Ahyani R., S.Pd
(Pemerhati Sosial)

Mediaoposisi.com-“Power tends to corrupt, and absolute power corrupt absolutely” (Kekuasaan itu cenderung korup, dan kekuasaan yang absolute cenderung korup secara absolute). Inilah adagium Lord Acton, Guru Besar Universitas Cambridge di abad 19. Menggambarkan bahwa kekuasaan atau jabatan cenderung disalah gunakan oleh orang yang tidak amanah.

Donasi Save Muslim Uighur

Adagium tersebut tampak benar adanya. Fakta terbaru, kembali KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar, dan lima orang lainnya pada Rabu (12/12). Ini adalah OTT yang ke-28 yang dilakukan tahun ini. Dari 105 kepala daerah yang kasusnya tengah ditangani KPK, 60 orang di antaranya terlilit kasus suap, sementara sisanya terkait kasus yang merugikan keuangan negara, gratifikasi, hingga pemerasan (bbc.com, 14/12/2018). 

Sebelumnya di Malang, sebanyak 41 dari total anggota DPRD Kota Malang di Jawa Timur ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka terjerat kasus suap APBD perubahan Kota Malang Tahun 2015.

Makin banyaknya kasus korupsi yang terungkap menunjukkan bahwa praktik curang ini masih mewabah dalam masyarakat, khususnya di kalangan pejabat. Di Sulawesi Tenggara misalnya, Belum hilang rasa terkejut terkait OTT yang dilakukan Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra dan ayahnya Asrun, masyarakat Sulawesi Tenggara kembali dikejutkan dengan OTT Bupati Buton, Agus Feisal Hidayat, oleh KPK, pada Mei 2018.

Menjelang akhir tahun tiba-tiba muncul kembali OTT di provinsi ini. Kali ini yang terkena OTT adalah Sekretaris Dinas Pendidikan Nasional (Sekdisnas) Sulawesi Tenggara oleh Kejaksaan Negeri Kota Kendari karena dugaan kasus korupsi.

Peristiwa OTT terhadap Sekdisnas Sultra yang berinisial LD terjadi pada Rabu (28/11) sekitar pukul 17.00 Wita di salah satu hotel yang ada di ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara dengan barang bukti uang Rp425 juta (news.detik.com, 13/12/2018).   
Mengurai Masalah 

Menyesakkan memang. Korupsi, yang menjadi musuh bersama tampaknya masih belum terkalahkan. Satu per satu pejabat dan politisi terjebak dalam pusarannya. Bahkan politisi yang dikenal berprestasi sekaliber Idrus Marham saja tidak kuasa melawan rayuannya.

Jika ditelaah tindakan korupsi yang terjadi di negeri ini memang masih menggurita. Terjadi hampir di seluruh lembaga pemerintahan. Mulai dari pejabat tingkat desa sampai pusat. Jabatan yang seharusnya dipegang dengan penuh amanah, nyatanya dijadikan alat untuk mengumpulkan pundi-pundi kekayaan.

Para pakar pun mencoba menganalisa penyebab perilaku curang atau fraud.  Salah satu  teori yang terkenal adalah pendapat Jhon Bologne. Dia mengungkapkan penyebab perilaku korup adalah Greed (Keserakahan), Opportunity (Kesempatan), Needs (Kebutuhan) dan Exposure (Pengungkapan). Teori ini disingkat GONE.

Greed terkait keserakahan yang secara potensial ada dalam diri setiap orang. Opportunity berhubungan dengan sistem yang memberi celah terjadinya korupsi. Sistem pengendalian tak rapi dan pengawasan tidak ketat, mudah timbul penyimpangan. Bebas berlaku curang. Gampang memanipulasi angka. Peluang korupsi menganga lebar.

Need berhubungan dengan sikap mental yang tidak pernah cukup, penuh sikap konsumerisme, dan selalu sarat kebutuhan yang tak pernah usai. Exposure berkaitan dengan hukuman pada pelaku korupsi yang rendah. Hukuman yang tidak memberi efek jera sang pelaku maupun orang lain.

Jika digali lebih dalam, empat masalah di atas sebenarnya muncul dan dipengaruhi oleh sistem aturan yang diterapkan di masyarakat. Kehidupan sekuler, yang memisahkan antara agama dan kehidupan merupakan pusat dari munculnya perilaku menyimpang di masyarakat. Dalam pemerintahan, sistem demokrasi yang lahir dari pandangan sekuler justru menjadi lahan subur bagi perilaku korup.

Jabatan dalam sistem demokrasi, sering diperoleh dengan pengorbanan materi. Hal ini pun dibenarkan oleh Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi, saat dihubungi BBC News Indonesia, Kamis (13/12). Menurutnya, hal lain yang juga sering menjadi penyebab seorang kepala daerah nekat korupsi: tingginya biaya politik (bbc.com, 14/12/2018).

