Oleh : Septa Yunis 
(Staf Khusus Muslimah Voice)

Mediaoposisi.com-Operasi Papua Merdeka (OPM) semakin menunjukkan keberadaannya. OPM merupakan organisasi yang memiliki tujuan untuk memerdekakan Provinsi Papua dengan cara memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. pemberontakan mereka ini sudah terjadi sejak awal berdirinya, sekitar tahun 1965.

Sejak awal diketahui bahwa OPM telah menempuh jalur dialog diplomatik, melakukan upacara pengibaran bendera bintang kejora. Pendukung OPM secara rutin menampilkan bendera Bintang Kejora dan simbol lain dari kesatuan Papua, seperti lagu kebangsaan "Hai tanahku Papua" dan lambang negara. OPM dalam banyak kasus sering melakukan aksi militan sebagai bagian penciptaan konflik Papua.

Selain itu, mereka tak segan-segan melakukan perlawanan terhadap siapapun yang dianggap mengancam keberadaannya. Seperti yang ramai diberitkan berbagai media beberapa hari ini. Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) atau Organisasi Papua Merdeka (OPM) dilaporkan membantai 31 pekerja di Kali Yigi dan Kali Aurak Distrik Yigi Kabupaten Nduga.

Ke 31 orang pekerja jembatan ini merupakan buruh bangunan dari PT Istaka Karya dilaporkan tewas sementara satu orang lagi belum diketahui nasibnya. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol AM Kamal dalam menjelaskan, pada hari Senin (03/12/18) sekitar pukul 15.30 WIT pihak kepolisian mendapatkan laporan dari warga bahwa telah terjadi pembunuhan terhadap para pekerja PT Istaka Karya yang sedang membangun jembatan di Kali Yigi dan Kali Aurak, Distrik Yigi Kabupaten Nduga pada Minggu (02/12/2018). (Berita sebelumnya:Polda Papua Selidiki Informasi Puluhan Pekerja Dibunuh OPM)  (sindonews.com 03/12/2018)

Tindakan yang tidak manusiawi tersebut sudah meresahkan masyarakat, sudah menjadi terror yang mengancam mereka.Tindakan OPM ini sudah mengarah pada aksi terorisme dan makar yang sesungguhnya. Pasalnya, gerakan OPM sudah banyak sekali melakukan pemberontakan terhadap negara Indonesia. hal senada juga disampaikan oleh Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta menilai Organisasi Papua Merdeka sudah terkategori sebagai kelompok teroris.

Pernyataan Sukamta ini menanggapi pembantaian 31 pekerja jembatan oleh OPM yang terjadi baru-baru ini.

"Menurut hemat saya, KKB ini sudah masuk ke dalam cakupan tindak pidana terorisme. Jadi harusnya pemerintah segera dengan cepat mengambil langkah tegas untuk memberantasnya dan menyeret para pelaku ke pengadilan agar dihukum semaksimal mungkin,

Inilah tindakan teroris sesungguhnya. Namun pemerintah terkesan tidak serius menumpas gerakan ini. Ketidakseriusan pemerintah ini membuktikan kegagalan pemerintah dalam melindungi rakyatnya, karena rakyat merasa terteror atas keberadaannya OPM. dalam penangan kasus pembunuhan 31 pekerja proyek beberapa waktu ini, pemerintah juga kurang sigap terhadap aksi terorisme. Padahal ini sudah jelas tindakan terorisme.

Berbeda perlakuan terhadap terduga teroris yang melakukan pengeboman, pemerintah langsung cepat tanggap, densus siap kapan saja untuk menumpas habis pelaku terduga teroris, padahal belum terbukti dugaannya itu. mereka tak segan-segan mengeksekusi mati, seperti kasusnya Siyono dan beberapa terduga teroris lainnya.

Mengapa pemerintah begitu sigap ketika menumpas yang masih terduga teroris, sedangkan yang jelas-jelas teroris seperti OPM lambat penangannya? Takutkah? Apa yang ditakutkan? Pemerintah memiliki alat negara yaitu TNI dan POLRI, ditambah lagi ada pasukan anti terror Densus 88. Namun alat negara tersebut tidak berfungsi ketika menghadapi OPM, seakan hanya dijadikan untuk menakut-nakuti rakyat.

Indonesia butuh solusi yang sistematis untuk mengatasi permasalahan OPM ini. Dengan meninggalkan sistem kapitalis neoliberalis dan menerapkan sistem Khilafah Indonesia akan terlepas dari tindakan makar. Karena sistem khilafah akan memberikan solusi atas permasalahan teroris dan makar layaknya masalah OPM yang tak kunjung mendapatkan penanganan yang serius.
Khilafah Mengatasi Makar

Hukuman terhadap pelaku makar adalah diperangi sampai mereka kembali pada perintah Allah, yaitu kembali taat kepada Khalifah atau negara dan menghentikan pembangkangan mereka. Namun, sebelum sampai kepada perang tersebut, Imam atau Khalifah harus mengontak mereka dan menanyakan apa yang mereka tuntut dari Negara. Jika mereka menyebutkan kezaliman maka kezaliman itu harus dihilangkan. Jika mereka mengklaim suatu syubhat maka syubhat tersebut harus dibongkar dan dijelaskan.

Jika mereka menilai apa yang dilakukan oleh Khalifah (Negara) menyalahi kebenaran atau syariah, padahal tidak demikian halnya, maka harus dijelaskan kesesuaian tindakan dan kebijakan Khalifah atau negara dengan syariah dan nas-nasnya serta harus ditampakkan kebenarannya. Semua itu harus dilakukan sampai taraf dianggap cukup. Jika mereka yang melakukan makar itu tetap dalam pembangkangan, maka mereka diperangi agar kembali taat.

Namun harus diingat, perang terhadap mereka adalah perang dalam rangka memberi pelajaran (qitâl at-ta’dîb) bukan perang untuk memusnahkan. Perang terhadap mereka bukan merupakan jihad. Jadi harta mereka bukan fa’i dan tidak boleh dirampas dan dibagi-bagi. Mereka yang tertawan tidak diperlakukan sebagai tawanan, melainkan diperlakukan sebagai pelaku kriminal. Wanita dan anak-anak mereka yang turut di medan perang tidak boleh dijadikan sabi.[MO/sr]

Posting Komentar