Oleh : Putri Mayang
(Komunitas Revowriter Tangerang)

Mediaoposisi.com- -baru ini Komisioner KPU Kota Tangerang Divisi Perencanaan dan Data Ahmad Syailendra telah melakukan pencatat orang yang mengalami kondisi gangguan jiwa serta masuk dalam daftar pemilih tetap dari 13 kecamatan di Kota Tangerang.

 Data termasuk pada kategori pemilih grahita atau dikenal dengan disabilitas mental. Hasil dari pendataan tersebut terdapat sebanyak tuna daksa 323 orang, tuna netra 126 orang, tuna rungu 200 orang, grahita 207 orang hingga disabilitas lainnya 169 orang, dan total pemilihan penyandang disabilitas ada 1.025 orang (TangerangNews.com 13/12/2018).

Dari keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) inilah yang memperbolehkan tuna grahita untuk menggunakan hak pilihnya saat mendatang. Mengacu pada Putusan MK No. 135/2015 (gugatan atas UU 8/2015 Pasal 57 ayat (3) huruf a) yang menegaskan soal perlindungan hak pilih bagi WNI sepanjang tidak mengalami gangguan jiwa atau ingatan yang permanen maka masih memiliki hak pilih.

Kebijakan pemilih grahita atau pengidap disabilitas mental mencoblos dalam pemilu hanya salah satu fakta yang menunjukkan hakikat sistem politik demokrasi sesungguhnya. Diambil dari kata Children with developmental impairment. Kata impairment diartikan sebagai penurunan kemampuan atau berkurangnya kemampauan dalam segi kekuatan, nilai, kualitas, dan kuantitas (American Heritage Dictionary,1982: 644; Maslim.R.,2000:119 dalam Delphie:2006:113).

Penyandang tunagrahita (cacat ganda) adalah seorang yang mempunyai kelainan mental, atau tingkah laku kecerdasan yang terganggu, ada kalanya cacat mental dibarengi dengan cacat fisik sehingga disebut cacat ganda. Misalnya, cacat intelegensi yang mereka alami disertai dengan keterbelakangan penglihatan (cacat pada mata), ada juga yang disertai dengan gangguan pendengaran. Adanya cacat lain yang dimiliki selain cacat intelegensi inilah yang menciptakan istilah lain untuk tuna grahita yakni cacat ganda.

Maka dari sini kita dapat melihat, bagaimana mungkin orang yang mengalami disabilitas dapat menggunakan hak pilihnya, sedangkan hak pilih adalah salah satu cara memilih pemimpin di era politik demokrasi saat ini.

Sejatinya semua itu dilakukan untuk memperbanyak suara dalam pemilihan, karena nyatanya hanya untuk meraih kemenangan dalam pemilihan semata saja, bukan lagi diambil dari kesepakatan bersama. Potret sistem saat ini tidak akan menghasilkan perubahan apapun kecuali kerusakan, hancurnya moral dan dalam kehidupan sosial sekalipun, seharusnya kita sadar bahwa apa yang terjadi saat ini kekacawan hingga krisis tak lepas dari sistem yang sedang rusaknya karena semua hanya berorientasi pada kekuasaan, hingga kebaikan dan keberkahan hidup sangat sulit untuk dirasakan.

Sedangkan dalam politik Islam, mewajibkan kepada umatnya untuk mengangkat seorang khalifah (Pemimpin), diangkat bukan dengan suara terbanyak dari rakyat sebagaimana demokrasi. Memang tidak ada dalil khusus dalam pengangkatan khalifah dalam sistem Islam. Namun menurut ijma’ sahabat, pengangkatan Khalifah dilakukan dengan dua metode yaitu dengan cara dipilih yang mana dipilih oleh ahlul halli wal ‘aqdi.

Cara ini dipakai pada saat pemilihan sahabat Abu Bakar RA dan sahabat Ali bin Abi Tholib RA. Sedangkan Ahlul Halli Wal ‘Aqdi adalah sekelompok manusia yang memiliki kedudukan dalam urusan din dan ahlaq serta kemampuan dalam melihat kondisi dan mengatur ummat. Ahlul Halli wal ‘aqdi dipilih karena ahlaq mereka yang mulia dan kedalaman ilmu mereka.

Sedangkan metode lainnya adalah metode al ‘ahdu atau istihlaf. Seorang pemimpin memilih penggantinya dari umat islam yang dia lihat layak untuk menempati kedudukannya. Ketika seorang Khalifah merasa ajalnya sudah dekat, dia bermusyawarah kepada ahlul halli wal ‘aqdi untuk memilih calon penggantinya.

Apabila orang yang direkomendasikan oleh Khalifah disetujui oleh Ahlul Halli Wal ‘Aqdi maka orang tersebut ditetapkan sebagai khalifah setelah wafatnya khalifah tersebut. Jabatan khalifah terus berlangsung selama ia masih hidup serta mampu dan tidak melakukan hal hal yang menyebabkan pencopotan.

Sangat jauh berbeda dengan politik demokrasi sekarang ini dengan melakukan pemilihan 5 tahun sekali, dibuat dengan pesta kampanye, banyak dana yang digelontorkan hanya untuk mengulang suara dari masyarakat.

Hingga menarik suara dari orang yang mengalami disabilitas mental dalam pemilu bahkan suara masyarakat yang memiliki kecerdasan sekalipun, suaranya bisa sama dengan disabititas karena mereka menghitung banyaknya jumlah suara. Sungguh hanya dengan sistem politik Islamlah umat akan merasakan kebaikan dan keberkahan hidup, karena memilih pemimpin dengan cara penilaian dan uji kelayakan dan bukan lagi dari banyaknya suara yang diperoleh.[MO/sr]

Posting Komentar