Oleh : Rengganis Santika

Mediaoposisi.com-Sudah bukan rahasia lagi bahwa negri ini telah kehilangan kedaulatannya hampir diberbagai bidang, terutama dalam bidang ekonomi. Negri yang merdeka 73 tahun silam dan seharusnya menjadi negri yang kaya dan makmur, kini nyaris tak lagi memiliki kedaulatan atas kekayaan alamnya yang melimpah. Berbagai eksplorasi dan eksploitasi barang tambang dan mineral strategis termasuk migas sudah berada dibawah bendera asing.

Bahkan, sumber daya manusia nya pun negri ini tuna daulat, tak berdaya dengan serbuan tenaga asing terutama dari China/Tiongkok.

Bukan hanya tuna daulat atas tanah dan air miliknya sendiri. Negri ini boleh dikatakan sudah terjajah! Dominasi penguasaan ekonomi sudah berada di tangan swasta dan asing. Bukti keterjajahan nampak jelas, dari mulai regulasi atau undang-undang (UU penanaman modal asing, UU minerba dll) tentu semua undang-undang tersebut sangat menguntungkan korporasi para kapitalis terutama asing.

Kemudian freeport mc moran, betapa negara besar ini bisa kalah dengan korporasi asing, divestasi cuma isapan jempol. Paket ekonomi 16 yang baru digulirkan pemerintah, se makin mempertegas dominasi asing ini. Tidakkah pemerintah yang memegang amanah mengayomi rakyat melihat realitas rakyat yang terpuruk?

Tidakkah berfikir dengan memberi ruang bagi asing untuk menguasai 100% dari 54 jenis bidang usaha, akan semakin membuat ekonomi pribumi tersisih. Makna dari semua ini semakin jelas!! Bahwa ekonomi Indonesia terjajah dan dibawah dominasi asing!

Negara sudah kehilangan aset strategis, akhirnya negara untuk menjalankan roda pembangunannya, mau tak mau harus menggenjot pajak . Struktur APBN kita 75% dari pajak. Demi untuk menutup anggaran pendapatannya. Tapi lagi-lagi negara kalah pada korporasi kapitalis, karena justru para merekalah yang sering "diselamatkan" dari jerat pajak!

Negara begitu tega menghisap rakyat kecil dengan pajak, sementara subsidi dicabut, kebutuhan asasi/pokok rakyat dibiarkan mengais sendiri. Kesehatan adalah kebutuhan pokok. Lihatlah BPJS yang makin nampak sebagai bentuk kedzaliman negara atas rakyatnya. Negara angkat tangan dalam tanggung jawab kesehatan rakyatnya. Setelah itupun negara masih berani melirik dan mengambil dana rakyat seperti dana haji dan zakat.

Lantas mengapa negara tak berani memanfaatkan kekayaan alam bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat? Sebagaimana amanat undang-undang dasar? Jangankan meng-eksplorasi, melirikpun negara tak punya kuasa. Sebab hutan, laut, dan mineral perut bumi yang terkandung didalamnya juga barang tambang, sudah di privatisasi.

Jelas semua ini adalah pengkhianatan terhadap hak-hak rakyat, negara telah abai atas tanggung jawabnya. Beban hidup masyarakat kian berat. Kemiskinan, pengangguran, kesenjangan ekonomi masih menjadi PR besar negri zamrud khatulistiwa ini.

Negara dalam paradigma islam adalah perisai atau pelindung bagi rakyatnya. Kelak seorang pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya. Fakta saat ini negara atau rezim telah gagal melindungi rakyatnya. Memimpin sebislamegara sebesar Indonesia memang tidak mudah, begitulah argumen mereka yang sedang berkuasa.

Seharusnya mereka sadar bahwa karena tidak mudah itulah, kita harus berpegang pada zat yang maha mengetahui dan sempurna, Allah maha mengetahui solusi semua problematika manusia. Tidak ada agama yang menyeluruh (kaaffah) mengatur secara rinci dari muliai urusan tidur sampai negara kecuali Islam. Oleh karena seharusnya negara muslim terbesar ini menjadikan syari'at (aturan) islam sebagai rujukan berbangsa bernegara.

Mereka yang menolak, takut, phobi terhadap islam , karena menolak fakta sejarah atau tidak mau tahu dan tidak mencari tahu tentang sejarah sesungguhnya. Mengapa harus memaksakan aturan manusia (kapitalisme demokrasi) yang jelas secara meyakinkan tidak memberi solusi dan keadilan. Sampai kapan kita terus percaya sistem aturan ini? Sampai negri ini hancur? Cuma ada satu pilihan keluar dari penjajahan kapitalis ini...kembali pada islam
#TolakRezimAntiIslam, #TolakRezimgagal, #TolakRezimAntekAsingAseng [MO/ge]

Posting Komentar