Oleh : Lia Ummi'y Ayubi

Mediaoposisi.com-Suasana kampanye Pilpres 2019 telah terlihat hiruk pikuknya. Kampanye ini berlangsung sejak 23 September 2018 berdasarkan jadwal resmi Pemilu 2019. Kampanye akan berakhir menjelang hari pemungutan suara. Dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden telah resmi ditetapkan KPU. Dua pasangan calon yakni nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin dan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pun kian gencar mencari dukungan.

Salah satu basis elektoral yang disasar dua pasangan calon tersebut adalah Pondok-pondok Pesantren. Upaya mendapat dukungan itu dilakukan lewat safari para calon ke pondok pesantren di beberapa daerah, terutama Jawa Tengah. Kedua pasangan calon saling berupaya menarik ulama, kyai dan tentu saja para santrinya di barisan masing-masing.

Pesantren memang menjadi magnet tersendiri bagi mereka yang hendak bertarung dalam kontestasi politik, baik pemilu legislatif ataupun pilpres. Dari sisi jumlah lembaga, angkanya cukup menggiurkan untuk dijadikan incaran lumbung suara.

Seperti yang dikutip dari katadata.com, Berdasarkan data Kementrian Agama, hingga akhir tahun lalu, setidaknya ada 25.938 pesantren yang tercatat di Pangkalan Data Pondok Pesantren. Santri di sana mencapai 3.962.700 orang. Tentu itu jumlah yang sangat besar. Walaupun tidak semuanya telah memiliki hak pilih, namun angka tersebut tak bisa diabaikan. Apalagi relasi pesantren tak sebatas lembaga dengan para santrinya, tetapi juga dengan para wali santri mereka.

Tak hanya itu, potensi jaringan alumni pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia sangatlah kuat. Alumni pesantren memiliki ikatan emosional yang lebih kuat jika dibandingkan jenis lembaga pendidikan lainnya. Sebab, mereka dididik bersama-sama melalui sistem asrama dalam waktu yang cukup lama. Hingga pesantren dan santrinya tidak bisa dipandang sebelah mata lagi. Ini basis massa riil dalam politik.

Tak ada yang salah dengan itu karena inilah sistem demokrasi dimana suara terbanyak lah yang akan menang. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan berusaha menarik simpati para pemilih guna meraup suara sebanyak-banyaknya. Melalui kampanye lah jurus-jurus meraih simpati itu dikeluarkan. Dengan janji-janji semanis madu dan seharum bunga melati. Sayangnya janji-janji itu ternyata hanya dipakai sebagai jurus untuk mencapai tahta yang diinginkannya. Ketika tahta kekuasaan sudah digenggam maka lupalah mereka terhadap apa yang sudah dijanjikan. Dan rakyat pun menjadi korban,termasuk didalamnya para santri. Janji setia penguasa dalam sistem Demokrasi Kapitalis adalah kepada investor, bukan kepada rakyat. Jika pun rakyat diberi janji saat kampanye menjelang pemilu, itu hanya janji palsu. PPHP, Penguasa Pemberi Harapan Palsu.

Ini jelas berbeda dengan Islam. Dalam pandangan Islam para santri dianggap sebagai generasi penerus para ulama. Tentu saja ulama adalah pewaris para nabi,bukan sekedar lumbung suara. Sejatinya kita memang tidak akan pernah bisa menemukan penguasa yang akan memenuhi janjinya kepada rakyat di sistem Demokrasi Kapitalis. Penguasa yang akan memenuhi hak-hak umat dan menepati janjinya kepada rakyat hanya ada pada penguasa muslim yang menerapkan aturan Islam.

Kepala negara atau penguasa dalam Islam adalah seorang yang mewakili rakyat untuk menerapkan aturan Islam, aturan Allah SWT. Bukan aturan manusia yang sangat bias dengan kepentingan. Terlebih hasrat seorang penguasa dalam Islam bukan untuk sekadar menduduki jabatan politik tertinggi. Kedudukan penguasa adalah untuk menunaikan amanah melaksanakan hukum Allah. Hakikat janji dan tanggung jawabnya pun kepada Allah.

Sistem Islam memang menjadikan umat sebagai pemegang kekuasaan, namun umat bukan pemegang kedaulatan. Umat yang menjadi penentu siapa yang berhak memimpin mereka, namun umat tidak berhak memilih dengan aturan apa mereka akan dipimpin.

Siapa pun yang berkuasa dalam sistem Islam bukan untuk melaksanakan kepentingan perorangan, namun untuk melaksanakan hukum-hukum Allah. Hukum Allah lah yang pada akhirnya memberikan garansi, jaminan terpenuhinya kepentingan-kepentingan masyarakat secara hakiki. Firman Allah:

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُون

“Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin.” (Al-Maidah: 50).

Dengan sistem Islam dalam bentuk negara Khilafah, insya Allah segala harapan umat mengenai pelayanan penguasa kepadanya, akan terwujud dengan sempurna. Penguasa dalam sistem Islam bukan pemberi janji palsu,Insya Allah…. Dan santri sebagai generasi penerus ulama yang akan bertugas membimbing umat agar selalu berjalan di atas jalan lurus. Ulama masa depan ini juga bertugas menjaga umat dari tindak kejahatan, pembodohan, dan penyesatan yang dilakukan oleh kaum kafir dan antek-anteknya melalui gagasan, keyakinan, dan sistem hukum yang bertentangan dengan Islam.[MO/an]


Posting Komentar