Oleh: Susiyanti, S. E
(Pemerhati Ekonomi)

Mediaoposisi.com-Sudah menjadi rahasia umum bahwa sering terjadi kenaikan harga disetiap akhir tahun menjelang natal dan pergantian tahun. Padahal negeri ini terkenal sebagai swasembada beras, tetapi kenapa bangsa ini masih harus mendatangkan impor beras dari negara lain? Sehingga mengakibatkan harga beras tidak stabil atau mengalami fluktuasi.

Sebagaimana  pemerintah akan fokus menstabilkan harga beras mulai September 2018 hingga Juli 2019. Pengendalian itu dilakukan dengan cara mengoptimalkan serapan beras dan merealisasikan impor beras sebanyak 2 juta ton hingga akhir tahun ini (Kompas.id, 24/ 08/ 2018).

Tidak hanya itu, kenaikan harga itu sudah  menjadi rutinitas setiap tahunnya menjelang pergantian tahun dan natal, hingga mengakibatkan rakyat makin terpuruk dan menderita akibatnya semua harga barang-barang melonjak tinggi, bahkan yang paling parahnya harga beraspun ikut naik.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat harga beras mengalami kenaikan antara 1,3 sampai 2,52% pada November 2018. Baik beras kualitas premium, medium, maupun rendah. Meski mengalami kenaikan, Kepala BPS Suhariyanto mengatakan harga ini masih wajar karena tidak jauh berbeda dengan harga beras pada periode sama pada 2017 (Okezon.com, 3/12/2018).

Hal ini diperkuat dengan ungkapan yang disampaikan oleh  Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Eko Listiyanto bahwa Setiap menjelang akhir tahun sering kali harga pangan mengalami lonjakan. Oleh karena itu, harus ada keseriusan dari pemerintah untuk memutus siklus dan mencari solusi agar harga pangan di akhir tahun terkendali (Merdeka.com, 22/11/2018).

Penyebab Fluktuasi
Penyebab terjadinya fluktuasi adalah diterapkan kebijakan  yaitu supply dan demand (mekanisme pasar) semata. Sehingga terjadinya fluktuasi harga beras karena pada tingkat supply demand masyarakat. Untuk mengatasi masalah tersebut  maka solusinya yaitu harga beras harus dapat di seimbangkan hingga tingkat supply. Maka jangan heran bila para pemegang kebijakan selalu berpikir untuk melakukan impor beras.

Bahkan, dengan berlindung di balik pernyataan melindungi kepentingan rakyat agar harga beras dapat dijangkau oleh masyarakat. Pemegang kebijakan hanya melihat harga beras dan pemenuhan pasokan beras dari sisi beras lokal yang tidak mampu memenuhi tingkat pola pikir mekanisme pasar serta supply dan demand yang menjadikan kapitalis sebagai  asas kebijakan pemerintah.

Kenaikkan harga beras sangat berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat khususnya masyarakat menengah ke bawah. Tetapi kemiskinan yang terjadi bukanlah disebabkan oleh pelarangan impor beras melainkan karena struktur ekonomi yang timpang sebagai akibat  diterapkannya kapitalisme.

Kebijakan impor beras yang konon untuk menolong daya beli petani, justru mendapatkan tantangan dari para petani sendiri. Para petani sendiri menolak kebijakan impor beras karena tidak menyelesaikan masalah pasokan dan harga beras yang melambung. Menurut mereka permasalahan terletak pada manajemen stok dan manajemen distribusi.

Tidak hanya itu, ketahanan pangan negara kita cukup lemah karena menerapkan sistem kapitalisme yang mana semua disandarkan kepada pemilik modal sehingga negara hanya berfungsi sebagai regulator. Akibatnya para petani yang ingin menggarap sawahnya harus terlebih dahulu meminjam kepada pemilik modal. Tidak hanya itu, ketika mereka meminjam modal dari para pemilik modal, juga memberikan pinjaman dengan syarat harus mendapatkan bunga dari modal yang diberikannya. Sehingga petani yang tadinya bertani dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, tapi malah sibuk dipusingkan membayar bunga dari modal yang dipinjamnya.

Ini sungguh berbeda dengan Islam, dimana negara wajib memberikan subsidi yang cukup bagi para petani agar mereka dapat memproduksi pangan, agar biaya produksi ringan, sehingga keuntungan yang mereka peroleh juga besar. Sebab, pangan adalah masalah strategis, dimana negara tidak boleh tergantung kepada negara lain. Ketergantungan pangan terhadap negara lain bisa mengakibatkan negara akan dengan mudah dijajah dan dikuasai.

Solusi Mengatasi Fluktuasi Beras
Terjadinya fluktuasi harga beras disebabkan karena tidak tercukupinya pasokan beras di masyarakat dan terhambatnya distribusi beras atau disebabkan oleh kedua faktor tersebut. Apabila masalah meningkatnya harga beras disebabkan karena kurangnya pasokan beras diakibatkan oleh produksi beras petani lokal tidak dapat mencukupi kebutuhan masyarakat. Hal ini seharusnya dapat dilakukan oleh negara dengan lebih menekankan dan mendisiplinkan politik pertanian agar terpenuhi produktivitas pertanian yang tinggi.

