Oleh: Isnanniah S. Si

Mediaoposisi.com-Rendahnya nilai toleransi di negeri ini masih menjadi persoalan yang belum mendapatkan solusi tuntas. Meskipun propaganda toleransi dan kebebasan beragama kerap kali digaungkan di tengah masyarakat, namun kenyataannya tindak intoleransi masih sering kali terjadi.

Salah satu kota dengan tingkat intoleransi tertinggi adalah kota Jakarta. Pasalnya ibu kota Negara Indonesia ini masih berada dalam kelompok tiga besar Indeks Kota Toleran (IKT) terendah versi Setara Institute tahun 2018 yang dirilis baru-baru ini.

Menurut Direktur Setara Institute Halili, IKT Jakarta sebenarnya membaik jika dibandingkan tahun lalu yang berada di posisi terbawah. Namun dirasa tidak ada gebrakan untuk memperbaikinya. (katadata.co.id)
“Tidak terlalu banyak kemajuan yang kita lihat dari Jakarta, peristiwa intoleransi begitu tinggi”, ujar Halili. (katadata.co.id)

Halili menjelaskan, nilai yang diperoleh Jakarta rendah pada variabel tidakan pemerintah dan regulasi sosial. Ia mengatakan, peristiwa intoleransi di Jakarta tinggi, tetapi tidak ditindaklanjuti dengan tindakan dari pemerintahnya. (kompas.com)

Tidak hanya kota Jakarta, beberapa kota besar di Indonesia masih memiliki nilai toleransi yang rendah. Dilansir dari kompas.com bahwa 10 kota yang memiliki skor toleransi terendah berdasarkan Laporan IKT 2018 versi Setara Institute yaitu Sabang, Medan, Makassar, Bogor, Depok, Padang, Cilegon, Jakarta, Banda Aceh, serta Tanjung Balai.

Jika kita cermati lebih dalam, rendahnya toleransi bukan semata-mata karena kurangnya pengetahuan masyarakat terkait toleransi. Namun, yang sebenarnya terjadi adalah rusaknya sistem dan tata aturan dalam menjamin terwujudnya kehidupan rukun di negeri ini.

Kondisi tersebut tidak bisa dilepaskan dari aqidah sekuler dalam sistem demokrasi kapitalisme yang menjadi poros berjalannya semua aturan serta tatanan kebijakan. Tidak tegasnya pemerintah dalam menerapkan peraturan kehidupan beragama, lemahnya kostitusi, serta ketidakadilan yang didapatkan oleh masyarakat terus memicu berbagai tindakan intoleran.

Dalam sistem sekarang ini, toleransi seolah menjadi semu. Sistem sekuler seolah telah menjamin penuntasan masalah intoleransi, namun faktanya nihil. Lagi pula, seandainya ide toleransi atau kebebasan beragama ini diterapkan, tentu akan berbenturan dengan kepentingan lain.

Hubungan antar pemeluk agama membutuhkan sistem pengaturan yang handal. Seruan toleransi dalam kondisi sistem yang tidak cukup kapabilitasnya dalam mengatur hubungan antar pemeluk agama tidak ada artinya, bahkan hanya akan menyeret kepada persoalan baru.

Islam Mengatur Kerukunan Beragama
Sesungguhnya, islam bukan hanya sebagai agama ritual belaka, melainkan sebuah ideologi yang mampu menjadi arah, pandangan, serta tujuan hidup bermasyarakat dan bernegara. Islam dengan seperangkat fikroh (ide, peraturan) dan thoriqoh (tata cara pelaksanaanya) telah memberikan aturan yang jelas tentang masalah hubungan antar pemeluk agama.

Pertama, islam tidak menafikan adanya keragaman agama. Sistem islam tidak akan memaksa seseorang untuk memeluk agama islam dan meninggalkan agama sebelumnya. Hal ini karena firman Allah SWT:
“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam)...” (TQS. Al-Baqarah [2]: 256)

Itulah yang menjadikan adanya umat muslim dan nonmuslim di dalam Daulah Islam. Meskipun demikian, tetap disampaikan dakwah islam kepada mereka terutama dakwah praktis melalui penerapan syari’ah Islam, sehingga mereka merasakan keagungan dan keluhuran agama Islam.

Kedua, ketika Islam tidak menafikan keragaman, Islam pun memiliki seperangkat aturan untuk mengaturnya. Islam mengajarkan cara hidup berdampingan antar umat beragama. Dalam Daulah Islam, warga negara non-muslim disebut sebagai dzimmi. Di sini, negara wajib menjaga kehormatan, akal, kehidupan, serta harta benda mereka. Mereka pun berhak memperoleh perlakuan yang sama sebagai warga negara daulah.

Rasulullah SAW bahkan pernah bersabda:

“Barangsiapa menyakiti dzimmi, maka aku berperkara dengannya, dan barangsiapa berperkara dengan aku, maka aku akan memperkarakannya di hari kiamat.” (Imam al-Jalil Abu Zahrah, Zuhrat at-Tafasir,1/1.802. Lihat juga: Fath al-Kabir, 6/48; hadits No. 20.038 [hadits hasan])

Ketiga, Islam sangat menjaga batas-batas agar hubungan antar agama tidak mengarah pada runtuhnya bangunan islam. Islam memberi batasan antara kebenaran dan kebatilan, keimanan dan kekufuran, yang ma’ruf dan yang munkar, serta menolak upaya-upaya penyesatan. Dengan demikian, kerukunan antar pemeluk agama tetap terwujud dan tetap berada pada batasan syari’at. Allah SWT berfirman:
“Untukmu agamamu dan untukku agamaku” (TQS. Al-Kafiruun [109]: 6)

Demikianlah hukum-hukum Islam mengatur hubungan dengan warga negara nonmuslim. Negara melakukannya semata-mata karena ketundukan serta bentuk ketakwaan kepada Allah SWT, tidak boleh disertai sikap arogan maupun berlaku sewenang-wenang. Dengan demikian, kehidupan  beragama dalam negara dapat terjalin dengan baik, aman, dan damai. Ini semua hanya akan terwujud dengan ditegakkannya Khilafah yang menerapkan sistem Islam secara menyeluruh dalam wadah daulah (negara).

Posting Komentar