Oleh: Mega Cahaya Dewi
(Alumni UII)

Mediaoposisi.com-Memasuki era Revolusi Industri 4.0, teknologi terus berkembang dengan cepat. Babak baru era informasi digital telah dimulai, kemajuan dan kemandirian teknolog semakin penting. Kompenen utama atau karakteristik era RI 4.0, big data, internet of things, cloud computing, dan cognitive computing. Semua karakteristik tersebut bermuara pada terciptanya cyber physical system atau yang dikenal sebagai robotisasi yang mulai banyak digunakan di Industri dan terus merambat secara eksponensial ke berbagai belahan dunia. RI 4.0 ini melahirkan model sistem kapitalisme baru yang berbeda dengan sistem kapitalisme lama.

Dalam RI 4.0, peran teknologi komunikasi dan informasi, khususnya internet dan sosial media menjadi kekuatan determinan yang memengaruhi keseluruhan sistem produksi, manajemen dan governance, tidak hanya di tingkat nasional dan regional, namun juga dalam skala global.

Dengan bergulirnya RI 4.0 ini sangat terlihat sekali berubahnya format kehidupan manusia hari ini. Gambaran riil yang bisa kita lihat salah satunya berupa skema perekonomian dunia hari ini yang banyak diwarnai oleh start up online yang bergerak di berbagai sendi kehidupan. Ada lapak online, ojek-makanan online, hiburan, olehraga, travel dan banyak banget pokoknya. RI 4.0 tidak hanya mengubah industri, namun juga pekerjaan, cara berkomunikasi, berbelanja, bertransaksi, hingga gaya hidup.

Seperti dalam hal bertransaksi muamalah dan bisnis berkembang seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan umat manusia imbas dari percepatan teknologi akibat RI  4.0 di sistem kapitalisme ini memuat nilai-nilai sekuler dalam kasus ini adalah riba. Secara masif tanpa disadari menyasar berbagai kalangan khususnya generasi milenial, yang sangat akrab dengan dunia digital dan di RI 4.0 menawarkan itu semua.

Padahal kita tahu dalam Islam riba adalah haram,  Allah berfirman, Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya" (QS. Al Baqarah [2]: 275).

"Riba adalah setiap tambahan bagi salah satu pihak yang berakad dalam akad pertukaran tanpa ada pengganti, atau riba adalah tambahan  sebagai pengganti dari waktu (tempo).” (Abdul Aziz Al Khayyath, Al Syarikat fi Al Syari’ah Al Islamiyyah wa Al Qanun Al Wadh’i, 2/168).

Perdagangan, dalam bahasa Arab, disebut tijarah, merupakan aktivitas jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. Dalam perdagangan atau jual beli terjadi barter barang dengan barang atau barang dengan uang. Perdagangan ini sebenaranya merupakan kegiatan yang dilakukan manusia sejak awal peradabannya. Sejalan dengan perkembangan manusia, cara dan sarana yang digunakan untuk berdagang pun senantiasa mengalami perkembangan

Ketika model bisnis dan muamalah ini berkembang dalam kehidupan sehari-hari maka perkembangan ini harus di respon dengan tepat dan cermat. Respon yang tepat, tidak hanya terkait dengan aspek manfaat dan mudaratnya, tetapi juga hukum syara’ yang terkait dengan model bisnis mu’amal tersebut. Karena umat Islam mempunyai pandangan hidup yang khas dan berbeda dengan umat lain.

Seperti halnya saat ini banyak transaksi jual beli yang mengharuskan menggunakan  kartu kredit. Dalam transaksi dengan kartu kredit, pihak Bank bertindak sebagai pemberi pinjaman, sedangkan pihak pengguna kartu kredit disebut penerima pinjaman. Antara pemberi dan penerima pinjaman terjadi akad peminjaman (qardh), dengan diserati bunga yang diberikan kepada pemberi pinjaman.

