ilustrasi toleransi dalam beragama


Oleh Rosmiati, S.Si

Mediaoposisi.com-Isu toleransi kembali menjadi perbincangan hangat di jagad publik. Retorika ini pun kian hari nampak seksi untuk dijadikan topik pembahasan. Berbagai tudingan serta spekulasi pun bermunculan. Bahkan tak sedikit peniliaan dilayangkan bahwa yang merealisasikan perintah keyakinannya dan itu tidak sejalan dengan persepsi keyakinan. Selainnya dikatakan telah masuk dalam tindakan intoleran. 

Padahal jika kembali digali, yang dikumandangkan ialah murni aturan dalam ajaran yang dianutnya.
Dan itu ditujukan semata-mata untuk perkara dirinya. Tidak untuk konsumsi publik yang jelas berkeyakinan tak sama.

Tak tanggung-tanggung Indeks Kota Toleran (IKT) 2018 pun berhasil di rilis oleh Setara institute for democracy and peace. Penobatan gelar kota toleran dalam studi indexing ini dapat diraih jika kota tersebut mencukupi apa yang telah disyaratkan diantaranya: 

1). Pemerintah kota harus memiliki regulasi yang kondusif bagi praktik dan promosi toleransi, baik dalam bentuk perencanaan maupun pelaksanaan. 

2). Pernyataan dan tindakan aparatur pemerintah kota tersebut kondusif bagi praktik dan promosi toleransi. 

3). Di kota tersebut, tingkat peristiwa dan tindakan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan rendah atau tidak ada sama sekali. 

4). Kota tersebut menunjukan upaya yang cukup dalam tata kelola keberagaman identitas keagamaan
warganya.

Maka hanya ada 10 kota yang berhasil meraih gelar sebagai kota toleran. Di posisi paling teratas diduduki oleh Singkawang, kemudian diikuti oleh Salatiga, Pematangsiantar, Manado, Ambon, Bekasi, Kupang, Tomohon, Binjai dan terakhir Surabaya. Selain kota toleran, terdapat pula hasil yang menunjukan kota dengan pencapaian tindak toleransi terendah, Diantaranya: Tanjungbalai, Aceh, Jakarta, Cilegon, Padang, Depok, Bogor, Makassar, Medan dan Sabang. Hasil ini pun tak sedikit menuai pujian dan berjuta apresiasi dari berbagai kalangan.

Misalnya Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo “ kami apresiasi setara yang sudah berkomunikasi dengan kemendagri 3 tahun lalu, punya ide ini, sehingga menambah wawasan kepada kepala dearah, ya terpilih menjadi kepala daerah bukan karena suku dan agama, tapi karena dipilih masyarakat di daerah itu yang beragam(Kompas.com 07/12/18).

Namun, ada pula yang kontra dengan temuan ini. Protes pun datang dari pihak pemerintah Aceh dan Makassar. Melalu media detiknews, wali kota Banda Aceh Aminullah Usman menyampaikan ketidaksetujuannya dengan hasil surfei setara dalam menentukan IKT 2018 bahwa menurutnya hasil tersebut sangat merugikan ibu kota provinsi Aceh. “ Aceh ini nama saja sudah jelas. Aceh (akronim dari) Arab, China, Eropa dan Hindia. Dari nenek moyang sangat toleran di kota Banda Aceh. Jangan sekarang, dari nenek moyang kita sangat toleran. Kalau tidak toleran, banyak yang bukan agama Islam di sini tidak akan bisa hidup” (detiknews 11/12/18).

Bahkan tak jarang pemerintah kota Banda Aceh kerap menggelar pertemuan dengan forum kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk mempererat kerukunan. Maka pantas jika pemerintah Banda Aceh kembali mempertanyakan keabsahan dan loyalitas dari hasil survei tersebut. 

Senada dengan itu wali kota Makassar Mohammad Ramadhan ‘Danny’ Pomanto pun turut mempertanyakan ukuran dalam penilaian kota paling toleran ini, “Perjelas dulu ukurannya, Makassar ini kota paling toleran, paling bisa menerima banyak orang, lalu ukuran (survei) apa gitu? saya juga heran kayak terbalik-balik.(detiknews 11/12/18). 

Beliau pun semakin meragukan hasil ini, apa lagi hasil ini dirilis menjelang tahun politik (pilpres). Memang agak rancuh sebab pada poin 3 dari berbagai atribut yang harus dipenuhi oleh daerah agar masuk dalam kategori kota paling toleran adalah Di kota tersebut, tingkat peristiwa dan tindakan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan rendah atau tidak ada sama sekali.

