Oleh: Hernawati

Mediaoposisi.com- Mengacu pada Undang-Undang No.7 tahun 2017 tentang pemilu,  disebutkan bahwa setiap warga negara Indonesia berusia 17 tahun atau sudah menikah bukan TNI ,  Polri serta hak politiknya dilindungi wajib masuk DPT (Daftar Pemilih Tetap) memiliki hak dipilih dan memilih. Termasuk diantaranya warga negara yang mengalami disabilitas. (Penjelasan KPU Soal Orang Dengan Gangguan Jiwa Punya Hak Pilih 26 November 2018, 20:22 merdeka.com)

Keputusan tersebut mengundang tanya masyarakat,  mulai dari dugaaan membuka jalan untuk penyalahgunaan hak pilih hingga kebijakan KPU yang dinilai tidak masuk akal.

Timses kedua Capres pun berbeda pandangan. Timses Jokowi mengatakan setuju karena itu berdasarkan undang-undang ( Timses Jokowi Setuju Penyandang Disabilitas Mental diberi hak pilih ,  26 November 2018, 17:13 merdeka.com). Sedangkan Timses Prabowo tidak menyetujuinya dengan alasan orang yang mengalami gangguam jiwa bisa asal asalan mencoblos dan tidak mengetahui siapa yang mereka pilih,

Pro kontra terus berkembang,  sampai pada pembahasan masalah teknis, yaitu keikutsertaan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)  disertai dengan keharusan menyertakan surat rekomendasi dokter, psikolog di sekitar tempat tinggal/perawatan pasien ODGJ ujar Ilham Saputra (21/11/2018). 

keharusan tersebut menuai protes dari beberapa aktivis disabilitas, salah satunya datang dari Ketua Perhimpunan Jiwa Sehat Indonesia Yeni Rosa Damayanti yang menganggap keputusan tersebut diskriminatif,  karena berdasarkan undang-undang yang jadi pijakan keputusan tersebut termasuk UU No.8 Tahun 2016 tentang disabilitas tidak pernah mengharuskan surat dokter.

Karena disabilitas mental merupakan gejala kronik dan episodik  (kambuhan) bisa jadi sembuh saat hari H,  sehingga bisa memilih,  begitu sebaliknya. Protes tersebut akhirny direvisi Komisioner KPU Viryan (24/11/2018),  bahwa tidak perlu membawa surat rekomendasi dari dokter. Tak perlu khwtir, menurut psikiater senior Dr dr Irmansyah SpKj terhadap hasil pilihan, saat ODGJ diberi akses mencoblos karena dua calon pemimpin adalah kandidat terbaik menurut partainya, tidak ada yang salah.

Bagaimana Islam memandang
Islam memandang bahwasanya pemilihan umum adalah salah satu cara dalam memilih pemimpin yang menerapkan aturan Allah Subhanllahu wa ta'ala secara kaaffah. Akan dipertimbangkan apakah cara tersebut efektif atau tidak dengan jumlah berpenduduk  besar dan luas.

kepemimpinan dalam Islam adalah perkara yang penting, harus memenuhi syarat-syarat: muslim, laki-laki, berakal,   baligh,  merdeka,  mampu,  adil. Selain dipilih untuk menerapkan aturan ilahi tanpa pilah pilih.

Untuk pemilih mensyaratkan harus muslim, berakal mampu membedakan baik buruk, merdeka. Keterlibatan ODGJ yang muslim sebagai pemilih, Islam tidak membebaninya, karena  beban hukum diberikan pada mukallaf atau aqil baligh,  yang mampu membedakan mana yang benar dan salah, fungsi akalnya sudah sempurna untuk mengkaitkan realitas dengan pengetahuan yang dimilikinya.

Ini berdasarkan HR sunan Bayhaqi juz V:57 Nailul Awthar Karangan Imam Assyaukani juz 1:349

رفع القلمُ عنْ ثلاثةٍٍٍ عن النّائمِ حتّى يستيقظ وعن  الصّبيِّ حتّى يحتلمَ وعن المجْنُونِ حتّى يَعْقلَ

"Diangkat pena dari tiga manusia :  dari yang tidur sampai ia bangun,  dari bayi sampai ia dewasa,  dari orang gila sampai ia sadar."

Menurut hadist tersebut Allah menghilangkan pembebanan hukum pada orang gila,  karena akalnya hilang.

Keputusan melibatkan ODGJ dalam memilih penguasa dalam sistem demokrasi dianggap wajar, normal dan bukan masalah. Berpedoman  ~one man one vote~ satu orang satu suara, setiap satu kepala  Profesor akan disamakan dengan satu kepala orang gila, Demokrasi  tidak peduli pada kualitas pemilih hanya peduli dengan jumlah pemilih, tak peduli siapa  mereka walaupun  ODGJ. Yang penting jumlah suara tersebut bisa membawa ke tampuk kekuasaan. Jumlah suara dianggap cermin bahwa mayoritas  rakyat menginginkan nya dan mempercayainya menjadi pemimpin mereka.

Demikianlah Orang Gila dalam sistem demokrasi,  keberadaannya penting untuk menambah jumlah suara. terutama bisa jadi harapan untuk memenangkan calonnya. ODGJ dengan segala keadaanya ,  bagaimanapun kondisinya berbeda dengan orang normal biasa, yang secara realitas orang normal pum banyak yang masih tak peduli visi misi calon andalannya, apalagi ODGJ.

Keputusan melibatkan orang dengan ganggguan jiwa adalah bukti betapa demokrasi yang di anggap sistem "terbaik" menampakan ketergangguan jiwa sistem tersebut.[MO/sr]

Posting Komentar