Sebagai aqad qardh seharusnya merupakan bentuk pinjaman dengan pengambalian yang tetap dan sama, baik dari segi jenis maupun nominalnya. Karena itu seharusnya penggunakan kartu kredit yang bertindak sebagai penerima pinjaman tersebut tidak boleh mengembalikan, kecuali dengan jumlah yang sama. Tanpa bunga dan denda. Diterapkannya bunga dan denda dalam syarat qardh, dalam kasus kartu kredit tersebut merusak akad. Maka penggunaan kartu kredit mengadung riba.
Teknologi lain berkembang adalah  layanan delivery makanan dengan ojek secara on-line. layanan pesan-antar (delivery) makanan dengan ojek adalah layanan yang diberikan suatu perusahan ojek on-line untuk membelikan dan mengantarkan pesanan makanan kepada penggunanya. Layanan tersebut melibatkan 3 (tiga) pihak, yaitu pengguna, restoran dan  pihak ojek. Mekanismenya:
(1) pengguna membuka fitur tertentu pada aplikasi ojek on-line sehingga keluar daftar restoran dan rumah makan serta harga makanan;
(2) pengguna memilih menu makanan yang akan dipesan;
(3) pihak ojek membeli makanan dan membayar dulu harganya. Jadi, harga makanan dibayar dulu atau ditalangi dulu oleh pihak ojek;
(4) pihak ojek mengantar makanan kepada pengguna dan pengguna membayar harga makanan secara tunai atau secara kredit melalui layanan kredit dari pihak ojek, yaitu metode pembayaran melalui cara top-up dengan saldo minimal Rp 100 ribu.
Harga yang dibayar pengguna terdiri dari tiga komponen:
(1) harga makanan;
(2) ongkos kurir dan
(3) biaya kirim. Ongkos kurir misal dipatok Rp 25.000 untuk dalam kota (radius 6 km misalnya) dan ada tambahan Rp 4000 per 1 km jika di luar radius 6 km. Sedang ongkos kirim merupakan biaya pemesanan melalui fitur secara on-line yang dipatok sebesar Rp 10 ribu. (www.maxmanroe.com).
Komponen harga di atas pada praktiknya tidak tetap tapi dapat terjadi variasi atau modifikasi. Misalnya, ada perusahaan ojek yang mengenakan ongkos kurir secara flat (sama besarnya tak tergantung jarak), yaitu untuk jarak jauh maupun dekat dikenakan biaya yang sama sebesar Rp 15 ribu (contoh).
Terdapat pula variasi lain, yaitu ada perusahaan ojek yang menarik biaya jasa perantara jual-beli yang dilakukannya antara pengguna dengan restoran. Biaya ini dibayar pengguna langsung kepada perusahaan ojek. Biaya ini di luar biaya ongkos kurir atau ongkos kirim yang dibayar oleh pengguna secara langsung kepada tukang ojek.
Berdasarkan fakta tersebut layanan tersebut secara syariah hukumnya haram. Alasan keharamannya, karena pada layanan tersebut terjadi multi-akad (al ‘uquud al murakkabah) yang menurut pendapat yang kami anggap rajih (kuat), hukumnya haram. Pada kasus ini, multi-akad yang terjadi adalah gabungan akad qardh (talangan) dan ijarah (jasa antar makanan). Gabungan akadnya bisa bertambah, jika perusahaan ojek mengenakan biaya jasa perantara jual-beli, misalkan 15% dari total belanja, yang disebut samsarah dalam fiqih Islam. Dengan demikan, gabungan akadnya menjadi 3 (tiga) akad, yaitu akad qardh (talangan), akad ijarah (jasa antar makanan), dan akad perantara (samsarah). Padahal syariah Islam telah melarang multi-akad berdasarkan hadits Ibnu Mas’ud RA yang berkata,”Nabi SAW telah melarang dua kesepakatan dalam satu kesepakatan (shafqataini fii shafqatin wahidah).” (HR Ahmad, Al Musnad, 1/398). Menurut Imam Taqiyuddin An Nabhani hadits ini telah melarang adanya dua akad dalam satu akad (wujuudu ‘aqdaini fii ‘aqdin wahidin), misalnya menggabungkan dua akad jual-beli menjadi satu akad, atau menggabungkan akad jual-beli dengan akad ijarah menjadi satu akad. (Taqiyuddin An Nabhani, Al Syakhshiyah Al Islamiyah, 2/305).
Larangan multi-akad dalam hadits di atas dapat diterapkan pada jasa delivery makanan via ojek. Karena akad yang terjadi antara pengguna dengan pihak ojek bukan akad tunggal, yaitu akad jasa antar (ijarah), melainkan multi-akad, yaitu gabungan akad qardh (talangan) dan akad ijarah (jasa antar makanan);  atau gabungan tiga akad, yaitu akad qardh (talangan), akad akad ijarah (jasa antar makanan), dan akad perantara jual-beli (samsarah).
Dengan kemudahana tersebut generasi milenial saat ini banyak yang berbondong-bondong menggunakan layanan tersebut tanpa mencari tahu bagaimana status hukumnya. Adapun solusinya untuk layanan ini, menghilangkan multi-akad yang terjadi.
Di antaranya adalah; Pertama, menghilangkan akad pinjaman/talangan (qardh), dengan cara pihak pengguna mentransfer uang dulu ke pihak ojek, lalu pihak ojek membelikan makanan ke restoran dan mengantarkannya ke pengguna. Kedua, pengguna melakukan jual-beli dengan restoran dan mentransfer harganya ke restoran, lalu pihak ojek mengambil dan mengantarkan kepada pengguna.[MO/sr]




Posting Komentar