Apakah memang kota yang terpilih sebagai kota toleran tadi tidak pernah mengalami tindak pelanggaran kebebasan beragama?. Tentu ini harus diteliti dengan benar-benar langsung mengkonfirmasi kepada masing-masing individu, sebab bisa jadi tidak semua kasus yang terjadi itu diadukan kepada pemangku hukum. Sebagai pemimpin di wilayah tersebut tentunya mereka pun paham akan perihal toleransi. 

Maka pantas jika mereka pun protes dengan hasil yang dikemukakan oleh setara, sebab dalam visi dan misi mereka pun tidak menginginkan adanya tindak intoleransi menerpa rakyatnya. Namun beginilah takaran khas ala demokrasi dalam menakar toleransi. Tidak ada kejelasan. 

Bahkan semisal Aceh pun masih dipertanyakan tindak ketoleransiannya, padahal di zaman dahulu di sanalah pusat bertemunya para elit beragama yang datang dari berbagai suku dan bangsa. Sejarah pun mencatat bahwa kehidupan ummat beragama di sana sangatlah baik.

Terjadinya peleburan kebudayaan dan terjadinya pernikahan diantara masyarakat asli dan pendatang sebagai bukti baiknya toleransi di sana. Bahkan layak dikatakan kalau toleransi sesungguhnya telah Aceh contohkan jauh sebelumnya. 

Begitu pula dengan kota Yogyakarta,Jakarta, Makassar dan kota lainnya, yang pada silam di berbagai daerah tersebut telah terjalin kerukunan dengan agama lain. Misalnya Yogyakarta yang dahulu menjadi daerah kesultanan Islam yang mana disekelilingnya juga masih ada masyarakat Hindu dan Budha.

Wakil Presiden Republik Indonesia sendiri pun mengatakan bahwa Indonesia adalah bangsa yang paling toleran. “Hampir tidak ada negeri seperti Indonesia dalam toleransi. Kalau ada orang yang sering meragukan toleransi ummat Islam Indonesia tentu tidaklah sesuai dengan kenyataan” Ujarnya ketika menghadiri muktamar XVII pemudah Muhamadiyah di Auditorium Universitas Muhamadiyah Yogyakarta (Kompas.com 26/11/18).

Selain itu wujud negeri ini paling toleran dapat dilihat dari penetapan hari libur dihari ketika ummat Nasrani beribadah (Ahad), sementara di hari Jum’at ketika umat Islam juga menjalankan kewajibannya malah tidak libur. Dan selama ini hal serupa tidak dipermasalahkan oleh ummat Islam. Maka sangat menjadi kerancuan jika kini ada lembaga yang tiba-tiba merilis hasil kota dengan predikat paling toleran. Sedangkan sikap ini sejak dahulu telah ada dan tumbuh di tengah-tengah masyarakat. 

Sangat dikhawatirkan jika hasil ini hanya akan memicu protes akibat ketidakterimaan kepala-kepala daerah sebab sebagian telah berargumentasi bahwa hasil yang telah keluar dan tersebar itu tidaklah berkolerasi dengan fakta yang ada di lapangan.

Masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim ini sungguh harusnya tak perlu ditanyakan lagi akan konsistensinya dalam menyikapi perbedaan. Bahkan perihal toleransi telah disampaikan dalam al-Qur’an Surah Al-Kafirun “Bagimu agamamu dan bagiku agamaku”. Selain itu, sejarah pun telah mencatat betapa harmonisnya hubungan antara ummat beragama di negeri ini pada masa lalu sebelum hadirnya penjajah barat. 

Sama ummat Hindu dan Budha sangatlah rukun. Bahkan bangunan megah yang bernuansa kehinduaan dan Budha pun masih berdiri kokoh hingga saat ini. Ketika dimasa kejayaan Islam pun, Kaum Nasrani dan Yahudi aman dan tentram hidupnya dalam naungan khilafah Islamiyah. Sebagaimana isi surat Yahudi untuk kesultanan Ottoman kala itu dimana surat itu berkisah bahwa sungguh teramat besar perlindungan penguasa muslim jika dibandingkan dengan Eropa pada abad pertengahan. “Jerman itu memuji Turki

sebagai negeri yang dirahmati Tuhan dan penuh kebaikan, di sini (aku) menemukan kedamaian dan kebahagiaan, kami kaum Yahudi tidak ditindas dengan pajak yang berat, perniagaan kami dapat berlangsung bebas. Setiap kami dapat hidup dalam damai dan kebebasan . (kutipan surat Rabbi Isaac Tzarfati kepada Dewan Yahudi Eropa Tengah).

Wallahu’alam[MOvp]

Posting Komentar