Praktik curang untuk mendapat jabatan tertentu sudah menjadi rahasia umum di masyarakat. Ini karena sistem sekuler membentuk pola pikir yang menghalalkan segala cara untuk meraih keuntungan. Maka, ketika jabatan diperoleh, yang dipikirkan kemudian, bagaimana mengembalikan modal yang telah dikeluarkan sebelumnya. Jadilah jabatan menjadi alat untuk memperkaya diri. Dari uang, oleh uang dan dan untuk uang.

Demokrasi hakikatnya menjadi lahan subur bagi perilaku korupsi. Sistem inilah yang mengkondisikan munculnya sikap serakah, tidak pernah puas, tidak amanah, dan mudah bersikap curang di tengah masyarakat. Termasuk lemahnya sistem hukum bagi pelaku korupsi. Maka, butuh solusi sistemis untuk menumpas korupsi sampai ke akarnya. 
Islam Memberantas Korupsi


Islam dengan aturannya yang komprehensif, pelaksanaan sistemnya ditopang oleh tiga asas. Tiga asas ini bertalian satu sama lain dan menjaga agar pelaksanaan sistem tetap berjalan sesuai koridornya, yakni menjaga kehidupan masyarakat sesuai aturan Allah Subhanahu wa ta’ala.

Pertama, ketakwaan pada setiap individu. Kedua, kontrol masyarakat. Ketiga, peran negara sebagai pelaksana hukum.
Dorongan keimanan yang kuat, akan menumbuhkan perasaan dan indera seorang mukmin terhadap takwa. Iman atau akidahnya akan menjadi pengontrol tingkah lakunya sehingga tidak akan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan keimanannya. Dia mengetahui secara pasti bahwa Allah selalu mengawasinya.

Abu Ja’la (Ma’qil) Bin Jasar r.a berkata: “Saya telah mendengar Rasulullah saw bersabda: “Tiada seorang yang diamanati oleh Allah memimpin rakyat  kemudian ketika ia mati ia masih menipu rakyatnya, melainkan pasti Allah mengharamkan baginya surga”. (HR. Bukhari, Muslim)
Maka, dengan akidah yang kuat, hadis ini cukup menjadi pengingat bagi para pejabat. Meski ada peluang untuk curang, keimanannya akan menjadi pengontrol diri untuk menghindarinya. 
 
Dalam pandangan Islam, amar ma’ruf nahi mungkar di tengah masyarakat sangat penting. Sikap saling mengontrol pelaksanaan aturan Islam antar individu termasuk kritis terhadap tingkah laku pejabat atau penguasa, menjadikan masyarakat sebagai pengontrol yang baik terhadap perilaku yang menyimpang dari koridor Islam.

Seseorang tidak akan berani melakukan kemaksiatan secara terbuka, dan kalaupun berani, anggota masyarakat lainnya akan mengingatkannya untuk kembali pada kebenaran dan bertaubat atas kekhilafannya. Alhasil, ketakwaan individu pun dipengaruhi dan dibina oleh pandangan masyarakat.

Adapun peran negara, juga tak kalah pentingnya. Negara memiliki kewajiban memelihara dan menjaga urusan masyarakat, termasuk mengawasi dan mengontrol pelaksanaan hukum Islam.

Menegakkan sanksi-sanksi hukum dan  menyebarkan keadilan serta mengembalikan hak-hak kepada yang berhak adalah tanggung jawab negara dalam memelihara dan menjaga masyarakat.

Bahkan, ketegasan aturan Islam terhadap pelaku kejahatan efektif memberikan efek jera sekaligus meminimalisir perilaku kejahatan. Sebab fungsi hukum dalam Islam selain sebagai pencegah juga sebagai penebus bagi pelaku kejahatan. 

Dengan tiga asas ini, terlihat bahwa Islam memiliki solusi sistemis dalam mencegah perilaku kejahatan. Pelaku korupsi, tidak menutup kemungkinan pasti akan berkurang seiring adanya ketakwaan yang ditumbuhkan, yang menjadi self-control pada diri setiap individu.

Jika pun tetap terjadi, masyarakat atas dorongan ketakwaan pada masing-masing anggotanya, akan menjadi garda terdepan untuk melakukan amar ma’ruf nahi mungkar kepada pelaku tanpa perlu saling memata-matai. Alhasil, mata rantai korupsi bisa diputuskan dan istilah “korupsi berjamaah”, tidak akan terjadi. Negara pun dengan penerapan sanksi yang tegas  akan menjadi pencegah perilaku korupsi tidak terjadi di tengah masyarakat.

Demikianlah, ketika individu, masyarakat dan negara melaksanakan fungsi dan perannya masing-masing serta ditunjang oleh sistem aturan yang dalam dan menyeluruh, mejadikan bangunannya kokoh. Sehingga, perlawanan terhadap perilaku kejahatan termasuk korupsi tidak akan utopis bahkan jerat korupsi akan terurai sampai ke pangkalnya.

Posting Komentar