti 55 Tahun 2018 yang dilatarbelakangi oleh upaya meminimalisir pemahaman radikalisme dan intoleransi di lingkungan perguruan tinggi.

Sebagai realisasi dan luaran dari Peraturan ini ialah pembentukan Unit Kegiatan Mahasiswa Pengawal Ideologi Bangsa yang berada di bawah pengawasan pihak kampus. Wacana ini tampaknya perlu untuk ditilik lebih dalam untuk memahami urgensi pembentukan UKM PIB terkait tujuan, sistematika pembentukan, dan ranah geraknya.

Jika ditilik dari tujuan pembentukan UKM PIB yaitu menangkal paham radikal di kampus yang dikhawatirkan akan menggoyahkan persatuan bangsa, maka mari kita tarik lagi makna Radikal secara umum. Menurut KBBI arti kata Radikal ialah secara mendasar (sampai kepada hal yang prinsip); sedangkan Radikalisme dalam KBBI juga disebutkan sebagai:

1. Paham atau aliran yang radikal dalam politik, 2. Paham atau aliran yang menginginkan perubahan social dan politik dengan cara kekerasan atau drastic, 3. Sikap ekstrem dalam aliran politik.

Dilihat dari pengertian umum dari KBBI sendiri kata radikal tidak mencerminkan sesuatu yang buruk. Diksi ini barulah memberikan makna jika disandingkan dengan kata lain yang merepresentasikan pemahaman, contohnya; Komunis-radikal, Kapitalis-radikal, Islam-radikal. Kini yang menjadi polemic adalah paham radikal yang mana yang akan ditangkal oleh upaya pembentukan UKM PIB?

Apakah segala yang radikal adalah buruk dan menggoyahkan eksistensi bangsa? Padahal sesuatu akan terjaga eksistensinya ketika megacu pada prinsip, dimana selalu ada tumpuan dalam merespon setiap gejala social maupun lingkungan. Melihat isu yang kini marak paling banyak mengenai radikalisme ialah isu agama, maka dapat diasumsikan bahwa hal ini adalah upaya menangkal masuknya nilai-nilai agama yang mendasar ke ranah bernegara.

Dari sistematika pembentukan UKM PIB, dikutip dari artikel yang di release ristekdikti.go.id pada 29 Oktober lalu yaitu “Anggota UKM PIB ini berasal dari organisasi kemahasiswaan intra kampus dan organisasi kemahasiswaan ekstra kampus.” Dalam artikel yang sama juga disebutkan “Dengan diterbitkannya Permenristekdikti 55/ 2018, maka organisasi ekstra kampus seperti Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) dan lainnya dapat masuk kampus dan bersinergi dengan organisasi intra kampus di bawah pengawasan pimpinan perguruan tinggi.

Dengan kata lain keberadaan UKM PIB nantinya juga melegalisasi Organisasi Kemasyarakatan Pemuda ekstra kampus untuk beraktifitas di dalam kampus dengan pengawasan kampus. Yang harus diberi mekanisme paten dari keberjalanan UKM ini nantinya ialah kesatuan tujuan dan prioritas gerak dari masing-masing organisasi yang dihimpun dalam UKM PIB, supaya PIB bukan malah dijadikan arena legal bagi setiap organisasi untuk mengunggulkan organisasi asalnya.

Karena menghimpun organisasi intra dan ekstra kampus UKM PIB diharapkan oleh Kemenristekdikti dapat memperkaya sudut pandang mahasiswa di kampus tentang penyikapan isu dan kajian-kajian kebangsaan. Pada kenyataanya ketika lembaga telah disatukan, maka kesatuan pandangan juga sangat dibutuhkan, lalu bagaimana pengayaan sudut pandang akan didapat? Kenyataan kedua ketika legalitas telah dijamin oleh pihak kampus tentu saja ide dan pandangan akan dapat tergantung pula pada kepentingan-kepentingan warga kampus, akan ada indikasi bahwa dengan melegalkan OPK maka ada upaya penyetiran sikap mahasiswa mengikuti kepentingan kampus.

Akibatnya netralitas akan berkembang luas dan pesat nantinya, dan harapan kemenristekdikti harus rela dikubur dalam-dalam sebagai paradoks. Akan lebih bijak ketika kajian-kajian dan diskusi-diskusi kebangsaan dari organisasi manapun diperbolehkan untuk dilaksanakan di lingkungan kampus tanpa menyatukannya dalam satu wadah. Adapun pengawasan hanya dilakukan untuk menangkal pengaruh kepentingan pihak-pihak yang memanfaatkan warga kampus sebagai massa yang dapat mengantarkan pihak tersebut mencapai kepentingan pribadi.

Dari ranah gerak UKM PIB belum ada arahan dari Kemenristekdikti kecuali tujuan pengadaannya. Jika yang diinginkan adalah menangkal paham radikal maka harus ada kesepahaman bahwa paham yang ditangkal adalah memang buruk adanya. Dan penangkalan ini haruslah dengan proses berpikir yang cemerlang, bukan hanya doktrin-doktrin nilai kebangsaan yang dipaksakan ke mahasiswa.

Selain itu juga perlu adanya edukasi mengenai ideologi yang benar dan ideologi yang berbahaya. Memperbanyak mimbar diskusi mengenai bahasan ideologis akan menjadi langkah tepat untuk mewujudkan bangsa yang merdeka dalam berpikir, tentu saja tanpa intervensi pihak manapun. Karena sejatinya sebuah ideology yang benar adalah ide yang dapat diterapkan dalam setiap lini kehidupan sekaligus menentramkan hati, memuaskan akal, dan sesuai dengan fitrah manusia yaitu mengesakan sesuatu.[MO/sr]

Posting Komentar