Oleh : Yuhana Kartika
(Mahasiswi UIN IB Padang)

Mediaoposisi.com- Pemilu semakin hari kian memanas. Masing- masing parpol sangat antusias untuk menyambut pesta demokrasi yang akan diadakan pada tanggal 17 April 2019. Setiap parpol mulai menyibukkan diri  dengan aktivitasnya mengambil dan meyakinkan hati rakyat. Dimulai dengan mempersiapkan diri mejadi yang terbaik di mata masyarakat. Kemudian mereka saling berloma-lomba menarik simpati rakyat.

Disabilitas mental bisa mencoblos tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor II tahun 2018 tentang pemilihan didalam negeri. Keputusan MK ini tentu disambut gembira oleh parpol yang ikut konstestan pemilu, mengingat jumlah disabilitaas mental menurut data KPU sekitar 400 ribu orang. (Kiblat.Net,Jakarta.)

Sebelumnya waketum Partai  Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyakal masuknya orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dalam  daftar pemilihan tetap (DPT). ‘’Dalam pasal 1330 KUH perdata secara jelas diatur jika orang gila tidak cakap untuk melakukan aktivitas hukum dan itu termasuk dalam pemilu,” ujar Sufmi dalam pernyataanya.  Menurut dia  bila orang gila diberi hak pilih, kualitas hasil pemilu akan diragukan. (JawaPos.com)

Yang paling berbahaya, lanjut dia, pemberian hak pilih kepada orang gila membuka peluang  terjadinya manipulasi . “bisa saja orang gila tersebut diarahkan atau diwakili untuk memilih partai atau paslon tertentu,” tambahnya. Sebab, mereka tidak sadar dengan apa yang mereka lakukan.

Menyongsong pemilu 2019 mendatang, ada hal baru yang mewarnai pemilu Indonesia.  Berdasarkan fakta diatas dinyatakan bahwa disabilitas mental juga bisa mencoblos. Secara tidak langsung orang dalam ganguan jiwa (ODGJ) diberi hak untuk ikut memilih dalam pemilu  demokrasi  masa kini.

Segala cara pun dilakukan oleh sekelompok parpol demi untuk mengkokohkan kekuasaan. Guna mendapatkan suara terbanyak. Bahkan sampai suara orang gila pun menjadi sasaran. Sistem hari ini benar-benar telah gila kekuasaan. Terbukti dari melakukan pendataan terhadap orang gila, pertanyaannya sejak kapan orang gila punya hak suara?

Kerusakan dan kesesatan demokrasi  kian jelas terlihat dan bisa dirasakan dampak keburukannya. kebijakan dan berbagai aturan yang dilahirkan dalam sistem hari ini sejatinya hanya untuk membela kepentingan sekelompok orang dan partai tertentu bukan lagi untuk mengurusi nasib rakyatnya.

Lagi lagi kita dikejutkan dengan keputusan aparat penguasa negri ini. Apakah ini wajar? Bisa dibayangkan  bagaimana nasib bangsa ini jika wakil rakyat, apalagi pemimpin negeri ini di pilih orang gila atau yang disebut juga ODGJ. Bagaimana mungkin  oang yang tidak mampu mengurusi masalahnya sendiri, malah diserahi tanggung jawab dalam memilih siapa yang berhak menduduki  kursi wakil rakyat dan pemimpin yang akan memimpin negeri ini selama lima tahun mendatang.

Dalam padangan islam. Ada tiga golongan manusia yang tidak diwajibkan untuk beribadah dan tidak dicatat dosanya. Sebagai mana hadist wirayat ahmad, ibnu majah, tirmidzi dan darimi dari aisyah ra, rasulullah SAW bersabda: pena diangkat dari tiga orang yakni: orang tidur hinga terbangun, orang yang masih kecil hingga ia baligh, dan orang gila hingga ia berakal.

Orang yang tidak berakal dalam sebuah agama, mereka tidak mempunyai keakalan pada standar normal, maka allah SWT membebaskanya dalam beribadah, karena agama diperuntukkan untuk orang yang berakal. Untuk itu dalam prinsip hukum orang gila tidak dapat diminta pertanggung jawaban hukum.

Jika agama saja tidak membebani mereka dengan  tanggung jawab, maka seharusnya kita juga tidak membebeni mereka. Sebab, orang gila itu dianggap kurang berakal. Sedangkan agama islam itu diperuntukan bagi orang yang berakal. Ketika orang gila boleh memilih, maka ini tanda kehancuran negeri ini, karena bukan lagi nalar dan akal sehat yang menentukan pilihan. Ya allah segera akhiri kondisi ini.[MO/sr]

Posting Komentar