Oleh: Dr. Retno Muninggar, S.Pi, M.E.

 Mediaoposisi.com- Agenda RI 4.0 menjadikan negara-negara Barat sangat berkepentingan terhadap pendidikan tinggi dan riset, berikut civitas academica tentunya. Baik sebagai penghasil riset, penghasil tenaga kerja terdidik sekaligus pasar teknologi RI 4.0. Sebab, bila ditelaah secara mendalam RI 4.0 sendiri merupakan agenda yang didesain Barat bagi kesuksesan dan percepatan terwujudnya target-target politik Barat. Khususnya, agenda ekonomi pasar bebas Knowledge Based Economy (KBE). Yang pada agenda KBE ilmu didudukan sebatas faktor produksi untuk pertumbuhan ekonomi dan World Class University sebagai pilarnya.

​Oleh karena itu pengarusan agenda RI 4.0 pada pendidikan tinggi hanyalah demi percepatan pencapaian agenda hegemoni Barat pada pendidikan tinggi dan riset berikut civitas academica, termasuk benchmark (poin) World Class University (WCU). Hal ini terlihat dari rekomendasi Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kemenristekdikti 16-17 Januari di USU-Medan dan press release bertajuk “Kebijakan Kemenristek DikTi Menghadapi Globalisasi Pendidikan dan Revolusi Industri 4.0.” Demikian pula tampak dari empat poin kebijakan baru pendidikan tinggi. Baik Pendidikan Jarak Jauh (PJJ)/kuliah daring, program studi baru, pendidikan vokasi maupun kehadiran perguruan tinggi luar negeri.

Hasilnya, penderasan pengadopsian nilai dan standar Barat pada pendidikan tinggi dan riset. Berupa program World Class Professor (WCP), peningkatan riset dan publikasi berindeks Scopus dan WoS (Web Of Science). Demikian pula peningkatan kolaborasi neoliberal triple/ quadruple helix dan hilirisasi riset. Di samping internasionalisasi berupa program pembukaan perguruan tinggi asing, program Online/Distance learning, pembukaan program studi baru sesuai kebutuhan industri, revitalisasi pendidikan vokasi dan peta riset yang mengacu pada agenda RI 4.0.

Di sisi lain, peningkatan publikasi ilmiah ketika berlangsung di atas peta riset dan arah pemanfaatan yang ditetapkan Barat tidak dapat dimaknai kecuali sebagai bentuk eksploitasi potensi intelektual. Hal ini dipaksakan pemerintah melalui Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor. Hasilnya, peningkatan publikasi ilmiah internasional yang cukup pesat. Per 26 Oktober 2018 mencapai 22.222 publikasi.

Kehadiran teknologi RI 4.0 semakin memperburuk keadaan. Pemanfaatan Internet of Things (IoT), kecerdasan buatan dan big data yang berkelin dan dengan program target publikasi internasional, misalnya.

Mempermudah terbentuknya big data, terkumpulnya data pada scopus. Pangkalan data milik penerbit raksasa Elsevier. Diberitakan pada laman www.elsevier.com, tentang rencana baru antara Elsevier dan Euretos, berupa penggunakan data besar dan pembelajaran mesin sehingga dapat memindai jutaan artikel jurnal dan ratusan database. Selanjutnya akan dihasilkan koneksi berisi saran hipotesa baru bagi para peneliti. Pada gilirannnya, arah dan hasil riset semakin dalam kendali Barat.

Konsep kolaborasi merupakan aspek ideologis yang begitu ditekankan pada agenda RI 4.0. Sebagaimana tampak dari pernyataan Profesor Klaus Schwab di hadapan publik dunia pada World Economic Forum 2016 yang bertajuk “Mastering the Fourth Industrial Revolution”.

