Oleh : Ayu Mela Yulianti, SPt.
Pemerhati Masalah Sosial

Mediaoposisi.com-Standar Ganda Toleransi versi Setara Institute, Setara Institute merilis hasil penelitian yang mengukur soal promosi dan praktek toleransi di 94 kota di Indonesia pada tahun 2018.
Laporan Indeks Kota Toleran (IKT) Tahun 2018 tersebut mencatat bahwa DKI Jakarta dan wilayah sekitarnya, seperti Bogor dan Depok, masuk dalam daftar 10 kota dengan skor toleransi terendah.
Pada penelitian ini, terdapat empat variabel yang diukur, yaitu regulasi pemerintah kota, tindakan pemerintah, regulasi sosial, dan demografi agama.

Bantu Azzam membangun media Por-Islam

Variabel regulasi pemerintah kota terdiri dari dua indikator, yaitu rencana pembangunan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan kebijakan diskriminatif.
Sementara itu, indikator dalam variabel tindakan pemerintah terdiri dari pernyataan dan tindakan nyata dari pejabat kunci terkait peristiwa intoleransi.
Berikutnya, variabel regulasi sosial memiliki indikator seperti peristiwa intolerasi dan dinamika masyarakat sipil terkait peristiwa intoleransi.

Variabel terakhir, demografi agama, memiliki indikator yang terdiri dari heterogenitas keagamaan penduduk dan inklusi sosial keagamaan.
Halili menjelaskan, nilai yang diperoleh Jakarta rendah pada variabel tindakan pemerintah dan regulasi sosial.

Untuk menjamin validitas data, Setara Institute menggunakan dua teknik, yaitu teknik triangulasi sumber dan pertemuan dengan para ahli.
Istilah toleransi seperti yang dipaparkan diatas, sebetulnya terkait dengan dari sudut mana manusia memandangnya. Dan yang paling tepat dalam memandang istilah toleransi ini adalah pandangan berdasarkan ideologi yang dianut oleh pemandangnya.

Ayo Sukseskan Campaign Kibarkan 1 Juta Bendera Tauhid Di Bumi

Toleransi itu sendiri berarti menghargai pendapat dan/atau pemikiran orang lain yang berbeda dengan kita, serta saling tolong-menolong untuk kemanusiaan tanpa memandang suku/ ras/ agama/ kepercayaannya.  Kebalikan dari sikap toleransi disebut pula sebagai intoleransi.
Jika kejadian intoleransi yang menyebabkan Kota Jakarta berada dalam kategori kota intoleransi,  yang terjadi di Jakarta, yang dimaksud adalah banyak terjadi demo-demo yang dilakukan umat Islam kepada pemerintah.

Sebetulnya peristiwa demonya adalah sesuatu hal yang wajar, mengingat Jakarta adalah ibukota negara, yang disitu  ada istana kenegaraan yang khalayak umum mengetahui jika pemimpin tinggal didalamnya. Walaupun pada faktanya, pemimpin tidak selalu berada didalam istana. Akan tetapi melabelkan demo umat Islam di Jakarta dengan label intoleransi, ini adalah tidak wajar, lebih tepatnya tidak adil.

Jika ukuran toleransi dan intoleransi diterjemahkan sebagai banyaknya demo menuntut diterapkannya syariat Islam secara formal sebagai solusi atas seluruh permasalahan umat manusia, ini juga tidak wajar. Salah dalam memaknai kata toleransi.
Tersebab, syariat Islam ini adalah seperangkat aturan kehidupan, bukan pemaksaan masuk kedalam agama Islam. Syariat Islam ini tata aturan kehidupan, bukan agama ritual seperti agama Nasrani atau Yahudi.

Maka seharusnya kata toleransi ini harus bisa didudukan secara wajar dan setara dengan output yang dihasilkan dari perilaku masyarakat. Apakah peristiwa demo umat Islam menghasilkan kekacauan dimasyarakat semisal pembakaran rumah ibadah, perusakan fasilitas umum atau tidak.
Tersebab, Islam sendiri sudah memiliki contoh konkrit dalam praktek toleransi, yaitu justru ada dalam masyarakat Islam yang dibangun oleh Rasulullah Muhammad SAW. 

