Oleh: Nurhayati
(Aktivis Dakwah Kampus)

Mediaoposisi.com-Kementerian dalam negeri bekerjasama dengan Setara Institute melakukan Kajian Indeks Kota Toleran (IKT) tahun 2018 terhadap 94 kota di Indonesia untuk mengukur nilai toleransi. Kajian ini dilakukan dalam rangka memberikan penghargaan kepada kota-kota yang dinobatkan memiliki nilai toleransi tertinggi. Pemerintah berharap penghargaan tersebut bisa menjadi contoh bagi kota-kota yang memiliki nilai toleransi rendah.

Klasifikasi kota toleran-intoleran yang dilakukan pemerintah berstandar pada kesetaraan yang berarti toleransi tidak memandang suku, agama maupun etnis. Dikatakan toleran ketika rakyat mau menerima segala perbedaan serta tidak menjadikan perbedaan sebagai tolak ukur di tengah masyarakat. Karenanya kota seperti Jakarta, Bogor, maupun Depok menempati posisi terendah kota intoleransi dianjurkan mencontohi kota-kota seperti Surabaya maupun Makassar yang nilai toleransinya tinggi.

Sebagaimana yang kita ketahui, agenda akbar seperti seruan Tolak Pemimpin Kafir di tahun 2016 hingga reuni akbar pada tahun 2018, semua dilakukan di jantung ibu kota Indonesia,  yaitu Jakarta. Namun Kota Jakarta diklasifikasikan sebagai kota dengan rasa toleransi paling rendah, bahkan dikatakan hingga tidak memiliki perubahan yang signifikan.

Hal ini menimbulkan pertanyaan besar, apakah berkumpul hingga sepuluh juta umat muslim di Jakarta, banyaknya rangkaian kegiatan keislaman di Jakarta, menjadi salah satu faktor Jakarta disebut sebagai kota yang intoleran? Sebab tolak ukur IKT  mengarah pada pluralisme sehingga menjadikan unsur agama sebagai faktor suatu kota disebut toleran atau intoleran.

Menelaah agenda IKT, kajian ini tampak seperti usaha untuk menjadikan setiap kota menghindari unsur SARA, dalam hal ini yang paling ditekankan adalah penghindaran terhadap unsur agama. Pada pembahasan lebih lanjut, agama yang dimaksud ialah menyasar pada satu  agama besar di Indonesia yaitu Islam. Bagaimana tidak, respon negatif terhadap kelompok/gerakan/organisasi Islam menjadi bukti rezim ini alergi pada hal-hal yang berkaitan dengan Islam.

Toleransi yang dimaksud pemerintah pun beragam, mengikuti kemauan dan kepentingan penguasa. Cenderung sekuler dan akan melabeli ‘intoleran’ bagi siapa saja yang tidak mengikuti kemauan dan tidak sesuai dengan kepentingannya. Dapat dikatakan kajian IKT merupakan upaya ingin menjauhkan umat dari Islam.

Inilah yang terjadi ketika penguasa menganut paham sekulerisme. Agama dipandang sebagai hal yang dapat menghalangi rasa kemanusiaan yang mampu menerima segala perbedaan agama, kepercayaan dan keyakinan. Naluri beragama yang "berlebihan" disebut radikal dan memiliki paham yang berbahaya. Sehingga menurut paham sekulerisme, tidak seharusnya suatu agama menjadi tolak ukur. Harusnya semua agama benar. Karena jika muncul satu agama yang merasa paling benar, akan merusak rasa toleransi.

Berdasarkan hal ini, menurut mereka seharusnya Islam itu agama yang sama dengan agama lainnya. Penganutnya tidak boleh fanatik dan jangan ada campur tangan agama dalam urusan pemerintahan. Sehingga jika semua agama saling berdamai, akan tertiblah tata pemerintahan dan toleransi akan senantiasa terjaga. Sungguh pemahaman yang keliru dengan cara berfikir yang dangkal. Perlu diluruskan bahwa Islam bukan sekedar agama  dan jika menjadikan standar manusia sebagai tolak ukur toleransi, maka akan menempatkan Islam pada pihak bersalah.

Telah jelas Allah firmankan dalam surah Al-Kafirun di ayat terakhir yang berbunyi: “untukmu agamamu, dan untukkulah agamaku” yang bermakna bahwa toleransi itu sampai pada batas membiarkan yang berpaham selain Islam menjalankan ibadah menurut keyakinannya masing-masing. Namun pada perbuatan yang berkenaan dengan kepentingan umum, kebijakan penguasa, semua dikembalikan pada cara-cara pengaturan syariat Islam.

Maka berkenaan dengan suatu urusan pemerintahan, tata cara bernegara, kehidupan sosial, dan segala pengaturan urusan publik semua dikembalikan pada hukum syara’. Jika penguasa mengeluarkan kebijakan yang dzolim misalnya, dan terjadi kemaksiatan di suatu tempat, maka wajib bagi umat muslim untuk mengingatkan, memuhasabahi dan mendakwahi. Ini adalah ajaran Islam. Namun inilah yang menjadi kritik balik terhadap Islam yang kemudian membuat framing umat muslim anti toleransi.

Oleh karena itu, dalam hal toleransi, pembahsannya perlu dikembalikan pada syariat Islam. Dalam Islam telah jelas, mana yang perlu ditolerir, mana yang seharusnya ditindaklanjuti. Sehingga label ‘toleransi’ bukan atas hawa nafsu manusia, namun atas perintah dan larangan Allah. Dengan demikian maksiat akan tetap menjadi perbuatan yang maksiat, sedang aktifitas-aktifitas nahi munkar takkan lagi disebut perbuatan intoleran.[MO/ge]

Posting Komentar