Pelaksanaannya dikontrol oleh Global Competiveness Index, yang merupakan ukuran keberhasilan suatu negara menjalankan agenda RI 4.0, khususnya indikator “University-Industry Collaboration in Reasearch & Develompment.” Secara khusus direkomendasikan kemeristekdikti memperbanyak riset grup, pengembangan program peningkatan produktifitas riset, regulasi operasional dan implementasi RIRN 2015-204 dan penyesuaian paradigma Tridharma Perguruan Tinggi dengan era industri 4.0.

​Karenanya tidak heran seiring pengarusan agenda RI 4.0 kolaborasi dengan negara kafir penjajah pada aspek riset, pendidikan tinggi semakin menonjol. Yakni, Amerika Serikat dan negara Eropa seperti Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Belgia, Denmark, Swiss, dan Irlandia. Di samping itu juga dengan Australia dan negara penjajah dari Asia, yakni Jepang dan Cina.

Kontribusi RI 4.0 untuk Negeri dan Umat
​Stephen Groff, Wakil Presiden Asian Development Bank dalam tulisannya bertajuk “Heres How Asia Can Resist The Rise of The Robots” menyatakan, “Pada 2014, Cina hanya memiliki 11 robot per 10.000 karyawan di industri non-otomotif, dan hanya 213 per 10.000 karyawan di lini perakitan otomotif. Itu ratusan kurang dari Jepang, Amerika Serikat atau Jerman.” Revolusi Indistri 4.0 telah nyata meningkatkan nilai pengangguran.

Ancaman jurang kemiskinan yang semakin parah juga dikemukakan. Dinyatakan, “Bukti sejauh ini menunjukan bahwa manfaat perubahan yang akan datang akan terkonsentrasi di kalangan elit yang jumlahnya relatif kecil, sehingga memperburuk kecenderungan saat ini menuju tingkat ketidaksetaraan yang lebih tinggi. Ini adalah poin yang ditekankan oleh bank Swiss UBS dalam sebuah laporan yang diluncurkan di Davos. Akan ada polarisasi angkatan kerja karena pekerjaan dengan keterampilan rendah terus otomatis dan tren ini semakin menyebar ke pekerjaan kelas menengah.

Begitu juga ancaman perbudakan modern, sebagaimana dinyatakan dalam kabar berikut. “Otomatisasi produksi di sektor manufaktur, perikanan dan pertanian di Asia Tenggara berpotensi melahirkan perbudakan modern, menyusul kelangkaan lapangan kerja dan maraknya eksploitasi buruh. Kehadiran teknologi robotik pada sektor manufaktur di Asia Tenggara diyakini akan mendorong perbudakan modern, menyusul ketatnya persaingan untuk mendapat pekerjaan berupah rendah lantaran otomatisasi produksi.”  Kesimpulan tersebut didapat lembaga konsultan Verisk Maplecroft melalui sebuah studi.

​Kondisi buruk  ini semakin diperparah oleh Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau (SPBE) e Government. Yang faktanya adalah penggunaan teknologi informasi pada sistem pemerintahan demokrasi bagi kemudahan terealisasinya fungsi, wewenang dan tanggung jawab pemerintah sesuai pandangan Barat. Berupa regulator yang memuluskan penguasaan korporasi terhadap hajat hidup publik, di samping menfasilitasi dominasi asing baik melalui kolaborasi pemerintah dan korporasi, anggaran berbasis kinerja, privatisasi dan desentralisasi kekuasaan.

E Government pada Kementerian Pertanian berupa digitalisasi sistem pertanian. Sekilas tampak maslahat karena semakin mudah para petani terhubung dengan berbagai korporasi. Namun hakikatnya hanyalah memuluskan agenda hegemoni pada aspek pertanian. Demikian pula Online Submission yang bertujuan mempermudah investor memperoleh berbagai perizinan. Hal yang sama juga dapat disaksikan pada pelaksanaan E-Government pada Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral serta Kementerian Kehutananan dan Lingkungan Hidup.

Semuanya hanyalah memfasilitasi dan mempermudah asing kafir penjajah merampas Sumber Daya Alam berlimpah di negeri ini dan di saat yang bersamaan mempermudah berlangsungnya kapitalisasi hajat hidup pulik terhadap energi dan berbagai sumber daya alam milik umum.
​E-Government pada Kementerian Kesehatan hanyalah mempermudah kapitalisasi hajat kesehatan publik termasuk pelaksanaan program neoliberalisme JKN-UHC.