Saat masyarakat diatur dengan syariat Islam, sehingga syariat Islam mampu mengatur kehidupan beragama dengan sangat baik, sehingga masyarakat beda agama bisa hidup saling berdampingan dan damai. Masyarakat beda suku dan kebiasaan bisa hidup berdampingan damai dengan baik. Masyarakat beda bangsa dan batas teritorial dapat hidup berdampingan dengan baik. Semua itu terjadi, justru ketika masyarakat hidupnya diatur dengan Syariat Islam oleh Rasulullah Muhammad SAW.   Ini fakta sejarah yang tidak bisa dihapus oleh siapapun.

Sedangkan saat ini, sudah jamak diketahui bahwa, peristiwa intoleransi justru  terjadi diwilayah-wilayah minoritas muslim. Intimidasi banyak dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab terhadap umat Islam, saat berada dalam posisi minoritas.  Kasus mesjid dibakar, itu adalah contoh konkrit intoleransi, karena membakar tempat ibadah adalah makar dan harus masuk dalam kategori peristiwa intoleransi.

Lain halnya dengan peristiwa reuni akbar 212, ini bukanlah kasus intoleransi, karena tidak ada satupun tempat ibadah yang dirusak, apalagi fasilitas umum. Semua terjaga dengan baik.
Jadi jika Jakarta dikatakan adalah kota intoleran, tentulah patut dipertanyakan. Jika maksud dari tindakan pemerintah dan regulasi sosial yang dinilai, memiliki nilai yang sangat kecil, berdasarkan triangulasi sumber dan pendapat para ahli. Maka patutlah pula dipertanyakan sumber data dan ahli yang dipakainya ?.

Karena tak ada satupun peristiwa terkait demo yang dilakukan oleh umat Islam di Jakarta yang bisa menyebabkan pemerintah  dalam hal ini pemerintah Kota Jakarta mengeluarkan tindakan yang menyalahi prinsip demokrasi yang diagungkan oleh pemerintah itu sendiri. 

Kecuali jika misalkan peristiwa  reuni akbar alumni 212 di Jakarta beberapa waktu silam sampai membakar tempat ibadah, nah ini baru bisa dikategorikan sebagai tindakan intoleransi yang bisa melegalkan pemerintah mengeluarkan suatu bentuk tindakan pencegahan dan antisipasi. Akan tetapi faktanya, reuni akbar alumni 212 yang dimotori umat Islam berlangsung damai, tertib dan menginspirasi kebaikan bagi pendemo yang lain. Jangankan merusak tempat ibadah, bahkan satupun rumput tak ada yang terinjak. Semua selamat, tertib tak diganggu.

Artinya jika toleransi dan intoleransi hanya dikaitkan dengan aktivitas umat islam, apakah terkait dengan aktivitas ibadahnya ataupun aktivitas sosialnya, sungguh ini adalah bentuk ketidakadilan.
Akan tetapi ketidakadilan yang selalu disisipkan kepada Islam dan umatnya, sungguh sangat dimaklumi oleh umat Islam hari ini,  tersebab sistem hidup saat ini yang diterapkan untuk mengatur kehidupan umat manusia adalah sistem hidup sekuler kapitalis yang memang dari lahirnya sudah bertentangan dengan sistem hidup Islam.

Karenanya, wajar saja, jika saat ini, sedamai-damainya demo yang dilakukan oleh umat Islam selalu akan dikorek sisi negatifnya dan selalu ada upaya untuk mengkriminalisasinya dan menarik ke arah intoleransi. Karena memang sistem sekuler kapitalis selalu akan berbenturan dengan sistem Islam. Juga sistem sekuler kapitalis selalu membenci Islam dan umatnya.

Maka bersabarlah wahai umat Islam, jikalau selalu dikatakan intoleransi, karena Islam tidak akan pernah bisa  memenuhi keinginan sistem sekuler kapitalis yang bekerja berdasarkan uang, keuntungan dan pesanan, bahkan dalam tingkat survei sekalipun.[MO/ge]

Posting Komentar