Oleh: Sri Nurhayati, S.Pd.I
(Pengisi Keputrian SMAT Krida Nusantara)

Mediaoposisi.com- Kabar tindak korupsi negeri ini tidak pernah sepi dari pemberitaan. Setiap tahun selalu ada kasus-kasus korupsi yang cukup menjadi perhatian publik. Setahun ini banyak tindak korupsi yang cukup mendapat sorotan. Seperti kasus tertangkapnya Bupati Cianjur bulan Desember ini, memunculkan suatu fenomena baru. Setelah tertangkapnya Bupati Ciamjur Irvan Rivano Muchtar, masyarakat Cianjur beramai-ramai mengadakan syukuran di alun-alun Kota Cianjur sebagai tanda kebahagiaan mereka atas tertangkapnya Bupati mereka.

Kasus korupsi yang terjadi tahun ini, bukan hanya kasus Bupati Cianjur ini, sebelumnya sudah terangkap Bupati Bekasi Neneng Hasanah terkait dugaaan suap pengurusan izin proyek pembangun Meikarta.  Kasus ini telah menambah sederet tindak korupsi yang ada di negeri ini. Seperti yang beberapa bulan lalu ramai diberitakan oleh beberapa media terkait korupsi massal yang dilakukan oleh 41 anggota DPRD kota Malang. Kasus korupsi massal yang dilakukan para pejabat ini bukanlah kasus yang pertama kalinya terjadi di negeri ini. Sebelumnya sudah ada kasus-kasus yang lain, seperti pada kasus DPRD Sumatera Utara dengan Gatot Pujo Nugroho, proyek Hambalang, mega proyek e-ktp dan kasus lainnya.

Tindak korupsi yang dilakukan oleh para pejabat atau para petinggi, tidak hanya terjadi di negeri ini saja. Tetapi di berbagai negeri lain pun tindak korupsi ini banyak dilakukan oleh para pejabat Negara atau wakil rakyat mereka. Berbagai cara dilakukan untuk bisa memberantas tindak korupsi ini. Namun sayang tindak korupsi semakin merajalela, bahkan para pelakunya semakin tidak tahu malu lagi saat mereka ditahan. Bukannya berpikir untuk berubah tapi justru berlomba untuk mendapatkan fasilitas mewah di dalam sel tahanan.

Seperti yang ramai  pada bulan Juli lalu saat diberitakan tentang kondisi sel tahanan yang terdapat di salah satu lembaga permasyarakatan (Lapas) yang menjadi tempat para koruptor yang seharusnya membuat para koruptor ini jera dan menyesali perilaku mereka, tapi justru tempat mereka memiliki fasilitas bak hotel bintang lima.

Bahkan, selain dari fasilitas mewah  yang ada dalam sel tahanan, mereka juga bisa keluar-masuk lingkungan tahanan dengan bebas tanpa ada pengawalan. Seperti salah satu koruptor pajak Gayus Tambunan sudah beberapa kali tertangkap kamera sedang pelesiran di berbagai tempat liburan. Ini sungguh ironis orang yang sudah merugikan Negara dan rakyat bisa menikmati kemewahan walaupun mereka ada dalam sel tahanan. 

Hal ini berbanding terbalik dengan rakyat yang mereka harus menghadapi kesulitan hidup. Sepeti kebingungan dengan kenaikan demi kenaikan harga kebutuhan sehari-hari. Mereka harus menelan kekecewaan dan sakit hati dengan menyaksikan para koruptor yang telah merampok uang rakyat justru mereka masih mendapatkan kehidupan mewah dan nyaman walaupun sedang di dalam tahanan.

Demokrasi Mahal Memunculkan Tindak Korupsi
Tindak korupsi yang tidak pernah habis dari pemberitaannya. Sesungguhnya suatu permasalahan besar yang harus menjadi perhatian besar bagi kita semua. Banyaknya kasus korupsi tidak muncul dengan sedirinya. Ada pintu yang membuka lebar tindakan korupsi ini, sehingga terus muncul bak jamur dimusim hujan. Proses pelaksanaan aturan yang diterapkan merupakan pintu yang bisa membuka lebar tindakan korupsi ini. Diterapkannya demokrasi-kapitalis di negeri ini.

