Oleh : Agus susanti 
(Aktivis dakwah/ anggota Amk3)

Mediaoposisi.com- Singsingkan lengan bangun harapan, generasi muda jadilah pahlawan, marilah kawan buat perubahan, demi satu tujuan Indonesia yang gemilang. Lirik lagu dari Febri Noviardi ini sangat menggambarkan betapa besarnya pemerintah menggantungkan harapannya pada rakyat untuk membangun Negara dalam bentuk pemungutan pajak.

Pemerintah bertekad mencetak generasi patuh pajak dalam kurun waktu beberapa tahun ke depan. Salah satu upaya agar hal itu terwujud yaitu dengan memasukkan materi kesadaran pajak ke dalam kurikulum pendidikan nasional dari tingkat SD sampai perguruan tinggi. KOMPAS.com

Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir meminta para rektor mengurus  para mahasiswa wisuda untuk langsung mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).  Dengan kebijakan tersebut, ia berharap para mahasiswa yang lulus bisa menjadi wajib pajak yang patuh. Kebijakan ini, menurut dia, dalam upaya membangun negara. Jakarta, Jum’at (9/11)KATADATA.co.id

Masalah ekonomi yang ada akibat diterapkannya sistem ekonomi Kapitalisme. Dimana tujuannya adalah manfaat dan materi yang sebesar-besarnya Pendapatan negara  seharusnya didapatkan dari pengelolaan SDA yang berlimpah bukan memaksa dengan pajak.. Tetapi kenyataannya pemerintah malah menyerahkan SDA untuk dikelola asing, sementara rakyat harus terus dibebankan pajak untuk menyokong perekonomian Negara. Sehingga memaksakan untuk menanamkan paham sadar pajak sejak dini. .

Gagal paham pemerintah dalam penyelesaian masalah ekonomi 
Pemerintah gagal paham dalam penyelesaian masalah ekonomi dengan pembebanan pajak. Inilah bukti pragmatisnya pemerintah dalam memandang masalah ekonomi yang ada serta kekeliruan dalam membedakan ilmu dan sistem ekonomi. Pemungutan pajak sesungguhnya bukanlah solusi yang tepat dalam menangani perekonomian Negara. Terbukti dengan bertahun-tahun pemerintah membebankan pajak pada rakyat tetapi Indonesia tetap saja terpuruk dan terbelenggu dengan hutang pada asing. Kondisi semakin buruk karena pendapatan pajak yang kebanyakan dikorupsi dan diselewengkan oleh oknum-oknum serakah yang tidak bertanggungjawab.

Pemerintah Memalak Rakyatnya Melalui Pajak  
Memberikan NPWP kepada mahasiswa yang wisuda menunjukkan pemaksaan agar para mahasiswa yang lulus bisa menjadi wajib pajak yang patuh dalam upaya membangun negara. Hal ini sama saja dengan pemerintah memalak rakyatnya. Terus berpijak pada kebijakan pemungutan pajak seolah pemerintah tak mampu lagi menjadi tumpuan. Sebab pemerintah seharusnya meringankan beban hidup rakyat yang semakin sulit, bukan malah sebaliknya menjadikan rakyat menjadi pahlawan dengan membayar pajak. Inilah buah dari penerapan sistem ekonomi kapitalis-sekuler, dimana yang dicari hanyalah manfaat dan materi  demi kepentingan pribadi tanpa melihat pandangan sang kholiq. 

Islam memberikan solusi  secara sistemik dan komprehensif.
Sangat bertolak belakang dengan penerapan sistem islam dalam bingkai Negara yang tidak menjadikan pajak sebagai sarana membangun negeri. Pemungutan pajak hanya akan diambil ketika kas Negara kosong. Pemungutan pajak juga hanya dibebankan pada orang-orang kaya dan hal ini tidak dilakukan terus menerus seperti saat ini. Pengambilan pajak hanya dilakukan disaat-saat genting/ sesekali.

Terbukti selama hampir 14 abad, islam mampu mensejahterakan rakyat tanpa membebankan pajak pada individu didalamnya. Sebab, Negara islam punya cara tersendiri untuk menjaga kestabilan ekonomi yakni  menjadikan pertanian, perdagangan, jasa, dan industri sebagai sumber ekonomi. Pertanian berbasis pada pengelolaan lahan pertanian, di mana tanah-tanah pertanian yang ada harus dikelola dengan baik dan maksimal untuk memenuhi hajat hidup rakyat. Jika kurang, negara bisa mendorong masyarakat menghidupkan tanah-tanah mati, sebagai hak milik mereka, atau dengan memberikan insentif berupa modal, dan sebagainya.

Ditopang dengan perdagangan yang sehat, tidak ada monopoli, kartel, mafia, penipuan dan riba yang memang diharamkan dalam Islam, maka hasil pertanian akan terjaga. Produktivitas tetap tinggi, pada saat yang sama, harga terjangkau, sehingga negara bisa swasembada pangan. Negara islam hanya akan memproduksi barang yang halal dan begitupula dengan bidang jasa hanya yang halal saja.

Dengan empat sumber utama ekonomi di atas, ditopang dengan politik ekonomi (kebijakan ekonomi) negara islam yang memastikan terpenuhinya kebutuhan pokok per individu, seperti sandang, papan, dan pangan, serta kebutuhan pokok masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan dan keamanan, menjaga hati rakyat dan menjaga stabilitas domestik.

Pada saat yang sama, ekonomi politik (sistem ekonomi) negara khilafah, yang dibangun dengan tiga pilarnya, yaitu kepemilikan, pengelolaan kepemilikan, dan distribusi, benar-benar bisa menjamin terwujudnya politik ekonomi di atas. Ini karena kepemilikan individu sepenuhnya menjadi hak individu, kepemilikan umum menjadi hak rakyat, yang dikelola oleh negara sebagai pemegang mandat rakyat, serta kepemilikan negara menjadi hak negara. Ketika ketiga kepemilikan tersebut dikelola oleh masing-masing pemiliknya dengan benar sesuai dengan hukum syara’, dan didistribusikan dengan baik dan benar, maka rakyat akan hidup sejahtera.

Demikian cara islam menjaga kestabilan ekonomi dan mensejahterakan rakyat serta membangun negeri. Maka jika kita ingin menjadi pahlawan bagi Negara ini langkah yang tepat adalah di awali dengan mengganti sistem sekarang menjadi sistem islam. Menjadikan Al-qur;an dan hadist sebagai sandaran pengambilan kebijakan.  Kemudian berjuang agar penerapan sistem ini segera terwujud dalam bingkai Negara. [MO/sr]








Posting Komentar