Oleh : Ghitha Nisa Kamilah

Mediaoposisi.com-Pernyataan ketua PSI kembali menuai kontra, setelah berjanji menghapuskan perda syari'ah kini mereka mencoba membuat statemen negatif dengan menolak poligami. Mereka berdalih bahwasannya poligami menjadi penyebab utama perceraian di Indonesia, padahal berdasarkan data LPM2M UIN Bandung 2017, poligami menduduki urutan ke 10 penyebab perceraian, paling tinggi pada urutan ke 1 disebabkan ketidak harmonisan, 2 tidak ada tanggung jawab, 3 ekonomi, bahkan perceraian karena pihak ketiga jauh lebih besar.

Isu penolakan terhadap poligami bukanlah kali pertama jauh sebelum ini kalangan intelektual liberal banyak melontarkan stigma negatif terhadap poligami dan menolaknya sebagai upaya menghapuskan aturan islam di ranah keluarga.

Sesuai tujuan dalam pasal CEDAW dan Platform Beijing, salah satunya adalah " Melemahkan melalui media dan perangkat lain hukum (perda) dan pelaksanaanya seperti pernikahan dini, poligami..." karenanya isu penolakan poligami ini tersistematis dan disokong oleh Barat yang mengemban aqidah sekulerisme.

Mengganggu gugat soal poligami merupakan sikap intoleran, karena poligami merupakan aturan yang tidak terlepas dari keyakinan umat Islam bahwasannya Allah sebagai al-Mudabbir  telah mengatur kebolehan seorang laki-laki muslim menikahi perempuan muslim 2 atau 4 jika mampu berlaku adil, sebagaimana firman Allah SWT :

"Maka nikahilah oleh kalian wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat." (QS. An-Nisa' (3) : 4)

Karena Islam bukanlah agama teologi yang hanya mengatur hubungan dengan Tuhan saja, melainkan sebuah agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan, tercangkup dalam hubungan manusia dengan Pencipta dalam perkara akidah dan ibadah, hubungan manusia dengan sesamanya dalam perkara muamalah dan uqubat, serta hubungan manusia dengan dirinya dalam perkara makanan, pakaian, akhlak dll.

Dengan demikian standar perbuatan manusia dalam sudut pandang Islam adalah terikat dengan hukum syara' bukan kepada perasaan. Sebagaimana piligami hukumnya mubah dalam Islam, yang artinya diperbolehkan  dalam islam memilih melaksanakannya atau tidak, tidak ada celaan.
Jika ada kekeliruan dalam prakteknya sehingga menimbulkab perceraian dan ketidak adilan, tidak berarti menjadikan poligami terlarang. Karena hukum tidak digali dari fakta, melainkan fakta yang dihukumi oleh hukum syara.

Inilah realita hidup dalam sistem demokrasi, menempatkan manusia sebagai pembuat aturan sehingga menampikan syari'at dari Sang Pencipta. Kebebasan berpendapat menjadi bagian dari demokrasi sehingga dengan leluasa menjadikan Islam sebagai bahan celaan dan disudutkan, karenanya hanya dalam sistem Islam umat muslim bisa melaksanakan hukum-hukum Islam di bawah naungan Khilafah 'alaminhajjin nubuwah.[MO/sr]

Posting Komentar