Oleh: Mila Sari, S.Th.I
(Pena Juang Islam, Member Akademi Menulis Kreatif)

Mediaoposisi.com- Menjelang Pilpres 2019, masyarakat dihebohkan oleh isu yang telah  Beredar bahwa kotak suara pada pemilihan mendatang tidak lagi terbuat dari aluminium tapi menggunakan kardus. Pasalnya, hal tersebut tidak hanya isu namun begitulah faktanya. Menanggapi hal tersebut, banyak dari para netizen yang meminta dan mengusulkan kepada presiden Indonesia Lawyer Club (ILC) Karni Ilyas agar program ILC pada Rabu malam (20/12) membahas tentang fakta ini dengan tema " Suara Rakyat Dalam Kardus". (https://youto.be/rAfBgUI7gh0)

Pada kesempatan kali ini, ILC mengundang Viryan Aziz selaku Komisioner KPU. Menurut penuturan Viryan ada beberapa aspek yang harus dipertimbangkan mengapa pada akhirnya memilih kardus sebagai kotak suara. Diantaranya, yang pertama dilihat dari aspek hukum bahwa KPU dalam bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu bahwa kotak suara harus bersifat transparan.

Untuk itu, isi kotak suara harus terlihat menurutnya. Maka untuk itu, aluminium tidak bisa digunakan lagi karena sifatnya yang tidak transparan. Menurutnya, hal ini juga sudah diamati sejak tahun 2013 lalu yang menggunakan kotak suara dari plastik. Pada pemilu tahun 2014, kotak suara yang digunakan adalah karton kedap air dan pada pemilu tahun 2014, aluminium digunakan sebagai kotak suara.

Adapun aspek yang kedua, itu adalah aspek teknis. Masih menurut penuturan Komisioner KPU tersebut bahwa kardus yang digunakan sebagai kotak suara tersebut bukan sembarang kardus, tapi kardus yang kedap air dan mampu menampung beban kurang lebih 30kg yang diperuntukkan sebagai tempat surat suara dan dokumen-dokumen yang diperlukan. Selain itu, kardus memiliki keistimewaan sebagai bahan yang ramah lingkungan, mudah terurai dari bahan plastik ataupun aluminium. Dan yang terpenting lebih hemat biaya dari bahan plastik ataupun aluminium. (https://youto.be/MPSUKIX66HE)

Kalau kita cermati penuturan yang disampaikan oleh komisioner KPU tersebut, tentu kurang relevan. Karena yang dimaksud transparan dalam pemilu itu bukan kotak suaranya yang harus transparan sehingga harus memperlihatkan apa yang ada didalamnya. Namun transparan yang dimaksud dalam pemilu adalah jujur, tidak ada unsur kecurangan ataupun penipuan yang terjadi pada saat pengumutan suara sampai proses penghitungan surat suara berlangsung.

Kemudian, kalau kardus yang digunakan adalah kardus yang kedap air. Maka kita bisa menyikapi, sejauh mana bahan kardus bisa kedap air. Fakta yang terjadi di Bandung beberapa waktu lalu telah membuktikan bahwa tidak ada kardus yang kedap air. Kalau lah kedap air tentu kardus-kardus yang digunakan untuk kotak suara tersebut tidak akan rusak terkena banjir.

Justru yang awalnya ingin menghemat dana, malah mengalami kerugian karena harus mengganti yang rusak dengan yang baru sebab kardus-kardus yang rusak tersebut tidak bisa difungsikan lagi. Ini jelas membuktikan bahwa kardus yang kedap air yang mereka maksud pun tidak tahan jika terkena air. Dan tentu tidak ada kardus yang lebih kuat dari aluminium meski kardusnya digembok sekalipun atau dibungkus dengan plastik tetap yang namanya kardus tidak tahan akan air.

Narasi ini jelas sumbang, tidak sejalan dengan akal pikiran yang sehat. Seharusnya konsep jujur dan adil telah dipahami oleh penyelenggara KPU termasuk pemerintah dalam pelaksanaan pemilihan umum.

Sebenarnya masalah ini lebih kepada sisi kepercayaan rakyat yang telah mulai luntur terhadap penguasa. Kwatir terjadinya penipuan dan ketidak jujuran. Sementara dalam Islam, orang yang dipilih sebagai penguasa haruslah orang yang amanah dalam mengurusi urusan rakyat. Dan pemilu dalam Islam adalah dalam rangka memilih calon pemimpin yang akan menerapkan hukum Islam secara totalitas.

Adapun dalam Islam, masalah pemilu, kotak suara dan surat suara adalah uslub atau teknis bukan metode/thariqah yang mesti ada. Jadi kalau masalah uslub itu boleh-boleh saja selama tidak ada unsur keharaman didalamnya.

Unsur keharaman yang dimaksud disini bisa saja penipuan ataupun ketidakjujuran. Namun dalam Islam, unsur teknis haruslah sesuatu yang justru dapat memudahkan urusan ummat. Misalnya, kalau di Indonesia adalah negara kepulauan atau banyak daerah yang jauh, maka sebaiknya tidak menggunakan kardus sebagai kotak suara karena kuatir akan rusak diperjalanan terkena air dan bahaya lainnya.

Dalam Islam juga mementingkan layanan prima bagi ummat, prosesnya sederhana dan memudahkan. Misalnya seperti pengangkatan Khalifah dengan metode bai'at. Namun uslubnya bisa langsung tanpa pemilihan dan tidak langsung, melalui pemilihan terlebih dahulu. Jadi, konsep langsung umum bebas dan adil sangat jelas kebenarannya dalam Islam.[MO/sr]


Posting Komentar