Oleh: Ulia Niati
(Anggota Mahasiswi Menulis Jambi)
Mediaoposisi.com- Orang gila bisa milih? Benar-Benar sudah gila!!! ya begitulah reaksi pertama ketika membaca berita yang sangat mengejutkan, sebenarnya  tidak heran karena sudah sering kali dan bahkan berkali-kali kita disodorkan berita yang mengejutkan dan untuk kali ini datang dari dunia perpolitikan indonesia.  Dimana beredar kabar bahwa di Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 mendatang pengidap gangguan mental ataupun jiwa mendapat hak suara.

Kabar tersebut ternyata dibenarkan langsung oleh Komisioner Komisi Pemilihan Umum Ilham Saputra. Ia mengaku adanya aturan penyandang disabilitas mental bisa ikut mencoblos di Pemilu pada 2019 merujuk kepada putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam putusan MK bernomor 135/PUU-XIII/2015, warga yang mengidap gangguan jiwa bisa menggunakan hak pilihnya dengan syarat khusus. (Dikutip dari suara.com, 22/11/2018)

Kebijakan pengidap gangguan mental dapat mencoblos dalam pemilu nantinya hanya salah satu fakta sistem saat ini apapun dapat dilakukan yang penting adalandasan hukunya sekalipun hukum tersebut kerap kali berubah-ubah bahkan terkada terdapat ketidak konsistenan antara hukum satu dengan yang lainnya. 

Jika hukum tersebut dibutuhkan dengan segera akan di buat aturan baru sebagai legalitasnya. Kebijakan ini seolah menunjukkan hakikatnya wajah sistem politik tersebut, sehingga tampak lah bagaimana sistem ini dikuasai dengan hawa hafsu sesaat, kenapa begitu? Lihat saja kebijakannya  yang dapat menghalalkan segala cara meskipun hal yang tak wajar diluar nalar akal manusia bahkan berorientasi pada kebatilan. 

Kebijakan ini seolah sekedar mementingkan urusan pribadi, bahkan tidak habis pikir melalui logika akal sehat, orang yang mengalami gangguan kejiwaan dapat hak pilih bahkan dapat menjadi nilai untuk memenangkan kekuasaan, secara logika akal sehat yang namanya orang yang memiliki gangguan kejiwaan sering kali mereka lupa namanya sendiri, jalan pulang saja mereka tidak tau bahkan mungkin untuk kepikiran pulang saja tidak ada, jangankan itu bicara aja ngelantur,  bagaimana bisa diikut sertakan dalam pemilu, miris. Dan hal ini tentu tidak dapat menjamin kemenangan Pemilu tersebut secara riil.

Seperti kita ketahui gangguan jiwa itu memiliki keterbatasan, kehilangan kemampuan akal untuk memahami suatu peristiwa sehingga tidak bisa berpikir waras, tentu memiliki aktivitas yang berbeda dari orang yang normal dan belum mampu menyesuaikan atau berakomodasi dengan lingkungan sekitar. Apa yakin hak suara mereka ini dapat dihitung? Jangankan untuk dihitung . Apa yakin suara hak mereka itu original? dapat dipertimbangkan?

Bahkan dengan adanya kebijakan ini seolah seorang profesor memiliki hak suara yang sama dengan seorang yang mengalami gangguan jiwa. Sangat disayangkan! Sungguh ini bentuk kebijakan yang konyol dan merupakan musibah besar karena menyerahkan masa depan kepada orang yang tidak memiliki kemampuan atas itu.

Menyamakan hak pilih orang yang waras dan orang yang gila suatu hal ketidak adilan, jangan mau disamakan dengan orang yang memiliki gangguan jiwa dalam memilih pemimpin, jangan-jangan kebijakan ini dibuat karena sudah banyak orang yang waras tak dapat didiktekan lagi.

Tentunya Kebijakan ini menuai respon negatif bagi masyarakat. Jadi sangat aneh  jika ada yang menerima kebijakan tersebut dengan mudah.  Apalagi dalam perkara ini, perkara pemilihan pemimpin suatu negari, ini bukan perkara main-main ini perkara yang besar pelayanan umat berada ditangannya. Hal ini membuat khawatir, jangan-jangan sosok pemimpin nantinya bisa jadi sama halnya dengan mereka. Hmm mungkin saja. 

Seharusnya umat sadar akan hal ini atas kebijakan yang terjadi dimana pangkal kesemrawutan dan segala krisis ini adalah penerapan sistem demokrasi yang demikian rusak dan hanya berorientasi kekuasaan saja dan dalam demokrasi, kedaulatan itu berada ditangan rakyat dan kekuasaan ditangan penguasa. Jadi wajar jika orang gila mendapatkan hak suara sebab kekuasaan berada ditangan penguasa. 

Sehingga menghalalkan segala cara meraih kekuasaan meskipun hal tersebut tidak masuk akal atau diluar kebiasaan seperti kebijakan ini yang menetapkan orang dengan gangguan jiwa memiliki hak suara dan ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap. Tentu dalam sistem ini tidak ada yang bisa diharapkan apalagi untuk kebaikan dan keberkahan hidup. 

Padahal seperti kita ketahui orang yang mengalami gangguan jiwa diangkat kewajiban atasnya. Tidak dihukumi dan bahkan tidak dicatat amalnya karena taklif hukum yang mana ditentukan pada kewarasan aqalnya. Seperti yang di riwayatkan oleh Nabi shallallahu’alaihi wa sallam: “ Catatan amal diangkat dari tiga jenis orang: orang tidur sampai dia bangun, anak kecil sampai dia baligh dan orang gila sampai dia sembuh dari gilanya.”(H.R Ahmad)

Jika nanti pemimpin terpilih dipilih oleh mereka yang mengalami gangguan jiwa, apa jadinya negeri ini? Akankah negeri ini baik-baik saja?. 

Sebenarnya siapa sih yang gila? Masih adakah yang waras? Atau jangan-jangan ah entahlah!!! Wahai penguasa bukan bearti memiliki kekuasaan kita dapat membuat kebijakan sesuai selera kita, manusia itu sangat lemah sehingga kebijakan yang dibuat pun bisa saja menjadi sangat lemah. Membuat kebijakan ada hal yang perlu diperhatikan dalam dan tentunya untuk kemaslahatan umat. 

Sudah semestinya kita beralih pada sistem yang datangnya dari Allah yang tentunya menurunkan rahmat bagi seluruh alam, ya sistem politik islam. Sistem itulah  yang hanya bisa membawa kebaikan bagi umat karena tegak diatas tuntunan Allah swt. Berorientasi ketaatan dan ditujukan untuk kebaikan umat, tidak hanya sekedar untuk kepentingan individu ataupun kelompok. Wallahu a’lam.[MO/sr]


Posting Komentar