Oleh :Salsabila Maghfoor
Jurnalis, Pegiat Literasi, Koordinator Pena Langit

Mediaoposisi.com-Menteri Pariwisata menargetkan mampu menjaring lima juta wisatawan mancanegara dari segmen wisata halal pada 2019 atau sekitar 25 persen dari keseluruhan target 20 juta wisman pada 2019.

"Tahun depan ami mentargetkan 5 juta wisatawan halal tourism dunia atau tumbuh 42 persen dari tahun ini sekitar 3,5 juta. Target kunjungan wisman halal tourism itu mencapai 25 persen dari target 20 juta kunjungan wisman," kata Menpar Arief Yahya dalam peluncuran Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) 2019 di Balairung Soesilo Soedarman, Gedung Sapta Pesona, kantor Kementerian Pariwisata (Kemenpar) sebagaimana dikutip dari laman industry.co.id (8/12/18).

Pada kesempatan itu, ia mencanangkan dua target wisata halal pada 2019 yakni mencapai pertumbuhan tinggi (sustainable growth) dan juga berada pada ranking pertama sebagai destinasi pariwisata paling ramah terhadap wisatawan muslim dunia versi Global Muslim Travel Index (GMTI).

Menpar Arief Yahya menjelaskan, pertumbuhan tinggi pariwisata halal Indonesia sangat diperlukan untuk menyakinkan pelaku bisnis terhadap bisnis halal tourism di Tanah Air yang memiliki 3S (size marketnya lebar, sustainable growth-nya tinggi, dan spread labanya besar).

Menanggapi fenomena ini, di kota Malang sendiri secara khusus telah dicanangkan secara serius oleh Pemkot Malang yang terus memacu pertumbuhan pariwisata halal di Malang Raya. Hal ini dilakukan utamanya untuk membidik sasaran wisata mancanegara (wisman) dari kawasan Timur Tengah. Selain wisata heritage yang menjadi andalan, konsep Halal Tourism juga dinilai bisa menjadi alternatif yang bisa dikembangkan di Kota Malang.

Wali Kota Malang, Sutiaji menjelaskan bahwa sebenarnya dua tahun lalu kota Malang sempat mendeklarasikan halal tourism tersebut. Namun, saat itu kota Malang kalah dengan Lombok. Untuk itu, kali ini dirinya ingin kembali mengembangkan konsep tersebut di kota Malang.
Topeng Berbulu Domba.

Bukan main, pariwisata merupakan sector yang menggiurkan untuk dikembangkan seiring dengan diharapkannya penjaminan dinamisasi ekonomi melalui pariwisata ini. Sebab sudah bukan rahasia lagi, stagnasi ekonomi ala Kapitalis di dunia saat ini memanglah mengkhawatirkan. Sektor pariwisata dianggap sebagai pendorong ekonomi paling cepat, mudah dan berkelanjutan serta memberikan efek domino yang dahsyat dan sangat signifikan.

Sekilas memang apa yang nampak di pelupuk kita terlihat begitu menggiurkan. Namun benarkah realitanya akan jadi semenarik itu?

Bila kita telusuri, ternyata pariwisata merupakan pengarusan dari ideologi Kapitalisme dimana pengarusannya hanyalah akan membuat kita teralihkan dari cara pandang terhadap kehidupan menjadi hanya semata untuk berburu kesenangan. Terlebih lagi, proyek pariwisata ini ternyata tengah dan akan terus diaruskan dengan megaproyek KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) dan UNESCO Global Geopark (UGG).

Pada intinya, keduanya merupakan jaringan untuk memandu kerja area local agar sesuai standar dan konten Barat. Termasuk didalamnya berkenaan dengan gaya hidup (lifestyle) yang semakin mengokohkan nilai universal dan kebebasan ala Barat. Ini tentu berbahaya bagi kaum muslimin pada khususnya. Sebab, apa yang diaruskan itu tentulah menyimpang dari prinsip yang diajarkan secara detail dalam Islam.

Patut diwaspadai bahwa mudharat pengarusan pariwisata nyatanya lebih besar dibandingkan dengan keberkahan materi yang senantiasa digembar-gemborkan. Misal, praktik prostitusi yang semakin merajalela. Selain itu, berkembangnya tindak kejahatan yang semakin beraneka ragam. Ada pula kasus sengketa dan pemiskinan karena persoalan kepemilikan lahan. Misal, apa yang terdapat di Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) sejak 1997 mengklaim tanah seluas 40.000 hektar dusun Jurang Koak. Akibatnya masyarakat adat tidak dapat lagi beraktivitas, mengelola lahan serta melestarikan wilayah adat yang berada di kawasan hutan tersebut (agraria.com).

Namun bagaimanapun juga, pengarusan kehidupan ala Kapitalistik sebagaimana hari ini membuat banyak masyarakat sulit untuk tidak memandang segala sesuatu berdasar kebermanfaatan materi apa yang akan didapat.

Padahal dalam Islam, segala sesuatu mestilah ditakar sebagaimana hukum syara’ memandang. Segala upaya diatas tadi memang akan menjebak para negara berkembang untuk semakin tenggelam dalam jurang jebakan demi memuaskan kepentingan para pemuja kepentingan yakni Barat. Harus terus ada yang menyadarkan masyarakat dan pemerintah pada khususnya, bahwa saat ini tengah ada upaya pemanfaatan potensi negeri yang berbahaya bagi masa depan generasi.[MO/an]



Posting Komentar