Oleh : Nasrudin Joha 

Mediaoposisi.com-Selama ini umat Islam terlalu sering dicekoki 'mitos pemerintahan demokrasi' sehingga melupakan sistem pemerintahan Islam yang khas, yang unggul, yang terbukti lebih dari 13 Abad menaungi peradaban dunia. Khilafah, sebagai satu sistem pemerintahan Islam yang Agung telah mampu mewujudkan ketaatan kolektif umat dengan menerapkan syariat Islam secara kaffah dan menimbulkan dampak kemaslahatan bagi rakyat dan negara yang sangat luar biasa.

Mitos pemerintahan seperti ide 'trias politica', mitos 'kedaulatan rakyat', mitos teori 'kontrak sosial', mitos 'pembatasan kekuasaan ala lord acton', dan sederet doktrin sesat lainnya yang bertentangan dengan Islam sering menumpulkan akal umat untuk memahami pemerintahan Islam. Mitos-mitos ini dianggap mantra suci yang tidak boleh dilanggar, padahal faktanya mitos ini selain bertentangan dengan syara' juga bertentangan dengan realita yang ada.

Pertama, Mitos trias politika yang membawa ide 'pemisahan kekuasaan' atau setidak-tidaknya 'pembagian kekuasaan'. Atas mitos ini Munculah pemisahan lembaga eksekutif (Presiden), legislatif (DPR) dan yudikatif (peradilan). Ketiga lembaga ini harus berada pada otoritas yang berbeda.

Sementara dalam sistem pemerintahan Islam khilafah, Khalifah memiliki wewenang dan otoritas penuh untuk melegiskasi dustur (UUD) dan Qanun (UU). Khalifah juga yang memiliki wewenang untuk menerapkan hukum dan mengadili pelanggar syariat berdasarkan hukum syara'. Dalam diri Khalifah melekat kewenangan legislasi, budgeting, eksekusi, bahkan hingga yudikasi, sesuai koridor syara'.

Hanya saja, Khalifah boleh mengeksekusi sendiri kewenangan itu atau melakukan pendelegasian. Fungsi peradilan, meski asalnya ada ditangan Khalifah namun Khalifah dapat mendelegasikan dengan membentuk lembaga peradilan (Al Qadla) dan mengangkat para hakim.

Adapun secara fakta ide trias politica ini bertentangan dengan realita (fakta). Contoh : legislasi dalam sistem demokrasi tidak sepenuhnya menjadi wewenang DPR, bahkan mayoritas produk legislasi itu juga dilakukan melalui lembaga eksekutif. Begitu banyak RUU dalam perolegnas, berasal dari lembaga eksekutif (Presiden dan para menteri). DPR hanya melakukan evaluasi dan bahkan terkadang hanya memberikan stempel agar RUU tersebut menjadi UU.

Artinya, legislasi secara hakekat merupakan produk eksekutif juga. Sangat sedikit (bahkan nyaris jarang), produk legislasi yang berasal dari usulan dewan. Asumsi sederhana yang melatarbelakangi, adalah bahwa UU itu akan dieksekusi oleh lembaga eksekutif. Jadi wajar, jika mayoritas RUU berasal dari eksekutif yang lebih paham kebutuhan akan UU.

Kedua, mitos kedaulatan rakyat. Mitos ini secara syara' bertentangan dengan syariat Islam. Sebab dalam Islam, kedaulatan itu ada di tangan syariat. Benar salah, terpuji tercela, halal haram, yang menentukan syariat, bukan suara rakyat.

Andaikan seluruh rakyat menghalalkan riba, tetap saja dalam Islam riba haram. Karena untuk menentukan halal haram itu dibutuhkan dalil, bukan suara rakyat. Mitos kedaulatan rakyat, telah memindahkan otoritas pembentukan hukum dari sumber dalil menjadi hawa nafsu.

Kehendak rakyat dianggap supreme, padahal rakyat itu objek hukum bukan sumber hukum. Rakyat itu harus diatur dengan syariah, bukan menjadi sumber hukum yang mengangkangi syariah.
Secara fakta, mitos kedaulatan rakyat juga bertentangan dengan kenyataan. Contoh saja, ketika mayoritas rakyat menghendaki BBM tidak naik, TDL tidak naik, menolak privatisasi tambang, ternyata penguasa menetapkan kebijakan yang bertentangan dengan kehendak rakyat.

Secara fakta, yang berdaulat itu bukan rakyat tetapi modal. Kapital-lah yang menentukan kebijakan dalam sistem demokrasi. Karena kapital yang menyebabkan penguasa naik ke tampuk kekuasaan, kapital pula yang punya wewenang mengendalikan kekuasaan untuk kepentingan para kapitalis, bukan untuk berkhidmat kepada rakyat.

Ketiga, mitos kekuasaan harus dibatasi dengan daulat rakyat. Teori ini bermula dari asumsi kekuasaan itu cenderung disalahgunakan, sementara kekuasaan yang absolut pasti disalahgunakan. Muncul ide pembatasan wewenang dan masa jabatan penguasa.

Dalam Islam, Khalifah memiliki otoritas penuh, dapat melakukan seluruh tindakan berdasarkan ijtihad dan pendapatnya, untuk merealisir kemaslahatan umat, sepanjang berada dalam koridor syara. Khalifah dalam mengelola kekuasaan tidak bisa dibatasi oleh kehendak rakyat, meskipun Khalifah dapat dikritik dan dikoreksi rakyat, baik secara langsung maupun melalu wakilnya di lembaga Majelis Umat.

Khalifah, sejak dibaiat maka jabatan itu melekat pada dirinya hingga akhir hayat kecuali ada sebab yang mencederai akad baiat. Khalifah tidak terikat dengan periode jabatan tertentu, empat tahun atau lima tahun.
Jabatan Khalifah berhenti atau diberhentikan jika ada tindakan Khalifah yang menyelisihi akad dan/atau syarat baiat. Diantaranya : Khalifah meninggal dunia, Khalifah ditawan penuh oleh musuh secara permanen sehingga tidak terpenuhi syarat 'merdeka' bagi Khalifah, Khalifah murtad sehingga tidak memenuhi syarat sebagai muslim, Khalifah menjadi banci atau merubah alat kelamin menjadi wanita sehingga gugur syaratnya sebagai laki-laki, dan yang semisalnya.

Akad baiat Khalifah bukan akad bekerja (ijaroh) dengan gaji tertentu. Karenanya, Khalifah tidak berhak atas gaji kecuali santunan dari negara sekedar untuk nemenuhi hajat dan kebutuhan nafkah, untuk dirinya dan keluarga yang menjadi tanggungannya. Akad baiat adalah akad pemberian wewenang kekuasaan dari umat kepada Khalifah, untuk menjalankan kekuasaan berdasarkan Kitabulloh dan sunnah Nabi-Nya.

Dan masih banyak lagi yang harus Anda pelajari tentang khilafah ini. Karena itu, Anda jangan terus membaca tulisan ini, tetapi segeralah mencari aktivis HTI. Agar diskusi khilafahnya lebih tuntas dan mendalam.

Mengandalkan pemahaman khilafah melalui tulisan Nasrudin Joha, pasti tidak memuaskan, kurang menentramkan, sebab hanya searah dan tidak memungkinkan terjadinya sebuah diskusi pemikiran yang saling mengokohkan pemahaman. Karena itu saran saya, segeralah cari aktivis HTI disekitar Anda. [MO/ge]

Posting Komentar