Oleh: Ir. Titi Hutami

Mediaoposisi.com-Tahun ini masyarakat dikejutkan dengan kabar berita bahwa Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengalami kebangkrutan.

Banyak orang merasa tidak percaya. Anggota BPJS tahun 2018 sudah mencapai 200 juta orang. Jumlah iuran atau premi yang dibayarkan anggota tentunya sangat besar. Kalaupun ada anggota yang tidak lancar dalam membayar premi, tertutupi dengan banyak pengakuan anggota yang tidak pernah menggunakan layanan BPJS tetapi tetap membayar premi rutin tiap bulan. 

Mereka lebih memilih pelayanan dokter dengan membayar uang pribadi, karena alasan menghindari antrian yang panjang. Anehnya BPJS mengalami defisit hingga Rp 16,5 triliun. 

Banyak orang mempertanyakan , kemana larinya uang BPJS selama ini. Karena banyak laporan rumah sakit di Indonesia belum dibayar klaimnya. Belum lagi keluhan para dokter dengan upah yang sangat rendah untuk setiap pelayanan, bahkan tidak sesuai dengan kelayakan profesi dokternya. Mungkinkah banyak oknum yang bermain dengan uang BPJS? 

Ujung-ujungnya pemerintah harus menggelontorkan dana talangan (bailout) sebesar Rp 4,993 Triliun untuk tahun ini.


Dari sejak berdirinya, tahun 2014, BPJS sudah mengalami defisit. Tahun itu pula tercatat pemerintah mengeluarkan dana talangan sebesar Rp 500 miliar dan meningkat sepuluh kali lipat pada tahun 2015 menjadi Rp 5 triliun. Sedangkan pada tahun 2016, dana yang dialokasikan pemerintah kepada BPJS sebesar Rp 6,8 triliun. https://news.detik.com/kolom/4144570/di-balik-defisit-bpjs-kesehatan

Haruskah dipertahankan keberadaan BPJS? Karena jika ada oknum yang bermain dengan badan ini untuk mengambil keuntungan atas nama pelayanan kesehatan, maka akan banyak pihak yang dirugikan oleh BPJS. 

Pihak yang dirugikan pertama adalah para anggota yang rutin dipotong pendapatannya dari lembaga pekerjaannya. Pihak yang dirugikan kedua adalah rumah sakit yang klaimnya tidak juga terlunasi. Pihak yang dirugikan berikutnya adalah pemerintah yang terus menggelontorkan dana talangan. Apa tidak sebaiknya dana dari pemerintah langsung diberikan pada rumah sakit.

Rumah sakit sering terlihat keberatan menerima pasien yang menggunakan kartu BPJS. Berbeda dengan pasien non BPJS, rumah sakit akan cepat tanggap melayaninya. Ini hal wajar, karena rumah sakit membutuhkan biaya operasional dengan segera. Sementara BPJS tidak mampu memenuhi keinginan rumah sakit yang demikian secara cepat.

Faktanya menjadi semakin jelas bahwa BPJS tidak mampu memenuhi janjinya untuk memberikan pelayanan kesehatan yang murah dan memadai bagi masyarakat. Pemerintah harus berpikir ulang untuk menyerahkan pelayanan kesehatan tahun depan pada BPJS.

Pengganti BPJS

Tanggung jawab pelayanan kesehatan harus tetap berada di tangan pemerintah. Tanggung jawab ini tidak boleh diwakilkan kepada lembaga apapun yang tujuannya profit dan membebani rakyat. Karena keberadaan pemerintah salah satunya adalah memenuhi kebutuhan dasar masyarakat berupa pelayanan kesehatan.

Pelayanan kesehatan juga tidak layak dibebankan pada setiap individu rakyat. Ini akan sangat memberatkan.

 Apakah tega negara menjadi penjual jasa kesehatan pada masyarakat, bukan lagi pengayom masyarakat. Keadaannya menjadi bertentangan dengan tujuan semula keberadaan pemerintah, yakni membantu memenuhi kebutuhan dasar rakyat. Pemerintah dilarang menyusahkan rakyatnya. Bahkan Pemerintah harus memberikan pelayanan kesehatan secara cuma-cuma.

Agar pemerintah di Indonesia mampu memberikan pelayanan kesehatan secara cuma-cuma, maka syaratnya adalah:

1.     Negara harus dipimpin oleh seorang yang berdedikasi tinggi dan bertekad kuat dalam memenuhi kebutuhan dasar rakyat. Jika seorang pemimpin terbukti tidak amanah, maka layak untuk segera diganti.

