Oleh: Reni Tri Yuli Setiawati, S. Si
(Institut Kajian Politik dan Perempuan)

Mediaoposisi.com-Parade OTT Kepala Daerah Sepanjang tahun 2018, lima kepala daerah di Jawa Barat terjaring OTT (operasi tangkap tangan) lembaga antirasuah atau KPK. 

Yang terjaring OTT tersebut adalah Bupati Subang Imas Aryumningsih, Bupati Bandung Barat Abubakar, Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin, Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra, dan Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar (news.detik.com, 27/12/2018). 

Data ini sebenarnya hanya sebagian kecil dari hasil OTT kepala daerah secara keseluruhan sepanjang tahun 2018 oleh KPK. Tercatat total hasil OTT selama tahun 2018 ini sebanyak 28 kasus kepala daerah. Yang disebut sebagai hasil OTT terbanyak sepanjang KPK berdiri (kpk.go.id, 20/12/2018).

Tentu ini memprihatinkan bagi masyarakat Indonesia. Proses pemilihan kepala daerah secara langsung yang digadang-gadang melahirkan pemimpin rakyat yang lebih berorientasi pada kepentingan rakyat sehingga membawa kesejahteraan, keadilan, serta kemajuan di segala bidang akan semakin tampak sebagai impian kosong.

Genderang pemimpin amanah dambaan hati hanya menjadi alunan tong kosong yang berbunyi nyaring.

Padahal, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pernah menyampaikan bahwa para kepala daerah sudah pernah mendapatkan arahan dan instruksi langsung dari presiden untuk menjaga integritas dan tidak melakukan tindakan korupsi.

Juru Bicara KPK Febridiyansyah mengatakan suap para kepala daerah biasanya terkait fee proyek, perizinan, pengisian jabatan di daerah, dan pengurusan anggaran otonomi khusus (republika.co.id, 25/11/2018).

Gagalnya Sistem Demokrasi Sekuler Banyaknya kasus rasuah kepala daerah ini diduga kuat karena tingginya biaya politik yang harus dikeluarkan ketika mereka mengikuti kontestasi pemilu daerah.

Baik ketika mereka mengikuti kontestasi untuk pertama kali ataupun pencalonan kedua kalinya. Mereka juga harus melakukan ‘balas budi’ untuk mantan tim suksesnya dengan cara ‘mengelola’ proyek di daerah tersebut.

Dugaan lainnya adalah kurangnya akuntabilitas sumbangan dana kampanye. Sehingga sumbangan dana kampanye beresiko dibiayai melalui alokasi proyek daerah tersebut.

Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Semarang Ahmad Rofiq mengatakan biaya pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia sangat tinggi.

Untuk tingkat gubernur, uang yang harus dikeluarkan bisa mencapai Rp350 miliar lebih. Itu hanya untuk membayar saksi, membeli kaus,  atribut calon, dan lain sebagainya. Padahal gaji gubernur perbulannya hanya sekitar Rp15 juta. Tentu tidak sesuai dengan biaya yang dikeluarkan (kompas.com, 13/2/2018).

Diakui sendiri oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo bahwa sulit mencari cara agar perangkat daerah tidak tertangkap lembaga antirasuah.

Islam Pencegah dan Pemberantas Rasuah Berbagai cara pencegahan dan pemberantasan rasuah atau korupsi di tanah air ternyata tidak membuat jera para koruptor. Justru sistem demokrasi menjadi media subur bagi tumbuhnya korupsi di segala lini.

Artinya demokrasi tidak bisa diharapkan lagi, perlu alternatif solusi lainnya untuk memberantas rasuah ini. Islam sebagai agama sekaligus ideologi yang diturunkan dari Sang Maha Pencipta menetapkan tindakan korupsi sebagai tindakan kriminal.

Namun korupsi tidak sama dengan mencuri menurut syariat, yang pelakunya harus di potong tangannya. Sehingga tindakan kriminal ini tidak terkategori hudud.

Tetapi korupsi terkategori wilayah ta’zir, yaitu kejahatan atau tindak kriminal yang sanksinya diserahkan kepada ijtihad hakim. Sanksinya bisa berupa publikasi, stigmatisasi, peringatan, penyitaan harta, pengasingan, cambuk, hingga hukuman mati.

Islam mencegah aparatur negaranya dari tindakan rasuah atau korupsi dengan cara: pertama, negara memberikan gaji yang memadai kepada para aparaturnya agar bisa mencukupi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier

kedua, negara menetapkan syarat adil dan taqwa untuk aparat yang akan diangkat; ketiga, negara melakukan penghitungan kekayaan baik sebelum dan sesudah menjadi aparatur negara; keempat, menjatuhkan sanksi tegas bagi pelaku korupsi.

Bagi tersangka korupsi tidak boleh dilantik menjadi aparat negara. Maka tidak akan pernah ada sistem sempurna yang bisa mencegah dan memberantas korupsi selain Islam. Islam yang dibangun dengan dasar keimanan yang kokoh kepada Allah SWT terbukti membentuk self control yang membuat pejabatnya tidak bisa disuap.

Bahkan jika para aparatur ini mendapatkan harta yang bukan haknya, mereka segera menyerahkan pada negara. Teladan nyata pencegahan dan pemberantasan korupsi di dalam negara Islam atau khilafah terjadi di era Khalifah Umar bin Khattab.

Kekayaan para pejabatnya dihitung sebelum dan sesudah menjabat. Jika ada selisih berlebih yang tak wajar, beliau tidak segan untuk mengambil selisih tersebut. Khalifah Umar pun menerapkan pembuktian terbalik dan mengangkat petugas pengawas kekayaan pejabat yaitu Muhammad bin Maslamah.

Termasuk membuat larangan berbisnis bagi para pejabat agar tidak ada konflik kepentingan. Kesederhanaan metode pengangkatan para aparatur negara di dalam Islam juga mempengaruhi tingkat korupsi yang terjadi.

Dalam politik Islam, aparatur atau pejabat kepala daerah diangkat dan diberhentikan oleh kepala negara atau Khalifah. Bukan dengan pemilihan langsung yang menelan biaya politik sangat tinggi. Maka adanya sistem pemerintahan Islam atau Khilafah menjadi kebutuhan utama sebagai gerbang utama pelaksanaan syariat Islam, termasuk masalah korupsi. Keberadaan Khilafah 

Posting Komentar