Oleh: Desi Dwi A, S.P. 

Mediaoposisi.com- Serangan Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB kembali terjadi di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua. Sedikitnya 20 nyawa melayang akibat serangan tersebut (viva.co.id). Organisasi Papua Merdeka atau OPM menolak istilah buatan pemerintah Indonesia atau TNI yang menyebut mereka sebagai ‘kelompok kriminal bersenjata’ atau ‘kelompok kriminal separatis bersenjata’.

Dalam siaran persnya tentang penembakan 31 pekerja proyek jalan trans-Papua, OPM berdalih bahwa yang mereka lakukan bukan tindakan kriminal, melainkan perjuangan pembebasan Papua dari Indonesia. Bahkan mereka menyebut Indonesia sebagai negara kolonial.

Juru Bicara OPM, Sebby Sanbom mengklaim bahwa OPM dan rakyat Papua tidak membutuhkan jalan trans-Papua seperti yang dikerjakan sekarang, namun pembangunan dalam bentuk lain. Solusi masalah Papua  adalah kemerdekaan dan berdaulat sendiri sebagai bangsa yang beradab.

Tindakan separatisme di Papua bukan kali pertama dilakukan oleh OPM, melainkan berulang-ulang. Namun sampai saat ini belum ada tindakan tegas dari pemerintah dalam menindak kelompok separatis. Bahkan cenderung lamban dan kurang ‘berani’ jika dibandingkan dengan langkah pemerintah dalam menangani kasus terorisme dan radikalisme.

Separatisme bukanlan solusi bagi permasalahan Papua. Kita bisa belajar dari pemisahan Timor Leste dari Indonesia. Referendum dan kemerdekaan Timor Leste tidak membuatnya mampu menjadi sebuah negara besar yang sejahtera apabila dibandingkan dengan saat menjadi bagian dari Indonesia, walaupun telah menjadi negara merdeka.

Rasulullah SAW melalui para Khalifah penggantinya telah mencontohkan bagaimana mereka gigih dalam menyelesaikan tindakan separatisme. Contohnya adalah kebijakan Khalifah Abu Bakar Ash-Shidiq dalam memerangi orang-orang yang bughat (memberontak kepada negara) sampai mereka mau kembali kepada pangkuan negara Islam.

Sejatinya akar masalah separatisme adalah kesenjangan dalam pembangunan wilayah yang membuat masyarakat tidak bisa menikmati kesejahteraan yang menjadi kebutuhan dasar mereka. Islam melalui syariat-syariatnya telah mengajarkan bagaimana pemerintah memiliki tanggung jawab dalam mengurusi urusan masyarakat dengan sebaik-baiknya. Tanpa memperhitungkan apakah kawasan mereka mampu memberikan pendapatan bagi pemerintah pusat ataupun tidak.

Maka penerapan sistem Islamlah yang akan mampu mencegah separatisme dengan mengembalikan fungsi pemerintah sebagai ro’in (pengatur dan pemelihara urusan umat), dan mampu menyelesaikan dengan tepat ketika aktifitas separatisme mulai muncul dengan kepastian hukum-hukum pidananya. Wallahu a’lam [MO/sr]

Posting Komentar