Oleh : Ahmad Sastra

Mediaoposisi.com- Adalah sudah menjadi rahasia umum adanya partai-partai yang kadernya terlibat korupsi dan menjadi tahanan KPK. Bahkan banyak kepala daerah kader 'terbaik' partai yang kini meringkuk di penjara. Meski setiap partai akan berapologi bahwa pelakunya tidaklah representasi partai. Namun sudah jadi rahasia umum juga bahwa partai merupakan lahan basah bagi tumbuhnya pohon korupsi. Politik transaksional adalah menu wajib bagi sarapan partai politik. 

Masih teringat dalam ingatan bangsa ini, kasus mega korupsi KTP - el yang merugikan triliunan uang rakyat menyentak nurani bangsa ini. Sementara ada seorang nenek, karena kemiskinannya, terpaksa harus makan rumput kering. Padahal dia adalah warga negara bangsa ini juga yang berhak mendapatkan kesejahteraan. Demokrasi yang sarat dengan politik transaksional terbukti bemberikan peluang yang sangat luas bagi perilaku korup, apalagi jika dilakukan oleh para pemangku amanah secara bersama-sama.

Jika para pemimpin korupsi uang rakyat dan para penegak hukum menerima gratifikasi, maka ujungnya adalah kesengsaraan rakyat dan kehancuran sebuah negara bangsa. Demokrasi secara genetik membawa sifat kleptokratif. Sebab sejak awal demokrasi telah diidentikkan dengan uang dan kekuasaan. Demokrasi sejak awal telah membudayakan uang haram sebagai alat untuk meraih kekuasaan.

Korupsi para pengemban amanah negeri ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah rakyat. Alih-alih berfikir untuk mensejahterakan rakyatnya, praktek korupsi justru mengambil uang rakyat. Anggaran seperti untuk infrastruktur, KTP, pendidikan, bantuan sosial adalah hak rakyat yang langsung dirasakan. Namun sayang, anggaran itu justru dikorup oleh para oknum pejabat yang berjiwa pengkhianat. 

Pelaku tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme nampaknya belum  kunjung usai mewarnai jagat perpolitikan Indonesia. Bahkan fenomena ini oleh sebagain besar masyarakat Indonesia telah disebut sebagai budaya. Budaya artinya perbuatan yang diulang-ulang karena dianggap telah menjadi kebiasaan.

Bisa jadi sistem demokrasi yang bersifat antroposentris yang meniadakan peran Tuhan telah melahirkan politik kleptokrasi, dimana mencuri uang rakyat dianggap sebagai budaya politik yang dilakukan secara kolektif untuk saling mendukung dan melindungi. Mencuri dan membagi uang dilakukan semudah membalik telapak tangan, tanpa merasa berdosa.   

Kleptonamia adalah sejenis gangguan psikologis ketika seseorang tidak mampu menguasai diri saat muncul keinginan untuk mencuri barang orang lain, meskipun barang itu tak bernilai harganya. Keinginan kuat ini lantas menjadi sebuah kebiasaan mencuri barang orang tanpa merasa sebagai sebuah kesalahan. Kleptomania lebih sering tidak direncanakan, namun merupakan tindakan sesaat saja.

Kleptomania terdiri dari dua kata bentukan, klepto yang artinya mencuri dan mania yang artinya gegemaran atau kecenderungan yang berlebihan. Secara empirik penyakit kleptomania ini bisa menjangkiti manusia sejak usia dini. Demokrasi dengan karakteristik politik padat modal berpotensi kuat membentuk mental kleptomania dari tingkat grassroot hingga pejabat tertinggi.

Dalam sistem demokrasi setiap orang memiliki hak yang sama untuk memperoleh kekuasaan, tanpa ada standar moralitas tertentu. Akibatnya sistem ini telah berubah menjadi ajang akrobat politik bagi hasrat kekuasaan orang-orang yang mampu membeli suara rakyat. Mereka tidak merasa takut, karena mayoritas pelaku demokrasipun melakukan money politic yang sama demi pertarungan meraih singgasana kekuasaan.

Politik transaksional inilah yang kemudian mengkibatkan munculnya praktek korupsi sebagai cara untuk menutupi biaya politik ketika kampanye.  Dari sinilah politik demokrasi menjelma menjadi politik kleptokrasi sarat korupsi.

Secara psikologis, penderita kleptomania akan merasakan ketegangan subyektif sesaat sebelum mencuri, namun akan merasakan rasa puas dan lega setelah berhasil mencuri. Penderita kleptomania sepenuhnya menyadari bahwa perbuatannya adalah sebuah kesalahan, namun dirinya tak mampu mengendalikan dirinya saat hasrat itu muncul. Perasaan sedihpun menghantui seorang kleptomania.

