Oleh: Arlianah Santi

Mediaoposisi.com-Beredar kabar di media sosial bahwa KPU menyatakan kaum disabilitas mental atau seseorang yang mempunyai gangguan kejiwaan bisa mendapatkan posisi sebagai daftar pemilih tetap (DPT) untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Disabilitas mental bisa mencoblos itu tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 11 tahun 2018, tentang pemilih di dalam negeri. Jumlah disabilitas mental menurut data KPU sekitar 400 ribu orang. Disisi lain, terdapat KUHP yang melarang tindakan tersebut.

Meskipun tidak diatur secara tegas dalam UU Pemilu, tetapi dalam Pasal 1330 KUH Perdata secara jelas diatur jika orang gila tidak cakap untuk melakukan aktivitas hukum dan itu termasuk memilih dalam Pemilu,” kata Dasco kepada Tirto, Rabu (21/11/2018).https://tirto.id/alasan-gerindranbsptolak-orang-dengan-gangguan-jiwa-dapat-hak-pilih-dakz.

Perbedaan dasar hukum diatas menunjukkan adanya kesimpangsiuran kebijakan hukum yang ditetapkan di negeri ini.

Saya sebagai bagian dari Rakyat Indonesia merasa miris dan tidak setuju dengan ketetapan UU yang memberikan hak pilih kepada Orang yang memiliki gangguan kejiwaan, pasalnya suara mereka akan memperngaruhi kualitas hasil Pemilu bahkan tidak bisa menjamin kejujuran dan keadilannya dalam memilih.

Bagaimana mungkin orang yang tidak bisa berfikir jernih,  tidak bisa membedakan hal-hal yang menjadi pertimbangan , bahkan berbicara saja menimbulkan penilaian bahwa ia mengalami gangguan jiwa, diambil suaranya untuk memilih Pemimpin negeri ini. Siapa yang bisa bertanggungjawab atas pilihannya? Sedang kesadarannya saja harus dipertanyakan.

Cukuplah menggunakan Suara orang-orang yang sehat yang mau memilih, jangan mengorbankan kualitas demi kuantitas suara. Mendongkrak suara dengan memanfaatkan mereka yang seharusnya diberi manfaat adalah suatu kekeliruan bahkan tindak yang tidak seharusnya diberlakukan di tanah air ini.

Negeri ini harus dipimpin oleh orang yang tepat, dan sangat tidak tepat apabila suara orang yang memiliki gangguan jiwa dijadikan tolak ukur kualitas maupun kuantitas suara menuju kedudukan. Karena yang terpenting bukan hanya jumlah suara namun lebih kepada apa yang akan ia (orang yang mendapat banyak suara) lakukan setelah mendapat suara tersebut. Apa jadinya jika pemimpin negeri adalah hasil dari pilihan yang salah? [MO/sr]

Posting Komentar