Pembiayaan pelaksaan demokrasi yang mahal, menjadi pintu masuk tindak korupsi terjadi. Seperti yang dinyatakan oleh Presiden PKS Sohibul Iman dalam pidatonya di Sentul Internasional Convention Center Bogor, bulan Mei lalu, bahwa pembiayaan partai politik dan pembiayaan kompetensi demokrasi lebih ditanggung kepada partai politik dan para calon, yang ini menyebabkan high cost demokrasi atau demokrasi yang mahal. (www.liputan6.com/news/read/3524027/pks-biaya-demokrasi-di-indonesia-mahal)

Mahal biaya demokrasi bukannya hanya ditanggung oleh partai politik saja, seperti pernyatan presiden PKS, Sohibul Iman di atas. Bahkan Negara harus ikut menanggung ratusan miliyar untuk membiayai kampanye partai politik. Seperti pada pemilu 2018 yang mengalami kenaikan dari Rp. 13,42 miliyar menjadi 124,92 miliyar.

Sehingga tak heran ketika menjelang pemilu, baik pusat atau daerah, selalu dihiasi pemberitaan tentang mahar politik para calon kepada sebuah partai politik. Hal itu adalah secuil yang menunjukkan bahwa demokrasi mahal, karena membuthkan banyak dana utnuk kampanye.

Teringat saat masih di bangku kuliah dulu, saat seorang dosen menceritakan bagaimana beliau yang merupakan pengusaha percetakan juga. Saat pemilu omset bisa mencapai Rp. 1 miliyar hanya untuk mencetak leaflet dan pamplet saja. Beliau menceritakan saat menjelang Pilkada untuk Gubernur Jawa Barat tahun 2008 lalu.

Mahalnya biaya kampanye dan dalam pelaksaanaan demokrasi ini, sedangkan tidak semua calon memiliki modal untuk semua biaya itu. Maka untuk bisa mengikuti proses ini, banyak dari para calon bekerjasama dengan para pemilik modal.

Sehingga tak heran ketika sudah duduk di kursi kekuasaan, banyak dari mereka melakukan tindakan korupsi, karena bukan karena gaji mereka sedikit, tapi mereka mencari uang yang lain untuk mengganti biaya kampanye mereka sebelumnya, atau ketika pun bukan dengan berbentuk uang. Ini mereka bisa lakukan dengan memudahkan izin-izin para penguasa yang sudah menyokong para koruptor ini sebagai balas jasa kepada mereka yang sudah memberikan bantuan kepada mereka saat masa kampanye.

Jauhkan Negeri dari Kubangan Korupsi dan Demokrasi 
Sistem demokrasi yang selalu digembar-gemborkan sebagai pemerintahan yang kedaulatannya ada di tangan rakyat. Sejak awal kelahirannya, kedaulatan dalam demokrasi ada di tangan segilitir rakyat ( bukan di tangan rakyat), yakni di tangan para pemilik modal alias para konglomerat. Mereka dengan mudah bisa mendatangkan keuntungan melalui para koruptor yang ada di kursi kekuasaan. Mahalnya biaya pelaksaan demokrasi menjadi akar dari semua ini.

Apalagi demokrasi adalah ide yang tegak diatasnya akidah pemisahan agama dari kehidupan (sekulerisme). Agama dalam ide ini tidak ada hak untuk turut serta dalam mengatur urusan kehidupan. Karena itu, demokrasi beranggapan bahwa manusia berhak bertindak sesuai kehendak dan keinginannya. Ide dasar ini menjadi dasar lahirnya aturan-aturan atau kebijakan yang ada. Diserahkannya pembuatan aturan dan kebijakan ini membuka lebar melahirkan aturan yang hanya berpihak pada sekelompok orang.

Kekuatan para pemilik modal dalam demokrasi-kapitalis, menjadi faktor yang sangat penting dalam pengambilan keputusan, bukan rakyat secara keseluruhan. Karena merekalah yang membiaya para pengambil kebijakan untuk bisa mencalonkan diri menjadi penguasa.  Karena tak bisa dipungkiri untuk mereka yang mencalonkan menjadi calon penguasa mereka tentunya membutuhkan modal untuk bisa berkampanye.

 Adanya kongkalingkong antara penguasa danpara pemilik modal menjadikan korupsi semakin merajalela dan sulit untuk diberantas. Karena korupsi ini bukan semata-mata karena kesalahan individu saja. Karena faktanya sistem inilah yang menghasilkan individu-individu yang bermasalah. Karena memang pelaksanaan demokrasi yang mahal dan tidak pernah bisa lepas dari yang namanya modal. Sehingga hanya ilusi ketika berharap korupsi bisa hilang dalam demokrasi.