Sementara penerapan sistem rujukan onlineprogram JKN, semakin memperpanjang daftar penderitaan publik; EGovernment pada Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi pada prinsipnya semakin mempermudah pencapaian agenda hegemoni asing pada aspek pendidikan tinggi dan riset. Khususnya agenda pencapaian WCU dengan berbagai program dan kegiatannya.

Sementara pembelajaran jarak jauh meski dipandang meringankan biaya pendidkan akan tetapi tidak berarti publik mendapatkan haknya berupa pendidikan gratis/murah berkualitas terbaik. Demikian pula ketetapan Kemenristek DikTi tentang Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri Tahun 2019 dengan Ujian Tulis Berbasis Kompoter (UTBK). Semuanya hanya semakin mengukuhkan kapitalisasi pendidikan tinggi.

​Pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, E-Government meski terkesan high-tech, namun menyisakan sejumlah persoalan serius. Program ujian berbasis kompoter misalnya, tidak sedikit orang tua yang terbebani di samping sekolah sendiri. Karena tidak memiliki infrastruktur yang memadai termasuk listrik. Demikian juga keharusan pendaftaran berbasis online. Ujungnya, orang miskin semakin tersisihkan.

Inilah realitas pemanfaatan teknologi RI 4.0 di atas lanskap sistem kehidupan sekuler. Khususnya sistem ekonomi kapitalisme, dan sistem politik demokrasi. Petaka fasad pun mengancam kehidupan. Hal tersebut membuktikan bahwa arah strategi dan kebijakan yang mengacu pada RI 4.0 tidak memberikan kontribusi positif untuk negeri maupun kesejahteraan umat.

Islam Memandang Kemajuan Sains dan Teknologi
​Pada masa keemasan peradaban Islam, sebagian besar teknologi yang berkembang berangkat dari kebutuhan mayoritas rakyat.  Karena itu mayoritas teknologi yang ada dapat disebut tepat guna. Misalnya teknologi pangan. 


Di dunia pertanian muncul Al-Asma’i (740-828 M) yang mengabadikan namanya sebagai ahli hewan ternak dengan bukunya, seperti Kitab tentang Hewan Liar, Kitab tentang Kuda, kitab tentang Domba, dan Ābu Ḥanīfah Āḥmad ibn Dawūd Dīnawarī (828-896), sang pendiri ilmu tumbuh-tumbuhan (botani), yang menulis Kitâb al-nabât dan mendeskripsikan sedikitnya 637 tanaman sejak dari “lahir” hingga matinya.  Dia juga mengkaji aplikasi astronomi dan meteorologi untuk pertanian, seperti soal posisi matahari, angin, hujan, petir, sungai, mata air.  Dia juga mengkaji geografi dalam konteks pertanian, seperti tentang batuan, pasir dan tipe-tipe tanah yang lebih cocok untuk tanaman tertentu.

Pada abad 9/10 M, Abu Bakr Ahmed ibn ‘Ali ibn Qays al-Wahsyiyah (sekitar tahun 904 M) menulis Kitab al-falaha al-nabatiya. Kitab ini mengandung 8 juz yang kelak merevolusi pertanian di dunia, antara lain tentang teknik mencari sumber air, menggalinya,  menaikkannya ke atas hingga meningkatkan kualitasnya.  Di Barat teknik ibn al-Wahsyiyah ini disebut “Nabatean Agriculture”.

Para insinyur Muslim merintis berbagai teknologi terkait dengan air, baik untuk menaikkannya ke sistem irigasi, atau menggunakannya untuk menjalankan mesin giling.   Dengan mesin ini, setiap penggilingan di Baghdad abad 10 sudah mampu menghasilkan 10 ton gandum setiap hari.   Pada 1206 al-Jazari menemukan berbagai variasi mesin air yang bekerja otomatis.  Berbagai elemen mesin buatannya ini tetap aktual hingga sekarang, ketika mesin digerakkan dengan uap atau listrik.

