Oleh: Nur Syamsiyah
(Mahasiswi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)

Mediaoposisi.com-Indonesia biasa dikenal dengan negara agraris, katanya. Namun, Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut luas lahan baku sawah terus menurun. Catatan mereka pada 2018 ini, luas lahan tinggal 7,1 juta hektare, turun dibanding 2017 yang masih 7,75 hektare (CNN Indonesia, 25/10/2018).

Di sisi lain, pemerintah memiliki salah satu program dalam hal pertanian yang masuk dalam rencana strategis Kementerian Pertanian tahun 2015 – 2019 yaitu NAWA CITA atau agenda prioritas Kabinet Kerja mengarahkan pembangunan. Pertanian ke depan untuk mewujudkan kedaulatan pangan, agar Indonesia sebagai bangsa dapat mengatur dan memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya secara berdaulat.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 1 Ayat 4 menjelaskan bahwa ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Bertolak belakang dari narasi tersebut, lahan pertanian kini justru dialih-fungsikan menjadi perumahan, industri dan akomodasi wisata, sehingga para petani kehilangan sawah dan mata pencahariannya untuk bercocok tanam. Tak sedikit dari mereka yang melakukan tindakan penolakan akan adanya alih fungsi lahan pertanian.

Pada tahun 2015, tercatat terdapat 231 kasus adanya konflik agraria yang mengakibatkan 3 orang tewas, 194 mengalami tindak kekerasan, 65 mengalami kriminalisasi, dan penggusuran terhadap 2.700 kepala negara. Bertambah pada tahun 2016 menjadi 450 kasus dengan 13 orang meninggal dunia, 66 mengalami tindak kekerasan, 177 ditahan/kriminalisasi (Data perbandingan SPI yang diolah dari berbagai macam sumber).

Bahkan pada tahun 2017, tercatat setidaknya sebanyak 125 kasus konflik agraria di 17 kabupaten sepanjang tahun (Serikat Petani Indonesia, 2017). SPI juga menyatakan bahwa hal tersebut menunjukkan ketidakfokusan pemerintah dalam menjalankan reforma agraria.

Bukannya menyelesaikan permasalahan, Indonesia juga diramaikan dengan impor bahan pangan. Komoditas pangan yang diimpor ke Indonesia dari bulan Januari-September 2017 berdasarkan data BPS dan Data Impor Kementerian Pertanian 2017 diantaranya adalah beras, daging, kedelai, jagung, gandum, kacang hijau, ubi kayu, kentang, bawang putih, cabe dan garam.

Dengan demikian, akankah pemerintah dapat mewujudkan kedaulatan pangan? Bisakah bangsa ini mengatur dan memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya secara berdaulat?

Seirama dengan apa yang dikatakan oleh SPI, pemerintah gagal dalam mewujudkan kedaulatan pangan bagi rakyat. Alih fungsi lahan pertanian merupakan solusi yang tidak solutif. Sebab, ia akan memunculkan beberapa kasus baru semisal berkurangnya lahan pertanian, menurunnya produksi pangan nasional, sarana prasarana pertanian menjadi tidak terpakai, buruh tani kehilangan pekerjaan, dan memicu harga pangan semakin mahal.

Seharusnya, setiap orang yang mempunyai tanah pertanian dia diharuskan mengelolanya agar tanah tersebut dapat menghasilkan sesuatu yang dapat dinikmatinya, sekaligus juga agar kepemilikan tanah tersebut dapat terus menjadi miliknya. Meskipun setiap tanah pertanian harus dikelola, namun pengelolaannya haruslah sesuai dengan ketentuan-ketentuan syara’.

Sebagaimana hadits Rasulullah dari Jabir RA berkata, Rasulullah SAW bersabda: “Barangsiapa mempunyai sebidang tanah, maka hendaklah ia menanaminya. Jika ia tidak bisa atau tidak mampu menanami, maka hendaklah diserahkan kepada orang lain (untuk ditanami) dan janganlah menyewakannya” (HR. Muslim).

Dalam hadits lain, Rasulullah SAW bersabda: “Barangsiapa memiliki tanah, maka tanamilah atau berikan kepada kawannya” (Riwayat Muslim).

Berdasarkan hadist di atas bahwasanya Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita agar dapat mengoptimalkan sebaik mungkin lahan yang kosong menjadi suatu lahan yang produktif. Dengan demikian, pemerintah memiliki kewajiiban dalam menjadikan suatu lahan yang produktif untuk mewujudkan kedaulatan pangan dalam negeri. [MO/ge]

Posting Komentar