Oleh : Nurul Rachmadhani

Mediaoposisi.com-Mengenaskan. Muslim Uighur kini semakin tertindas. Mereka mengalami penahanan dalam kamp-kamp reedukasi di Xinjiang. Sejumlah media internasional mengungkapkan, pemerintah Cina mempekerjakan paksa para tahanan etnis Uighur dan Kazakhs di kamp-kamp reedukasi tersebut.

Menurut kesaksian-kesaksian yang dikumpulkan the Associted Press (Selasa,18/12/2018), para tahanan dipaksa bekerja setelah menjalani indoktrinasi Partai Komunis Cina. Dilarang menggunakan bahasa etnis mereka, dan tak boleh menjalankan ritual-ritual agama Islam.

Muslim Uighur tidak bebas berislam. Untuk berdoa dan bersujud di masjid sangat sulit, sekadar pemilihan nama-nama dengan identitas keislaman juga sulit. Lebih dari sepuluh juta jiwa muslim di wilayah Xianjiang, Cina Barat, mereka adalah etnis Uighur, etnis muslim yang mendominasi hampir setengah populasi Xinjiang.

Pertengahan 2017 lalu, sejumlah media internasional sempat menyoroti regulasi Pemerintah Cina yang mengatur nama-nama warga Xinjiang. Dalam aturan tersebut, setiap orangtua tidak boleh memberi beberapa nama pada anak-anaknya, di antaranya Muhammad, Jihad, Islam, dan nama identitas Islam lainnya.

Para wanita muslim Uighur dilarang berjilbab di tempat umum, para lelaki muslim tak boleh berjanggut. Aturan ini diterapkan dengan alasan melawan radikalisme dan ekstrimis. Karena menurut pemerintah Cina, etnis Uighur di Xianjiang memiliki potensi menjadi pemicu teror.

Semakin jelas, bahwa aturan yang dibuat hanya untuk melunturkan identitas Islam secara perlahan. Dan kini jutaan muslim Uighur telah ditahan di kamp pengasingan.

Menurut Human Rights Watch, suku Uighur  dipantau ketat. Mereka harus memberikan sampel biometrik dan DNA. Kelompok-kelompok HAM mengatakan orang-orang di kamp-kamp itu dipaksa belajar bahasa Mandarin dan diarahkan untuk mengecam, bahkan meninggalkan keyakinan iman mereka.

Bahkan, mantan tahanan mengatakan kepada BBC News, mereka mengalami penyiksaan fisik dan psikologis di kamp-kamp penahanan. Seluruh keluarga mereka lenyap, para tahanan disiksa secara fisik dan mental.

Menurut artikel pada 17 Desember, di situs media Amerika Serikat, CBS News. Mereka ditahan di kamp-kamp dengan dalih untuk “mendidik kembali”, kenyataannya mereka di penjara dalam sebuah kompleks yang luas, terdapat sejumlah asrama, sekolah, gudang dan ruang-ruang pelatihan. Namun, kompleks itu dipagari tembok tinggi, kawat berduri, dan dijaga ketat puluhan petugas bersenjata serta anjing galak.

Walaupun telah banyak fakta penindasan terhadap etnis Uighur  yang menjadi berita umum dan sorotan dunia,  namun pemerintah Cina tetap membantah. Seorang juru bicara Kementrian Luar Negeri Cina, menuduh media asing sering membuat laporan tidak benar.

Pihak Beijing menjelaskan bahwa kamp-kamp itu adalah fasilitas sebagai pusat pelatihan yang menawarkan pendidikan vokasi bagi warga Uighur, Kazakh, dan lainnya yang sebagian besar merupakan muslim.

Sayangnya, penjelasan yang di berikan pihak Beijing tak bisa dipercaya. Etnis Uighur yang sebagian besar adalah muslim, jelas telah mendapatkan diskriminasi dan pengasingan. Itu membuktikan bahwa Pemerintah Cina begitu membenci Islam. Ingin menghapuskan secara perlahan apa-apa yang identik dengan Islam.

Seluruh dunia sudah mengetahui penindasan yang terjadi yang dialami etnis Uighur. Banyak yang mengecam kejadian ini dan mengatasnamakan HAM. Mereka meminta HAM atas etnis Uighur diberlakukan. Namun tak ada respon cepat yang dapat membebaskan mereka di sana.

