Oleh : Lusiyani Dewi, S.Kom 
Owner Rumah Herbal Bandung


Mediaoposisi.com-Indonesia dianggap telah sukses menjadi tuan rumah Pertemuan Tahunan International Monetary Fund-World Bank (IMF-WB) pada tanggal 8-14 Oktober 2018 lalu.

Bahkan, berbagai lembaga internasional yang datang mengucapkan pujian terhadap apa yang dilakukan oleh Indonesia. Ketua Panitia Nasional Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia 2018 Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pujian itu datang dari pimpinan lembaga internasional tersebut yaitu Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde dan Presiden Grup Bank Dunia Jim Yong Kim. Luhut memperkirakan sebanyak 36.619 orang lebih peserta Pertemuan Tahunan IMF-WB 2018 hadir di Nusa Dua, Bali. Meski pertemuan inti digelar dua hari selama 12-13 Oktober, namun terdapat 2.500 pertemuan lainnya baik kecil sedang dan besar.

Terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah AM IMF-WB 2018 merupakan sebuah kebanggan bagi pemerintah. Menyisihkan Mesir dan Senegal sebagai dua kandidat terkuat lainnya. Pemerintah pun berhasil menekan anggaran acara menjadi Rp 566,9 miliar. Angka itu lebih rendah bila dibandingkan dengan anggaran awal pelaksanaan pertemuan Rp 855,5 miliar.

Kondisi ini tentu sangat kontras dengan kebijakan penanggulangan bencana yang dilakukan Pemerintah, baik bencana gempa NTB juga gempa dan Tsunami Palu dan Donggala. Anggaran negara secara khusus tidak diturunkan untuk menanggulangi dampak bencana. Bahkan, hingga saat ini Pemerintah enggan menetapkan bencana gempa dan tsunami di Palu berstatus Bencana Nasional.
Beberapa hal telah disepakati dalam pertemuan tersebut, pertama, bantuan bencana Kedua, investasi bidang infrastruktur.

Ketiga, pengembangan SDM (sumber daya manusia) guna mengerek human capital index Indonesia. Keempat, bidang kesehatan. Adanya bantuan dari Gates Foundation kepada PT Bio Farma (Persero) dalam riset pengembangan vaksin. Gates Foundation juga akan membantu Indonesia agar bisa membeli vaksin yang murah untuk polio dan pneumonia. Kelima, pemanfaatan teknologi yang menghasilkan 12 prinsip bisnis financial technology (fintech) yang akan dikaji pemerintah sebagai dasar pembuatan kebijakan. Keenam, pemerintah juga menjelaskan potensi perekonomian Indonesia kepada lembaga pemeringkat dunia agar peringkat Indonesia sebagai negara layak investasi terus stabil, bahkan meningkat.

Ketujuh, kerja sama Bank Indonesia (BI) dengan bank sentral Singapura melakukan swap dan repo senilai USD 10 miliar untuk mempertebal cadangan devisa. Kedelapan, pengenalan alternatif instrumen pembiayaan berbasis syariah, yakni green sukuk. Bank Indonesia (BI) meluncurkan waqf core principle dan waqf linked sukuk dalam pertemuan tahunan IMF-WB di Bali.

Indonesia On Sale 

Hari ini, bangsa ini seperti mengalami amnesia sejarah bagaimana IMF telah menjadi dalang krisis 1998 silam. Pemerintah mengatakan dengan mudah, akan menerima keuntungan dari sebuah agenda global yang justru hanya akan mengukuhkan hegemoni kapitalisme atas dunia termasuk Indonesia. Apalagi, track record dua lembaga keuangan kelas dunia itu memang terbilang sangat buruk. Sejak didirikan, dua lembaga rentenir internasional ini telah menjadi alat ampuh negara adidaya untuk mengeksploitasi sumberdaya negara-negara dunia ketiga. Mereka tampil bak pahlawan yang menawarkan bantuan saat sebuah negara dilanda krisis, lalu melemahkannya dengan racun advis pemulihan ekonomi, kemudian merampas sumber dayanya dan menghancurkan kedaulatan politiknya.

Dengan diterbitkannya buku State-owned Enterprise Investment Opportunity Book 2018 oleh Pemerintah, berisikan tawaran-tawaran proyek senilai USD 86 miliar, sama dengan proyek dagangan yang menggugah selera konsumen. Didalam buku tersebut ditawarkan 79 proyek dari 21 perusahaan BUMN.

