Oleh: Nasrudin Joha

Mediaoposisi.com-There isn't Free Lunch, adagium ini tidak saja berlaku bagi politisi dan dikehidupan politik, tetapi juga menerpa lembaga survey. Jika partai butuh uang untuk bikin spanduk, baliho, kaos, bendera dan atribut partai, honor saksi, iklan, kampanye politik dan seabrek agenda politik lainnya, demikian pula lembaga survey.

Lembaga survey butuh uang untuk mengumpulkan data, sample suara, pengolahan data, uji teori terhadap data, simpulan-simpulan dan publikasi. Diluar itu, lembaga survey juga butuh uang untuk sewa gedung, bayar listrik dan tagihan telepon, akses internet, kebutuhan ATK, gaji pegawai sampai Alokasi dana untuk beli rumah, kendaraan, vila dan apartemen bagi pendiri dan pengelola lembaga.

Jadi dusta yang amat kentara, jika lembaga survey bergerak tanpa dukungan modal. Uang ini diperoleh dari imbal jasa yang diberikan klien sebagai user lembaga survey.

Polanya mirip kerja jasa auditor keuangan, ada laporan audit kinerja real untuk perseroan, laporan surplus dan penggelembungan untuk pemegang saham dan publik, laporan pengempisan pendapatan untuk pajak. Namun, sekarang lebih ketat, jadi caranya musti lebih canggih.

Lembaga survey juga demikian, dia akan membuat paparan real untuk konsumsi privat user, dan membuat paparan 'framing' yang dipublis ditengah publik. Tentu, user menggunakan jasa konsultan politik dari lembaga survey-surveyan untuk meningkatkan elektabilitas, bukan mengabarkan aib partai dan calon ke tengah publik. Bisa ancuuur tuh barang.

Framing opini melalui dalih survey surveyan itu wujud dalam simpulan survey yang relevan untuk mendongkrak elektabilitas user. Kajian ilmiah, teori dan data, tidak bisa di kerjai. Yang dapat dikerjai adalah : pemilihan sample agar menuju kesimpulan Framing, pilihan pertanyaan yang menjurus pada elektabilitas user, penarikan kesimpulan menggunakan jurus dan teori 'gatuk matuk', barulah menghasilkan FRAMING KESIMPULAN POLITIK BAGI KEPENTINGAN USER.

Jadi, Anda akan tahu lembaga survey sedang memframing opini menjatuhkan Prabowo ketika pertanyaan kuisioner menyebut : apakah Anda memilih calon pemimpin yang beristri atau menduda ?

Sama saja, pertanyaan Framing yang kuisioner yang menyebut : apakah Anda setuju terorisme dalam Islam? Ini pertanyaan vonis, yang mengaitkan Islam dengan terorisme.

Sama persis ketika pertanyaan kuisioner menyebut 'apa tanggapan Anda atas pembunuhan di Papua yang diduga dilakukan KKB OPM ? Coba Klo pertanyaannya diubah 'apa tanggapan Anda atas pembantaian di Papua yang dilakukan teroris OPM ?'

Demikianlah modusnya, Jadi sama persis, ketika membuat simpulan tentang 'kota intoleran', modusnya sama.

Hanya saja saat ini lembaga survey nasibnya mengenaskan. Di era sosmed, arus informasi tidak lagi di monopoli media mainstream. *Kalo dulu, pesan survey, kuasai media, publikasi hasil survey, selesai sudah*. Survey Framing pesanan politik ini beredar luas ditengah publik bak sihir yang membius, tanpa ada yang bisa menghalaunya.

Nah sekarang ? Sudah sulit bro. Kalo lembaga survey memaksa, taruhannya kredebilitas. Boleh saja lu makan duit user, tapi lu akan di cap cebong oleh netizen.

Lihat aja hasil survey SETARA INSTIITUT atau olahan survey LSI nya Deny. Ga ngaruh untuk mengkondisikan opini publik. *Saran saya ke partai, jangan lagi sewa lembaga survey surveyan, duit bakal amblas elektabilitas tidak akan berbekas.*

Tragis sekali nasib lembaga survey di era sosmed. Mengenaskan. Tentu yang bervisi duit. Namun, jika lembaga survey tadi hanya berkhidmat kepada ilmu, menjalankan amanat publik, maka potret survey akan jujur menggambarkan realitas ditengah publik. Mereka tetap akan dipercaya publik. [MO/ge]

Posting Komentar