Hanya Islam dan Khilafah yang Menyelamatkan Negeri dari Kubangan Korupsi
Korupsi akan terus berjamur selama demokrasi-kapitalisme di negeri ini terus diterapkan. Sehingga dia akan terus menjadikan rakyat ditimpa kesengsaraan demi kesengsaraan. Berbeda halnya dengan Islam. Perbedaan ini sudah dari dasarnya, dimana dalam demokrasi pengambilan hukum/aturan bersumber dari manusia yang sering katakana denga istilah kedaulatan ditangan rakyat. Sementara Islam, dasar pengambilan hukum/aturan diambil dari aturan Allah pencipta manusia yang mengatahui kelemahan manusia.

Islam telah menetapkan bahwa seluruh hukum dan perundang-undangan yang akan diterapkan harus berlandaskan dalil-dalil syara’. Karena itu penguasa tidak memiliki pilihan lain kecuali mengambil Al-Quran dan Sunnah. Dengan ini kedaulatan benar-benar berada di tangan syariah, bukan di tangan wakil rakyat. Dengan cara ini, Islam mencegah adanya kongkalikong antara penguasa dan kepentingan pemilik modal. Karena pintunya sudah ditutup dari awal. Sehingga tindak korupsi dapat dicegah dari awal.

Tidak hanya itu,  salah satu cara Islam untuk mencegah korupsi, Islam mengatur pemberiaan gaji yang memadai untuk para aparatur Negara, agar mampu memenuhi kebutuhan primer, sekunder hingga tersiernya. Selain itu, dalam pengangkatan aparaturnya, Islam menetapkan syarat adil dan takwa sebagai ketentuan, selain syarat professional. Sehingga mereka memiliki kontrol terhadapa dirinya dalam menjalaskan setiap amanah mereka serta memiliki rasa takut kepada Allah ketika mereka melalaikan atau berbuat dzolim dengan melakukan korupsi.

Selain itu, Islam juga memiliki cara untuk mengetahui apakah mereka melakukan korupsi atau tidak, seperti dengan menetapkan kebijakan perhitungan kekayaan mereka sebelum dan setelah menjabat. Jika terdapat selisih yang tidak wajar, maka Negara akan merampasnya. Serta Islam juga menetapkan hukuman yang keras, seperti dengan publikasi, stigmatisasi, peringan, penyitaan harta, pengasingan, cambuk hingga hukuman mati. Karena korupsi termasuk pada tindakan ta’zir, yaitu kejahatan yang sanksinya diserahkan kepada hasil ijtihad hakim.

Semua aturan di atas diperkuat juga dengan adanya penerapan aturan Islam secara Kaffaah oleh sebuah Negara. Negara ini tak lain adalah Khilafah. Karena Khilafah adalah institusi yang akan menerapkan Islam secara total. Karena Khilafah memiliki otoritas menerapkan peraturan Islam semata. Khilafah sebagai pelindung akan menerapkan aturan yang mampu menjaga dan memberikan kesejahteraan kepada umat. Muslim atau non muslim. Salah satunya dengan penerapan aturan hukum yang tegas untuk mencegah dari adanya pelanggaran terhadap aturan Islam. Yang tidak pandang bulu. Khilafah yang merupakan warisan dari Rasulullah untuk kita kaum muslimin.

Sungguh Islam dan Khilafah adalah solusi untuk semua permasalah umat ini. Penerapan Islam dalam bingkai Khilafah akan membawa umat manusia, muslim ataupun non muslim hidup dalam kegemilangan. Yang sejarah telah mencatat selama 13 abad lamanya Islam dalam bingkai Khilafah mampu menjadi Negara yang diperhitungkan oleh kawan dan lawan.

Oleh karena itu tidak ada alasan untuk tidak menerima Islam dan Khilafah. Karena Khilafah akan menjadi perisai yang akan melindungi kita. Khilafah ala minhaj Nubuwah yang saat ini dinantikan umat yang yakin akan janji Allah dan Rasul-Nya. Negara yang akan menebarkan rahmat bagi semesta alam.. Wallahu a’lam bi sha-shawab.[MO/sr]


Posting Komentar