Oleh: Devi Ririn Armiana

Mediaoposisi.com-Tahun ini adalah tahun politik, genderang perang suara pun kini sudah ditabuh. Dalam sistem demokrasi suara terbanyak adalah tujuan dari suatu partai agar menduduki kursi penguasa negeri. Mulai dari anggota partai, calon anggota partai hingga relawan-relawan dan tim sukses siap banting tulang agar meraup suara rakyat sebanyak mungkin.

Jika sebelumnya suara rakyat kecil yang diperebutkan, kini bersiap untuk meraup suara dari rakyat yang tak mampu berfikir. Sebuah kebijakan yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperbolehkan tuna gharita atau dikenal dengan disabilitas mental menggunakan hak pilihnya. Dasar hukum yang menjadi kebijakan tersebut yaitu PKPU No. 11 Tahun 2018.

Sebagaimana yang dilansir dalam berita online okezone.com (24/11), Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf Amin, TB Ace Hasan Syadzily mengatakan “Menurut saya,  hak dia (disbilitas mental) sebagai warga negara untuk memilih adalah bagian hak dari konstitusional dan itu harus dihargai”.

Siapa saja yang mengenal sistem demokrasi akan sangat memahami mengapa kebijakan seperti ini dapat terwujud.  Dalam sistem demokrasi jika sebuah hukum dibutuhkan untuk memenuhi kepentingan, maka hukum tersebut akan segera diterbitkan. Selain itu, hukum dalam sistem demokrasi senantiasa berubah-ubah dan bahkan terdapat ketidakkonsistenan antara satu hukum dengan peraturan yang lain.

Sehingga wajar apabila kebijakan dibolehkannya para disabilitas mental ini boleh memberikan suaranya sebab hukum dalam sistem demokrasi dapat lahir akibat respon panik, khawatir tidak menang dan kehabisan cara untuk mendulang suara dengan cara tidak wajar.

Bisa dibayangkan bagaimana nasib negeri ini jika wakil rakyat ini dipilih oleh orang yang mengalami disabilitas mental. Bukan menjadi lebih baik, justru kerusakan dan kekacauan yang akan terjadi.
Disabilitas mental atau yang sering disebut dengan orang gila ini adalah orang-orang yang kehilangan fungsi akalnya, sehingga tidak dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, jangankan memilih mana yang baik dan mana yang buruk terhadap nasib negeri ke depan, memilih mana yang baik dan mana yang buruk terhdap dirinya sendiri saja dia tidak mampu. Jadi, memberikan hak pilih kepada orang gila merupakan musibah besar karena telah menyerahkan masa depan negeri ini kepada orang yang tak berakal.

Di dalam Islam, orang gila adalah satu diantara yang tidak terkena taklif hukum. Mereka tidak diberikan beban untuk melaksanakan hukum syara’, yaitu hukum perintah dan larangan dari Allah SWT tidak berlaku bagi mereka, sehingga merekapun tidak dikenai sanksi akibat dari apa yang mereka langgar. Sebagaimana dalam sebuah hadis dikatakan “Telah diangkat pena (beban hukum) dari tiga golongan: dari orang gila hingga sembuh, dari orang tidur hingga ia bangun, dari anak-anak hingga ia baligh” (HR. Abu Daud dari Ali bin Abi Thalib).

Berdasarkan hadis tersebut telah jelas bahwa Islam memandang setiap manusia yang diberikan beban hukum (taklif hukum) tergantung dari kemampuan akalnya. Oleh karena itu, mereka yang rusak akalnya (orang gila) dan yang belum sempurna akalnya (anak kecil / belum baligh) tidak akan dituntut untuk melakukan sesuatu yang berada di luar kemampuan akalnya. Itulah mengapa mereka tidak diizinkan untuk memilih maupun dipilih sebagai wakil rakyat.

Dengan demikian, telah sangat jelas sistem demokrasi ini adalah sistem dimana manusia dengan akalnya dapat membuat hukum apapun sesuai dengan kepentingan tanpa disandarkan lagi kepada hukum syara’. Padalah Allah menciptakan manusia berbeda dari ciptaanNya yang lain berupa akal agar ia dapat menggunakannya untuk memahami hukum-hukum Allah.

Maka dari itu, sudah saatnya sistem Islam yang harus menggantikan sistem demokrasi saat ini agar semua masalah manusia dapat terselesaikan dengan tepat. Dan agar negeri ini menjadi negeri yang diberkahi Allah SWT sehingga mampu menjamin kesejahteraan hidup rakyat dan keselamatan dunia dan akhirat. Begitu pula pemimpinnya kelak akan mendapatkan pahala yang berlimpah karena telah mewakili manusia untuk menerapkan hukum-hukum Islam secara sempurna di muka bumi ini.[MO/sr]

Posting Komentar