Semua  pembiayaan itu berbasis utang, sebagaimana tugas WB yang harus mempromosikan investasi luar negeri, perdagangan internasional dan memfasilitasi investasi modal. WB memang bertugas sebagai lembaga lintah darat yang memberi fasilitas pinjaman, bantuan teknis dan lain sebagainya dengan timbal balik liberalisme dan privatisasi berbagai aset publik. Lihat saja sektor yang ditawarkan pemerintah, mencakup investasi dalam bidang energi listrik, minyak dan gas, manufaktur, telekomunikasi, konstruksi dan infrastruktur, transportasi, pelabuhan laut, bandar udara, properti dan real estat, pariwisata dan perhotelan, pertahanan keamanan dan pasar modal. Jika proyek-proyek itu deal, niscaya privatisasi aset publik kembali terjadi. Dan rakyat harus membayar mahal bagi layanan umum yang telah diakuisisi kapitalis imperialis.

Keberadaan BUMN yang akan menggarap proyek-proyek tersebut kian menunjukkan bahwa lembaga plat merah tersebut makin kritis posisinya sebagai aset bangsa. Syarat minimalis yang diajukan pemerintah kepada para investor kian menegaskan bahwa Indonesia diobral dengan harga murah.
Kalaupun pemerintah mengklaim proyek-proyek itu akan menciptakan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan, sekali lagi, semua itu hanya trickle down effect. Hanya cipratan air bagi pergerakan ekonomi rakyat, tak sebanding dengan derasnya keuntungan yang mengalir ke rekening korporasi asing yang dinaungi IMF dan WB.

Penjajahan Ekonomi Dibalik Instrumen Utang dan Investasi

Keberadaan IMF maupun WB sama sekali tidak memberikan harapan yang lebih baik. Dalam perjalanannya, kedua lembaga tersebut sangat didominasi oleh berbagai kepentingan negara-negara maju, terutama AS, untuk memenuhi kepentingan-kepentingannya. WB maupun IMF, kendati sekecil apapun akan menjadi jerat utang bagi negara pengutang.

Demikian juga biaya modal yang digulirkan ke negara Dunia Ketiga yang sedang berkembang, yang populer dengan sebutan investasi modal asing, akan menghasilkan set back bagi negara tersebut, alias semakin miskin dan terbelakang.

Walhasil, harus disadari bahwa utang luar negeri, tidak ubahnya laksana “jerat-jerat terselubung." Tidak ada satupun negara kapitalis yang memberikan bantuan dana pembangunan tanpa didasari oleh adanya motif keuntungan yang ingin diraih oleh negeri pemberi utang.

Untuk memahami jerat-jerat tersebut, kita bisa memperhatikan bahwa setiap pinjaman akan diberikan jika negara pengutang memang bersedia melaksanakan apa yang mereka sebut sebagai “Penyesuaian Struktural" (Structural Adjustment). Pada prinsipnya, hal itu berarti, kesediaan untuk menyesuaikan kebijakan perekonomian negara yang bersangkutan agar lebih berorientasi ke arah sistem pasar dunia (globalisasi ekonomi).

Negara-negara yang ingin mendapatkan pinjaman harus melaksanakan langkah-langkah penyesuaian dalam negeri mereka, antara lain devaluasi mata uang, deregulasi sistem perbankan, swastanisasi (privatisasi), liberalisasi pasar, peningkatan ekspor, pengurangan konsumsi dalam negeri, pengurangan subsidi sektor publik, pemotongan belanja pemerintah di sektor-sektor pelayanan sosial, dan sebagainya. Melalui utang, IMF-WB dapat melakukan penjajahan ekonomi di negeri tersebut. Karena penjajahan sebagai watak Kapitalisme akan selalu mengarahkan negara-negara neokolonial untuk mencari sumber-sumber ekonomi yang mampu dihisap hingga habis. Ditambah lagi, krisis ekonomi telah menjadi cacat bawaan yang dibawa Kapitalisme yang pengaruhnya kian meluas.

Penguasa Pelayan Kepentingan Asing

Sungguh sangat mengherankan jika pemerintah saat ini malah memberi karpet merah untuk menyambut kedatangan mereka dan menyambut pemimpinnya dengan tangan terbuka bak kedatangan seorang raja. Bahkan nampak naif ketika pemerintah rela mengorbankan dana dan energi sedemikian besar untuk memuluskan agenda mereka dengan dalih akan kembali modal plus keuntungan materi dan keuntungan non materi lainnya.

Padahal di saat yang sama, sebagian rakyat sedang menghadapi kondisi sulit akibat bencana. Dan apa yang mereka sebut sebagai keuntungan, termasuk perluasan peanaman modal asing dan pengembangan sektor pariwisata justru akan kian memudharatkan rakyat Indonesia dengan jeratan utang yang lebih banyak dan kerusakan budaya akibat dampak pariwisata. Fakta ini kian menunjukkan hakikat rezim penguasa hari ini sebenarnya. Mereka bukanlah pemimpin yang bisa diharapkan akan berada bersama umat, mengurus kepentingan-kepentingan mereka dan melindunginya dari bahaya sebagaimana seharusnya.[MO/an]

Posting Komentar