Ketika mengalami kondisi darurat, sepanjang tidak menyebabkan kerugian petani lokal di mana tidak ada pilihan lain lagi kecuali harus mendatangkan bahan pangan dari luar, maka pemerintah harus melakukan kebijakan impor beras. Impor beras yang dijalankan pemerintah tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan rakyat bukan untuk bisnis.

Jika naiknya harga beras disebabkan  masalah distribusi, maka yang wajib dilihat apa yang menjadi penyebabnya. Apakah disebabkan oleh faktor fisik misalnya jalan rusak dan tidak terdapat sarana transportasi yang memadai ataukah karena terjadinya permainan spekulan yang menimbun beras. Bila penyebabnya adalah masalah pertama maka yang harus dilakukan pemerintah adalah segera memperbaiki jalan dan sarana transportasi yang rusak tersebut.

Bila penyebabnya karena penimbunan beras, maka pemerintah secepatnya mengembalikan beras yang ditimbun oleh pedagang spekulan tersebut dan memberikan hukuman terhadap para pelakunya. Dimana menimbun beras tidak dibenarkan. Sebab Rasulullah telah melarang manusia melakukan penimbunan bahan makanan dan menyatakan perbuatan tersebut adalah salah.


Campur Tangan Pasar dalam Islam
Menurut Islam negara memiliki hak untuk melakukan campur tangan dalam kegiatan ekonomi baik itu dalam bentuk pengawasan, pengaturan maupun pelaksanaan kegiatan ekonomi yang tidak mampu dilaksanakan oleh masyarakat. Intervensi harga oleh pemerintah bisa karena faktor alamiah maupun non alamiah.

Pada umumnya intervensi pemerintah berupa intervensi kebijakan dalam regulasi yang berhubungan dengan permintaan dan penawaran dan intervensi dalam menentukan harga. Intervensi dengan cara membuat kebijakan yang dapat mempengaruhi dari sisi permintaan maupun dari sisi penawaran (market intervention) biasanya dikarenakan distorsi pasar karena faktor alamiah. Bila distorsi pasar terjadi karena faktor non almiah, maka kebijakan yang ditempuh salah satunya  dengan intervensi harga di pasar.

Menurut mekanisme pasar islami, pemerintah dapat menetapkan kebijakan intervensi jika terjadi situasi dan kondisi sebagai berikut, produsen tidak mau menjual produknya kecuali pada harga yang lebih tinggi daripada harga umum pasar. Padahal konsumen membutuhkan produk tersebut. Terjadi kasus monopoli (penimbunan), para fukaha memberlakukan hak hajar (ketetapan yang membatasi hak guna dan hak pakai atas kepemilikan barang) oleh pemerintah.

Terjadi keadaan al hasr (pemboikotan), dimana distribusi barang hanya terkonsentrasi pada satu penjual atau pihak tertentu. Penetapan harga di sini untuk menghindari penjualan barang tersebut dengan harga yang ditetapkan sepihak dan semena-mena oleh pihak penjual tersebut. Terjadi koalisi dan kolusi antar penjual (kartel) di mana sejumlah pedagang sepakat untuk melakukan transaksi diantara mereka, dengan harga di atas ataupun di bawah harga normal. Produsen menawarkan produknya pada harga yang terlalu tinggi menurut konsumen, sedangkan konsumen meminta pada harga yang terlalu rendah menurut produsen.


Sementara itu, tujuan adanya intervensi pasar yang dilakukan oleh pemerintah menurut Ibnu Qudamah al Maqdisi 1374 M adalah sebagai berikut, (1) Intervensi harga menyangkut kepentingan masyarakat, (2) Untuk mencegah ikhtikar dan ghaban faa-hisy, (3) Untuk melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas.

Sedangkan regulasi harga (bagian dari intervensi Pemerintah) memiliki fungsi-fungsi seperti: (1) Fungsi ekonomi yaitu berhubungan dengan peningkatan produktivitas dan peningkatan pendapatan masyarakat miskin melalui alokasi dan relokasi sumber daya ekonomi, (2) Fungsi sosial yaitu mempersempit kesenjangan antara masyarakat kaya dan masyarakat miskin, (3) Fungsi moral yaitu upaya menegakkan nilai-nilai Islami dalam aktivitas perekonomian.

Regulasi pasar dalam Islam dimaksudkan agar terjaganya hak dari semua pihak, baik pembeli maupun penjual. Untuk itu perlu ditekankan di sini bahwa aspek utama dalam ekonomi islam termasuk dalam sistem pasar adalah aspek moralitas. Beberapa aspek itu menyangkut persoalan integritas, akuntabilitas dan profesionalitas bila diterapkan dalam pelaksanaan sistem modern saat ini.

Tak kalah penting dari persoalan regulasi adalah komitmen islam dalam menegakkan aturan-aturan itu dengan memberlakukan institusi hisbah, yang memiliki tanggungjawab dan wewenang dalam pengawasan pasar. Bahkan lembaga hisbah atau wilayatul hisbah dapat berlaku pada persoalan-persoalan lain yang lebih universal, seperti kesejahteraan, terpenuhinya fasilitas umum dan terjaganya hukum.

Posting Komentar