Oleh: Ayunin Maslacha 

Aktivis 

Mediaoposisi.com-Kamp tawanan untuk Muslim Uighur di Xinjiang mulai terdeteksi pada 22 April 2018 oleh para peneliti berupa foto satelit melalui perangkat lunak pemetaan global, Google Earth. Bukti itu menunjukkan sebuah bangunan yang ditutupi dengan dinding eksterior sepanjang 2 km diselingi oleh 16 menara penjaga.

Awalnya, Beijing mengelak akan adanya kamp tersebut, namun berkat kecaman dunia global, pemerintah RRT (Republik Rakyat Tiongkok) mengakuinya dan propaganda pemerintah setempat bersikeras bahwa pusat-pusat itu ditujukan untuk melawan penyebaran separatisme, kekerasan dan "ekstremisme" agama melalui pendidikan dan pelatihan kerja. Sehingga kamp itu oleh RRT disebut kamp "re-edukasi" yang pada kenyataannya mirip penjara.

Amnesty International membeberkan dalam laporan terbarunya, "China Where are they? Time for answers about mass detentions in Xinjiang Uighur Autonomous Region", bahwa pemerintah RRT menahan jutaan manusia tanpa alasan dengan penyiksaan, menyebabkan bercerai berainya keluarga mereka dan hidup disana dalam penuh pengintaian.


Pemerintah RRT menyarankan agar dunia tidak ikut campur urusan internal negaranya, karena itu berada dalam wilayah kedaulatan RRT. Akan tetapi represi pemerintah RRT terhadap etnis minoritas Uighur bersebrangan dengan posisinya sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Namun, RRT selalu berdalih kamp re-edukasi dilakukan untuk mencekal pertumbuhan terorisme yang mengancam kedamaian global, sebagaimana Amerika Serikat melakukan perlawanan terhadap ISIS sebagai bentuk melawan terorisme hingga memporak-porandakan Irak dan Suriah.

Dorongan dunia kepada Amerika Serikat agar menjatuhkan sanksi kepada Cina mendapat perlawanan melalui Duta Besar Cina untuk Amerika Serikat, Cui Tiankai dalam wawancara dengan Reuters, Rabu, 28 November 2018. Hal ini akan nampak jelas, bahwa ungkapan Donald Trump terkait sanksi itu sebatas basa-basi agar dunia tidak melihat kecacatan Amerika sebagai pelanggar HAM terbesar juga, dan sekaligus intrik politis dalam persaingannya dengan Cina. Sehingga PBB mustahil untuk turun tangan langsung kecuali sekedar menegur pemerintah setempat.

Robert D. Kaplan dalam analisanya yang dimuat The Wall Street Journal, menyatakan bahwa alasan dibalik genosida Muslim Uighur adalah demi ambisi Imperial Cina melalui program The Belt and Road Initiative. Agar bisa menguasai belahan dunia Timur, Cina membutuhkan kerjasama etnis Uighur karena semua jalan dan jalur energi antara Cina pesisir dan Timur Tengah harus melewati Xinjiang.

Dikawasan itu akan dibangun jalan, jalur kereta api dan jaringan pipa energi di seluruh bekas republik Soviet Turki, sebagai penghubung antara Cina dengan Iran. Sehingga, ketika Amerika Serikat berkehendak meredam ambisi Cina tersebut, AS harus memperhatikan Muslim Uighur dengan dalih pelanggaran HAM sebagaimana propagandanya selama ini. Itu berarti, mereka menjadikan isu Muslim Uighur sebagai rudal yang siap ditembakkan untuk membunuh satu sama lain, sebatas kepentingan keduanya demi ambisi menghegemoni dunia.



Indonesia hanya mampu melakukan protes terkait pelanggaran HAM di Xinjiang, tidak bisa berbuat lebih termasuk mustahil melakukan penekanan kerjasama RI-Cina mengingat Indonesia memiliki hutang ke Cina US$1,44 miliar menurut perhitungan BI akhir bulan Juni 2018 lalu. Hal ini sama saja dengan negeri-negeri yang lain.

Bagi seorang Muslim, penindasan di Uighur bukan sekedar pelanggaran HAM, akan tetapi menghina Islam dan umatnya karena terdapat darah keimanan yang sama. Dunia internasional tak akan menerima dalih keimanan untuk meredam kebrutalan pemerintah Cina terhadap etnis Uighur, sebab tatanan dunia yang sekarang berjalan tak pernah sedikitpun berpihak pada Islam. Lihat saja bagaimana AS dan Cina memaknai terorisme serupa, yakni umat Islam.

Berpangku tangan pada kinerja PBB adalah kesia-siaan. Lima negara adidaya yang memiliki hak veto didalamnya adalah para penjajah! Dunia akan terus bungkam dengan pembantaian darah-darah Muslim dipenjuru bumi, karena kepentingan Islam selalu bertolak dari keserakahan mereka.

Tidak ada yang mampu membebaskan penjajahan kaum Muslimin saat ini kecuali adanya seorang Khalifah yang memimpin bala tentara dimedan jihad, dan menebus darah dengan darah! Khalifah itulah yang merdeka dan menjadikan negeri-negeri Islam yang terberai menjadi kedaulatan yang utuh dan kuat serta memutus segala rantai imperialis yang disebut "perjanjian internasional".

Maka kewajiban bagi tiap Muslim melihat kondisi ini ialah mempererat ukhuwah yang menembus skat nasionalisme dan menyadarkan dirinya akan urgensitas Khilafah Islamiyah sebagai tanding negara-negara kampium penjajah, untuk melindungi kehormatan, jiwa, raga, harta dan keturunan umat Muhammad saw.[MO/an]



Posting Komentar