2.     Negara harus kaya. Karena pemenuhan pelayanan kesehatan yang memadai membutuhkan biaya besar. Rumah sakit harus berkualitas dan lengkap dengan tenaga medis yang mencukupi.

3.     Negara secara politik tidak ada intervensi negara lain. Secara mandiri negara membuat kebijakan yang tepat untuk kemakmuran rakyat dan kemajuan bangsa. Jangan sampai hubungan internasional mencederai kemandirian negara.

Ketiga syarat tersebut sangat mudah dipenuhi oleh Indonesia. Pemuda-pemuda pilihan yang berjiwa negarawan, amanah, takut pada Allah Yang Maha Melihat, sangat mudah didapatkan di negeri ini. Pemuda yang siap hidupnya siang malam untuk memikirkan kemajuan negara dan kemakmuran rakyatnya.

Untuk masalah kekayaan, Indonesia harus menghentikan kerja sama atau kontrak karya atas semua kekayaan tambang dengan Asing. Selama ini kontrak karya tersebut hanya menguntungkan Asing, sementara Indonesia hanya mendapat bagian sedikit. 

Indonesia harus melakukan pengusiran terhadap perusahaan Asing, demi kepentingan rakyat. Walaupun pengusiran Asing ini tidak mudah, tapi Indonesia harus mengerahkan seluruh kekuatannya.

Di samping masalah sumber daya alam (SDA), untuk menjadi negara kaya, pemulihan ekonomi Indonesia harus juga dengan cara menghentikan impor barang-barang yang dapat diproduksi sendiri. Negara harus mempunyai ketegasan menolak impor barang-barang tersebut. 

Negara jangan mudah menandatangani perjanjian dengan negara lain dalam hal perdagangan luar negeri. Perdagangan luar negeri hanya dapat dilakukan selama menguntungkan negara, bukan semata kerjasama.

Adapun untuk memenuhi syarat ketiga di atas, negara harus mempunyai kekuatan politik dan ideologi. Karena lemahnya kekuatan politik akan mempermudah adanya intervensi negara lain. Sementara Indonesia dengan politik ideologi kapitalisme sangat sulit menghindar dari jeratan pengaruh Asing. 

Kebijakan-kebijakan Indonesia banyak bersandar pada model negara-negara kapitalis, sehingga tanpa sadar intervensi Asing sangat kuat di negeri ini. 

Untuk lepas dari intervensi Asing ini, Indonesia harus melepaskan ideologi kapitalisme, karena ideologi ini sudah tidak sehat lagi untuk bangsa ini. Ideologi kapitalisme telah memiskinkan negara, menjauhkan rakyat dari ketaatan terhadap agamanya, dan menjadikan pemimpin hanya memikirkan kemenangan individu dan partainya dengan melupakan kepentingan rakyat.

Dengan melepaskan kapitalisme, negara dapat membenahi kembali keterpurukan yang ada. Dari sini, negara akan lebih memperhatikan kondisi masyarakat, termasuk membenahi pelayanan kesehatan. 

Kesehatan bukan lagi menjadi barang komersil, tapi menjadi tanggung jawab negara yang tidak membebani rakyat. Negara harus memberikan pelayanan kesehatan secara memadai sebagai bentuk kemakmuran rakyat.

Ditinjau dari segi hukum Islam, asuransi BPJS menyalahi bentuk transaksi atau penjaminan dalam Islam. Transaksi dalam Islam dianggap sah jika pertukaran jelas antara uang dengan barang atau jasa. 

Sementara BPJS sulit dianggap pertukaran uang dengan jasa, karena jasanya belum tentu ada, hanya sebatas spekulasi jasa. Sedangkan sistem penjaminan dalam Islam dilakukan tanpa memberikan premi, sepenuhnya bersifat sosial ketika seseorang mendapat jaminan. Kesimpulannya BPJS haram.

Indonesia dengan penduduk mayoritas muslim sudah sewajarnya mentaati hukum Islam. Meninggalkan BPJS merupakan satu bentuk ketaatan. Dengan BPJS dihilangkan maka penjaminan kesehatan dikembalikan pada pihak yang wajib mengembannya, yakni negara.

Semoga tahun 2019 menjadi tahun yang menyenangkan rakyat Indonesia. Pemerintah sepenuh hati memberikan perhatiannya pada rakyat dengan cara memudahkan rakyat dalam memenuhi kebutuhan dasar kehidupan, salah satunya pelayanan kesehatan. 

Kuncinya, negara berpegang pada hukum Islam, maka negara akan diberi kemudahan dan keberkahan dari Zat Pengatur alam semesta, yakni Allah SWT.[MO/AD]




Posting Komentar