Termasuk negeri kita, Indonesia. Padahal Indonesia merupakan negara muslim terbesar, seharusnya pemerintah bisa bertindak cepat untuk menolong saudara seiman kita di sana.

Seperti apa yang dikatakan oleh Fadli Zon, “ Melihat kenyataan seperti ini seharusnya pemerintah Indonesia bersuara, tidak hanya diam seperti sekarang. Sebagai negara dengan  jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia punya tanggung jawab moral lebih atas nasib jutaan muslim Uighur. Sebab jika tidak, ini bisa menjadi bencana kemanusiaan yang lebih besar.”

Tak hanya Indonesia, tapi seluruh umat di dunia ikut membantu muslim Uighur. Karena muslim Uighur mendapatkan penyiksaan dan pengucilan bahkan dilarang untuk menjalankan ibadah agamanya.

Begitu juga yang disampaikan oleh Din Syamsudin dalam keterangan tertulisnya, Senin (17/12/2018) “Penindasan seperti itu merupakan pelanggaran nyata atas Hak Asasi Manusia dan hukum internasional”.

Sayangnya, atas nama HAM pun tak menjamin kebebasan muslim Uighur. Berbagai bentuk penindasan tetap mereka dapatkan. Negara yang begitu mengelu-elukan dan memuja HAM seolah bungkam. Tak bersuara untuk membebaskan penderitaan muslim Uighur di sana.

Selama ini, umat Islam minoritas di negaranya banyak yang mendapatkan perlakuan tak baik. Berbagai bentuk mulai dari diskriminasi, penindasan, bahkan penyiksaan kerap didapatkan. Begitu takutnya mereka terhadap Islam, padahal Islam tak sejahat yang mereka pikirkan. Coba saja tengok negara yang mayoritas Islam, tak ada kaum minoritas yang terasingkan apalagi tertindas.

Di dalam Islam sendiri tak mengenal kata minoritas. Istilah minoritas muncul pada abad ke 16 di Eropa.

Sistem ini diterapkan oleh negara yang menganut nasionalisme. Masyarakat diklasifikasikan berdasarkan etnis, budaya, ras, dan bahasa, termasuk agama dam kriteria lain yang membuat satu kelompok Dalam sejarah dan syariat Islam, istilah yang digunakan adalah dzimmah atau mereka yang hidup dalam wilayah kaum muslim. Mereka memperoleh hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara.

Pada zaman Rasulullah SAW, sikap toleransi dan akomodatif terhadap kaum minoritas itu dibuat dalam Piagam Madinah.

Banyak terdapat poin-poin di dalamnya yang berhubungan antara hak dan kewajiban Muslim dan Yahudi. Piagam Madinah menjamin hak dasar perlindungan jiwa raga, harta, dan menjalankan agama secara adil, akan mendapatkan konsekuensi yang amat berat bila terjadi pelanggaran.

Namum kini, miris. Banyak negara muslim yang abai, tak peduli dengan saudara sesama Islam. Hanya mengecam namun bungkam. Tak bereaksi. Tak ada aksi. Hanya memikirkan diri sendiri. Juga tak mau rugi, karena sistem yang saat ini dijalankan membuat banyak petinggi negara yang melihat keuntungan dari berbagai sisi.

Kini umat semakin menyadari, bahwa masalah yang menimpa saudara-saudara di belahan dunia lainnya butuh pertolongan yang serius, yaitu dengan bersatunya kaum muslim sedunia.

Umat Islam harus bersatu. Membebaskan seluruh  saudara seiman yang mendapatkan perlakuan keji dan tak berkeprimanusiaan. Namun selama bukan Islam yang menjadi pedoman hidup dalam bernegara, itu akan menjadi sulit. Karena ini adalah tugas negara, bukan perorangan.

Maka seharusnya seluruh umat Islam dapat bersatu dalam satu naungan yang sama, yaitu berada di bawah naungan Khilafah Islamiyah. Karena dengan Khilafah ala minhaj nubuwah saudara-saudara di sana dapat diselamatkan. Sudah seharusnya negara juga menyadari, bahwa umat kini membutuhkan Khilafah.

Posting Komentar