Sebuah penelitian yang dilakukan di Stanford University mengungkapkan bahwa 62, 5 persen penderita kleptomania adalah perempuan, sementara 37,5 persen sisanya adalah laki-laki.

Begitupun dalam politik demokrasi, mayoritas koruptor sangat memahami dan menyadari akan kesalahan perilaku korupnya. Namun dorongan nafsunya melampaui rasionalitas dan kesadarannya. Akan muncul perasaan takut sesaat sebelum korupsi, namun ketika berhasil korupsi, dirinya merasa aman karena toh banyak koleganya yang melakukan hal yang sama. Jika ketahuan, semua juga akan terlibat. Yang tidak mungkin hilang adalah ketakutan spiritualnya, meski tetap bisa terkalahkan oleh nafsunya.

Masih menurut penelitian di Stanford University pada tahun 2011, mayoritas usia orang yang menderita penyakit kejiwaan ini berkisar 45 tahun. Mayoritas kleptomania diderita orang yang telah berkeluarga sebanyak 47,5 persen. Penderita  lajang  sebanyak 27,5 persen dan sisanya 25 persen adalah duda atau janda. Dari sisi pekerjaan, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara pekerja, pengangguran maupun pekerja separuh hari. Ketiganya memiliki peluang mengidap penyakit ini.

Sistem demokrasi yang memberikan peluang lebar untuk melakukan praktek suap demi meraih simpati dan kekuasaan berkontribusi kuat bagi lahirnya kleptokrasi di negeri ini. Bahkan lebih parah, jika para penguasa telah bersepakat untuk merumuskan undang-undang yang hanya menguntungkan mereka sendiri dan justru merugikan rakyat. Hal sangat mudah dilakukan, karena perundang-undangan bisa lahir dari kesepakatan diantara mereka sendiri. Jika diibaratkan, kesepakatan yang lahir dari sekelompok maling akan menghasilkan aturan dan kesepakatan jahat.

Dalam laporan NCBI pada tahun 2011, kleptomania merupakan gangguan kejiwaan yang menjangkiti 6 dari 1000 orang diseluruh dunia. Di Amerika sendiri pengidap penyakit ini sekitar 1,2 juta orang. Kleptomania adalah sejenis gangguan jiwa yang diakibatkan oleh gangguan biologis maupun psikologis. Secara psikologis, penderita kleptomania bisa jadi karena salah asuh, meskipun penyakit ini masih belum ditemukan penyebab utamanya hingga hari ini.

Namun secara spiritual bisa ditemukan faktornya, yakni kurangnya komitmen untuk mengejawantahkan keimanan dan ketaqwaan dalam perilaku seseorang. Keimanan berarti keyakinan dan keterikatan manusia dengan Tuhannya, sementara ketaqwaan komitmen dan konsistensi untuk melaksanakan perintah Tuhan dan menjauhi larangan Tuhan. Iman dan taqwa adalah gabungan antara kesadaran dan realisasi. Secara spiritual, koruptor bisa ditemukan jejaknya. 

Semestinya negeri ini membuang jauh sistem demokrasi yang sarat korupsi dan pengkhianatan kepada rakyat ini. Mestinya negeri ini kembali kepada sistem yang telah Allah tetapkan. Dengan sistem nilai spiritual yang berasal dari Allah, maka politik dimaknai sebagai sebuah amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah, bukan untuk mencari materi.

Kleptokrasi akan terus tumbuh berkembang jika demokrasi sekuler tetap menjadi mazhab politik negeri ini. Bahkan faktanya demokrasi telah berubah menjadi kekuasaan modal kaum kapitalis yang dengan uangnya mampu melakukan apapun. Sudah saatnya ini kita akhiri.

Saatnya negeri ini kembali kepada jalan spiritual Islam yang sarat dengan nilai-nilai kesadaran akan keberadaan Allah sebagai tolok ukur segala aktivitas politik. Dengan politik transendental, maka politik dipandang sebagai bagian dari ibadah dalam upaya mensejahterakan rakyat sejalan dengan hukum dan perundang-undangan Allah. Dalam sejarah peradaban Islam, kondisi ini pernah dipraktekkan oleh Rasulullah yang dikemudian hari mampu mengantarkan kepada masa keemasan peradaban manusia dimana kejujuran, kesejahteraan, keadilan dan keamanan mendominasi kehidupan masyarakatnya.

Masih percaya demokrasi ?. Masih percaya PKI ?. Saatnya tolak demokrasi, tolak PKI.[MO/sr]

Posting Komentar