Septa Anitawati, S.I.P.
Muslimah Peduli Umat, Revowriter.

Mediaoposisi.com-Tercatat 430 orang meninggal dunia, 1.495 orang luka-luka, 159 orang hilang, dan 21.991 orang mengungsi (BNPB, Pramuka, Jakarta Timur, Rabu, 26/12).

Sementara itu kerugian fisik akibat tsunami meliputi 924 unit rumah rusak, 73 unit hotel dan villa rusak, 434 unit perahu dan kapal rusak, 60 unit warung serta toko rusak, dan puluhan kendaraan rusak.

kitabisa.combelanuslimuighur

Mengapa begitu banyak korban? Apakah tidak ada deteksi dini?  Sebenarnya BMKG sudah mengumumkan bahaya yang akan terjadi di selat Sunda.

Kronologi Tsunami Selat Sunda: Jumat, 21/12 BMKG mengumumkan erupsi anak gunung Krakatau dengan status waspada. Sabtu, 22/12 BMKG mengumumkan akan terjadi gelombang tinggi sampai tanggal 25/12.

Namun pengumuman BMKG ini terlambat dan sepertinya tidak ditangkap secara meluas. Terbukti Seventeen manggung di tepi pantai. Acara Gathering PLN di Pantai Tanjung Lesung. Dan acara santri hafizh Qur’an di vila tepi pantai. Juga acara lain untuk mengisi liburan yang dilaksanakan di tepi pantai Anyer.

Ternyata keterlambatan informasi terjadi karena alat pendeteksi gempa dan tsunami sudah rusak. Tidak bisa digunakan lagi.

Mitigasi Bencana adalah bagian dari upaya untuk meminimalisir resiko dan dampak bencana. Namun aspek ini sering diabaikan oleh pemerintah. Sehingga setiap bencana yang terjadi selalu berdampak massal.

Bahkan Penganggaran Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) untuk pengadaan alat deteksi bencana kerap menemui kendala. Salah satunya, anggaran tersebut pernah dicoret karena dianggap bukan kebutuhan strategis pemerintah.

Bahkan untuk keperluan alat deteksi bencana yang diperlukan untuk tahun 2018 ini, baru dikeluarkan dananya tahun 2020. Alasannya karena pengajuan anggaran sudah ditutup untuk tahun 2019. Padahal diperlukannya sekarang. Harus menunggu dua tahun lagi.

Demikianlah jika anggaran untuk bencana tidak diplotkan sejak awal setiap tahunnya. Termasuk pengadaan alat deteksi dan mitigasi bencana.

Padahal Indonesia adalah negeri dengan ratusan gunung berapi yang aktif. Terletak di jalur lempengan yang rawan gempa. Daerah-daerah rawan gempa semestinya memiliki peralatan yang canggih. Agar tidak ada korban.

Pra, Pas, dan Pasca bencana mestinya disiapkan oleh Negara. Pra meliputi persiapan peralatan canggih untuk mendeteksi bencana sejak dini.

Evakuasi penduduk dan larangan berkunjung di lokasi yang terdeteksi akan terjadi bencana. Pas atau saat bencana, seluruh komponen sudah siap siaga. Peralatan termasuk alat berat agar lokasi yang porak poranda segera bisa diatasi. Pasca bencana, segera dibangun kembali infrastruktur yang sesuai dengan rawan bencana.

Namun ini tidak dilakukan oleh Pemerintah. Mengapa? Karena pemerintah di negeri ini menganut Sistem Demokrasi. Negara hanya sebagai Regulator dan Fasilitator.

Negara sebatas pembuat dan pelaksana kebijakan. Sementara yang mengesahkan UU nya adalah lembaga legislatif yang tidak pro rakyat. Namun pro Pemodal Asing dan Aseng. Atau dengan kata lain Penguasa di negeri ini menjadi pelayan Asing dan Aseng. Bukan pelayan rakyat.

Pemerintahan Demokrasi Bukan Ra’in (meri’ayah atau mengatur, melayani urusan rakyat) dan Junnah (pelindung atau perisai rakyat).

Solusi Islam

Mitigasi Bencana adalah bagian dari tanggung jawab penguasa dalam mengurus dan melindungi umat yang diwajibkan oleh Islam.

Hal ini senada dengan peran Pemerintah sebagai Ra’in (meri’ayah atau mengatur, melayani urusan rakyat) dan Junnah (pelindung atau perisai rakyat)
.
Pra, Pas, dan Pasca bencana disiapkan oleh Negara. Pra meliputi persiapan peralatan canggih untuk mendeteksi bencana sejak dini. Evakuasi penduduk dan larangan berkunjung di lokasi yang terdeteksi akan terjadi bencana.

Pada saat bencana, seluruh komponen sudah siap siaga. Peralatan termasuk alat berat agar lokasi yang porak poranda segera bisa diatasi. Pasca bencana, segera dibangun kembali infrastruktur yang sesuai dengan rawan bencana.

Bahkan anggaran untuk keperluan bencana sudah tertuang didalam Anggaran Belanja Negara. Diambilkan dari pos pendapatan kepemilikan umum, fai, dan kharaj ( Syekh Abdul Qadim Zalum, Al Amwal Fiddaulah).

Setiap terjadi bencana, tidak akan gagap, mencari dana seperti sekarang. Namun dana sudah tersedia. Bahkan bangunan infrastruktur di daerah rawan gempa, tsunami dan rawan bencana, sudah diantisipasi sejak awal.

Semua disesuaikan dengan kondisi alam yang ada. Terbukti dari bangunan peninggalan Khilafah Islam yang meliputi dua pertiga dunia. Sebagiannya adalah daerah rawan bencana. Namun masih berdiri kokoh sampai sekarang. Seperti bangunan di Mesir yang berdiri dari tahun 1200-an. Juga di Suriah sebelum terjadi perang saat ini.

Kerinduan terhadap Khilafah Islam sebagai solusi semakin membuncah. Semoga negeri ini segera sadar akan pentingnya Khilafah. Sehingga bencana demi bencana akan terselesaikan dengan tuntas.

Posting Komentar