Oleh : Megawati 
(Aliansi Perempuan dan Peradaban) 

Mediaoposisi.com-Wakil Kepala Penerangan Kodam XII/Cendrawasih, Letkol Infantri Dax Sianturi mengatakan personel gabungan TNI-Polri menemukan 15 korban tewas dalam insiden pembantaian oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di proyek jembatan jalur Trans Papua Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua.

Hal itu ia katakan setelah personel gabungan melakukan penyisiran di area Puncak Tabo, Distrik Yigi, Nduga pada Rabu (5/12).

"Hasil penyisiran dan pengejaran aparat gabungan TNI-Polri di Distrik Yigi, 15 orang ditemukan meninggal dunia di area Puncak Tabo," kata Dax dalam keterangan tertulisnya, Rabu (5/12).

(http://www.cnnindonesia.com/nasional/20181205184724-20-351436/tni-polri-temukan-15-korban-tewas-di-lokasi-penembakan-nduga)

Korban tewas di lokasi penembakan di Nduga, bisa dianalisis :

Pertama, Tidak adanya sanksi tegas bagi gerakan separatis (KKB) ini memberikan ruang bagi mereka untuk kembali melakukan tindakan anarkis yang merugikan masyarakat

Kedua, Pemerintah khususnya presiden tidak sigap dalam membaca situasi kemungkinan yang akan terjadi,  tidak membaca dan mempelajari masa lalu bagaimana KKB ini beraksi Pemerintah malah disibukkan dengan persiapan perhelatan pemilu yang beberapa bulan lagi akan dimulai

Ketiga,  Dampak dari Pengerjaan Proyek diserahkan pada swasta akibatnya para pekerja kurang diperhatikan mengingat proyek harus rampung dalam waktu dekat agar nilai proyek bisa dicairkan

Keempat,  Dalam islam segala bentuk gerakan makar harus dimusnahkan karena ini sangat merugikan negara, Maka negara dan rakyat bersinergi untuk menumpas gerakan makar yang dikategorikan sebagai radikalisme bukan menumpas orang-orang yang radikalisme dalam beragama islam seperti yang diartikan rezim hari ini

Kelima,  Dalam  sistem islam khalifah wajib menjamin hak-hak warga negara,  maka penguasa akan mengurusi warga negaranya agar bagaimana bisa sejahtera termasuk dalam pengelolaan SDA yang sejatinya milik warga negara, penguasa tidak akan memberikan kesempatan bagi pada pihak luar/asing untuk mengambil bahkan mengelola SDA yang ada pada negaranya sehingga tidak akan muncul diskriminatif dan rasa terdzolimi pada warga negara yang bisa menimbulkan pemberontakan berujung pada gerakan makar

Oleh sebab itu pemerintah sebagai kekuasaan tertinggi harus secepatnya mengambil langkah jangan hanya berambisi untuk meraih kekuasaan dan jabatan semata tapi tidak bisa menepati janji menyelesaikan permasalahan ditengah masyarakatnya.[MO/sr]

Posting Komentar