Oleh: Siti Subaidah
(Pemerhati Lingkungan dan Generasi)

Mediaoposisi.com-Saat-saat pergantian akhir tahun menuju tahun baru akan tiba. Refleksi akhir tahun pun menjadi diskusi yang paling getol di angkat manakala mengingat hal-hal yang telah terjadi selama setahun belakangan.

kitabisa.combelamuslimuighur

Apalagi tahun depan merupakan tahun politik, tahun penuh gejolak dengan akhir pempertahankan rezim atau mengganti rezim. Memang dua option ini saja yang diberikan oleh sistem demokrasi dan suara rakyat menjadi penentunya.

Berkaca dari apa yang telah terjadi selama rezim ini memimpin, maka tak banyak prestasi yang dapat diungkap, malah meninggalkan banyak catatan besar untuk dikoreksi. Sebut saja BPJS, salah satu program pemerintah dalam hal kesehatan yang diawal seolah memberikan angin segar bagi masyarakat utamanya masyarakat miskin.

Dengan dalih subsidi silang atau asas saling membantu program kesehatan ini berjalan seiring tahun. Namun, apa yang terjadi tak sesuai harapan.

Program BPJS nyatanya tak dapat mengcover seluruh biaya kesehatan bagi masyarakat. Bahkan per 1 April BPJS mengambil kebijakan untuk menghapus obat kanker payudara (Trastuzumab) dari daftar obat yang ditanggung BPJS.

Padahal obat ini sangat diperlukan untuk pasien kanker payudara dan terlebih lagi karena obatnya yang relatif mahal. Sebelum dikeluarkan dari daftar, BPJS Kesehatan menanggung pembiayaan Trastuzumab untuk 8 ampul.

Harga obat itu bisa mencapai Rp22.400.000 per ampul berisi 440 cc. Biasanya, setiap penderita membutuhkan 350 cc untuk sekali infus. Lalu ada pengalihan tanggung jawab untuk korban kecelakaan yang kini ditanggung oleh Jasa Raharja dan kebijakan-kebijakan lainnya.

Semua dilakukan dengan dalih BPJS merugi padahal jumlah rakyat yang sudah ikut berpartisipasi dalam program ini besar ditambah dengan adanya upaya “paksaan” jika tidak ikut program maka akan dipersulit dalam hal kepengurusan administrasi umum, seperti surat nikah, perpanjangan SIM, kepengurusan surat tanah dan lain-lain. Ini baru dari sisi kesehatan.

Selain itu, tingginya angka perceraian dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.

Hal ini menjadi indikator bahwa keluarga, lingkup terkecil dari sebuah negara ini pun mengalami kehancuran dan tentu berakibat besar bagi kelangsungan dan masa depan generasi karena keluarga merupakan tempat pertama dalam hal pembentukan kepribadian anak.

Fakta menunjukkan bahwa kenakalan remaja semakin bervariasi seperti judi online, aborsi, ngelem, tawuran, pemcurian bahkan seks bebas merambah keusia dini. Ini adalah potret kegagalan sebuah negara dalam menjaga generasi.

Dalam hal kemiskinan, pemerintah mengklaim bahwa angka kemiskinan berkurang setiap tahunnya seolah-olah menyampaikan keberhasilan rezim ini.

Namun data tak sesuai fakta, angka kemiskinan turun karena standart kemiskinan pun ikut di turunkan. Seseorang dikatakan miskin jika memiliki penghasilan di bawah Rp. 600.000/bulan. Lalu pertanyaannya mampukah seseorang mencukupi kebutuhan dengan uang sejumlah itu.

Maka tak heran kemudian angka kriminalitas berbanding lurus dengan angka kemiskinan yang kian bertambah. Mulai dari pembegalan, pelacuran, narkoba, penipuan, dan masih banyak lagi.

Begitu juga dengan fitrah perempuan yang kian tergerus oleh zaman. Perempuan sebagai komoditi untuk mendapat komersialitas bukanlah hanya sebuah tuduhan namun merupakan fakta.

Dengan pandangan kapitalis bahwa perempuan yang mapan dan mandiri akan lebih sukses dalam meraih kebahagian ditambah dengan gaung kesetaraan gender membuat perempuan berlomba-lomba keluar rumah untuk pemenuhan kepuasan dan gengsi diri demi meraih materi.

Bahkan loyalitas kerja lebih diutamakan dibanding pemenuhan hak dan kewajiban dirumah. Maka jangan heran peran ibu sebagai pencetak generasi cemerlang tercabut posisinya berganti dengan pengasuh anak  atau bahkan tak terurus sama sekali.

Hal-hal diatas hanyalah sekelumit bukti bahwa rezim saat ini gagal menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai periayah dan  pengatur kehidupan masyarakat dan ini akan terus berlanjut karena kerusakan ini merupakan hasil akhir dari produk demokrasi kapitalis.

Yang terjadi disini adalah kegagalan sistem. Siapapun yang memimpin selama sistem yang diterapkan masih sistem yang sama maka muaranya tak akan jauh berbeda.

Islam sebagai idiologi memberikan gambaran lain terkait bagaimana mengatur seluruh kehidupan bahkan mewajibkan pengaturan ini diterapkan dalam semua aspek.

Dengan hukum dari Yang Maha Benar dan Maha Adil, menjadikan syariat sebagai satu-satunya jalan penyelesaian dari berbagai masalah yang dihadapi masyarakat.

Misalnya terkait kesehatan, dalam islam hal tersebut merupakan sesuatu yang patut dan wajib di berikan karena merupakan tanggungjawab negara. Sebuah kedzholiman ketika negara mengalihkan tugas tersebut pada pihak lain.

Pemberian kesehatan dengan cuma-cuma bukanlah sebuah mimpi. Dengan pengaturan kepemilikan umum dalam islam, menjadikan sumber daya alam menjadi kas utama dalam membiayai hal-hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak yang menjadikan potensi SDA tidak boleh dikuasai oleh siapa pun karena ini merupakan kepemilikan masyarakat bersama.

Negara hanya sebagai pengelola dan mutlak tak  boleh ada pengalihan kepengelolaan terlebih untuk asing. Tak hanya kesehatan, bahkan pendidikan, keamanan, pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, papan akan terselesaikan dengan pengaturan ini.

Maka dengan sendirinya kemiskinan menurun, angka kriminalitas menurun, ibu akan kembali dengan fitrahnya mengurus anak dan rumah tangganya karena sudah terpenuhi kebutuhan, para bapak tak akan pusing dengan lapangan pekerjaan dan kenakalan remaja akan hilang seiring dengan penerapan hukum islam dalam semua aspek kehidupan.

Maka dari sini jelas, upaya mempertahankan rezim atau mengganti rezim bukanlah option yang tepat bahkan cenderung keliru karena akan sama saja hasilnya, hanya memberikan harapan semu. Kembali pada sistem dan syariah islam  adalah jawabannya.

Berhukum dari yang Maha Adil, yang maha mengetahui kelemahan manusia, tabiat buruk manusia dan paling tau hal yang paling baik bagi manusia. Ialah penerapan islam secara kaffah atau menyeluruh dalam bingkai negara khilafah ala minhaj nubuwwah.

Posting Komentar