Di Andalusia, pada abad-12, Ibn Al-‘Awwam al Ishbili menulis Kitab al-Filaha yang merupakan sintesa semua ilmu pertanian hingga zamannya, termasuk 585 kultur mikrobiologi, 55 di antaranya tentang pohon buah.  Buku ini sangat berpengaruh di Eropa hingga abad-19. Pada awal abad 13, Abu al-Abbas al-Nabati dari Andalusia mengembangkan metode ilmiah untuk botani, mengantar metode eksperimental dalam menguji, mendeskripsikan, dan mengidentifikasi berbagai materi hidup dan memisahkan laporan observasi yang tidak bisa diverifikasi.

Muridnya Ibnu al-Baitar (wafat 1248) mempublikasikan Kitab al-Jami fi al-Adwiya al-Mufrada, yang merupakan kompilasi botani terbesar selama berabad-abad.  Kitab itu memuat sedikitnya 1400 tanaman yang berbeda, makanan, dan obat, yang 300 di antaranya penemuannya sendiri.  Ibnu al-Baitar juga meneliti anatomi hewan dan merupakan bapak ilmu kedokteran hewan, sampai-sampai istilah Arab untuk ilmu ini menggunakan namanya.

​Kemajuan sains dan teknologi tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan pemimpin Islam saat itu. Para khalifah memberikan perhatian yang sangat besar bagi pengembangan iptek. Selain bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat, kemajuan sains dan teknologi terjadi karena Islam memandang ilmu sebagai hal yang wajib dipelajari oleh umat Islam untuk menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan. Science dan teknologi yang berkembang senantiasa dilandasi oleh akidah Islam dan tidak ada yang menyimpang dari ajarannya.

Pada akhirnya, kemajuan iptek benar-benar sebagai problem solving dan bukan sebagai alat penjajahan. Globalisasi dan kemajuan iptek tidak akan bisa dihindari seiring meningkatnya kemampuan intelektual dan kompleksnya permasalahan yang memerlukan solusi.

Namun dalam Islam, kemajuan iptek bukan untuk mengikuti arahan negara-negara Barat namun dilakukan untuk kesejahateraan umat dan negara. Demikian juga arah strategi pendidikan dalam era RI 4.0 seperti kebijakan “world-class-university”, sudah selayaknya kita tidak perlu ikut-ikutan pada standar yang ditetapkan Barat.  Islam tentu memiliki standar sendiri, seperti apa kualitas manusia yang ingin dicetak oleh sebuah universitas. 

Mereka tidak cuma harus mumpuni secara intelektual, namun juga memiliki kedalaman iman, kepekaan nurani, kesalehan sosial dan keberanian dalam menegakkan amar ma’ruf nahi munkar serta siap mati syahid dalam jihad fii sabilillah.

Lonceng kematian peradaban Barat berbunyi kian nyaring, kehancurannya semakin nyata. Pemanfaatan dan tata kelola teknologi RI 4.0 yang berlangsung di atas pemisahan ilmu dari wahyu semakin mempertontonkan pada dunia kegagalan sistem kufur. Pada saat yang bersamaan suara untuk melanjutkan kehidupan Islam semakin bergema dan kian mendunia. Kesadaran dunia khususnya civitas academica terus menguat bahwa sain dan teknologi hanya akan mencapai puncak kebaikannya dalam sistem kehidupan Islam, Khilafah Islam. Pun demikian dengan kemuliaan dan marwah civitas academica.

Karenanya, akidah Islam haruslah dijadikan kepemimpinan berpikir umat, utamanya civitas academica. Inilah saatnya Khilafah kembali memimpin dunia. Tidak sekadar kebutuhan yang mendesak, kembali pada pangkuan Khilafah adalah mahkota kewajiban bagi kita semua.[MO/sr]



Posting Komentar